Kabarindo24jam.com, BANDUNG – Ketegangan politik di Jawa Barat kian memanas. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi—yang akrab disapa KDM—menuai kritik tajam setelah mangkir dari rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, Jumat (17/5/2025). Absennya KDM dianggap sebagai bentuk arogansi kekuasaan, apalagi setelah ia melontarkan sindiran pedas kepada anggota dewan melalui akun TikTok pribadinya.
Dalam video yang diunggah pada Sabtu (18/5/2025), KDM menyindir mereka yang tidak hadir dalam Musrenbang di Cirebon pada 7 Mei. “Ingin dihargai tapi tak pernah menghargai, ingin dilibatkan tapi tak pernah mau terlibat,” ujar Dedi dalam video tersebut.
Pernyataan itu langsung memicu gelombang reaksi dari DPRD, terutama Fraksi PDI Perjuangan. Dipimpin oleh politisi vokal, Ono Surono, fraksi tersebut melakukan walk out sebagai bentuk protes terhadap ketidakhadiran gubernur dalam sidang yang sejatinya penting untuk klarifikasi.
“Kami meminta klarifikasi secara terbuka. Bukan hanya PDIP, ini suara kolektif seluruh fraksi di DPRD. Tapi sayangnya, beliau lebih memilih menyuarakan opini di media sosial ketimbang hadir di ruang sidang,” tegas Ono dalam pernyataan resminya di Instagram.
Tidak hanya PDIP, sikap ini juga didukung oleh Fraksi Partai NasDem yang diwakili oleh Tia, serta pimpinan DPRD dari PKS dan Golkar. Pasca-rapat, DPRD langsung menggelar musyawarah untuk menjadwalkan pertemuan resmi dengan KDM.
“Dipimpin oleh Pak Iwan (PKS), Pak Iswara (Golkar), dan saya sendiri. Semua fraksi hadir. Ini bukan soal politik, ini soal penghormatan terhadap demokrasi dan etika pemerintahan,” ujar Ono.
Sikap DPRD yang solid ini memperlihatkan bahwa Gubernur Jawa Barat tidak bisa semena-mena. Demokrasi bukanlah panggung konten TikTok, tapi panggung rakyat yang menuntut transparansi dan akuntabilitas.
Kini masyarakat menanti, apakah KDM akan bersikap sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atau terus bersembunyi di balik layar media sosial?
