Sabtu, 24 Juli 2021

Pemecatan Kader Dilawan Tokoh Senior, SBY Disebut Bukan Pendiri Partai Demokrat

JAKARTA — Tindakan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memecat sejumlah tokoh kader Demokrat pada akhir pekan kemarin, menimbulkan reaksi negatif dan keras dari berbagai pihak, termasuk para pendiri partai yang merasa tindakan itu sewenang-wenang dan mengabaikan jasa para tokoh serta kader yang dipecat.

Buntut pemecatan itu juga membuat geram Politikus sekaligus pendiri Partai Demokrat, Jhoni Allen Marbun. Tokoh yang pernah menyumbangkan asetnya untuk dijadikan kantor di awal berdirinya partai itu, menuding Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak pernah berdarah-darah mendirikan partai, dan bahkan SBY disebut bukan pendiri Partai Demokrat.

“SBY sebenarnya bukanlah pendiri Partai Demokrat,” kata Jhoni dalam video berisi keterangan persnya yang diterima sejumlah media massa, Minggu (28/2). Dia pun mengisahkan, Demokrat didirikan oleh 99 pendiri di Jakarta. Kemudian muncul pendiri partai di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. 

Lalu mereka saling bahu membahu bekerja demi meloloskan verifikasi KPU hingga Partai Demokrat menjadi peserta Pemilu 2004. Jhoni mengaku bersama pendiri dan senior serta semua kader di seluruh Indonesia bersusah payah meloloskan Partai Demorkat pada verifikasi KPU. 

Namun, SBY sama sekali tidak ikut berkeringat dan berdarah-darah melewati masa-masa itu. “Demi Tuhan saya bersaksi, bahwa SBY tidak berkeringat sama sekali apalagi berdarah-darah sebagaimana pernyataannya di berbagai kesempatan,” tuturnya.

SBY justri baru bergabung setelah Partai Demokrat lolos verifikasi KPU. Kemudian SBY memasukan istrinya, Ani Yudhoyono sebagai wakil ketua umum. “SBY hanya menyumbang uang Rp100 juta untuk membayar hotel. Dan setelah mundur dari kabinet ibu Megawati, SBY baru muncul di acara PD di Hotel Kinasih Bogor yang saat itu saya ketua panitianya,” tutur Jhoni.

Yang sangat disesalkan dan juga memprihatinkan, SBY justru membawa paksa Partai Demokrat menjadi partai dinasti. Ketika SBY menjadi ketua umum pada KLB 2013. SBY menunjuk putranya Edhie Baskoro Yudhoyono sebagai sekretaris jenderal. Bahkan kemudian, SBY menunjuk anaknya menjadi Ketua Umum DPP dan dia sendiri menjabat Ketua Majelis Tinggi

“Ini baru pertama kali di Indonesia bahkan di dunia, untuk pertama kali partai politik bapaknya SBY ketum anaknya sekjen. Dan sekarang dia memimpin majelis tinggi, dan anaknya jadi Ketua Umum. Sejatinya, SBY telah melakukan pengingkaran fakta sejarah lahirnya Partai Demokrat,” imbuhnya.

Baca Juga :  Partai Demokrat Runtuh Akibat Proyek Hambalang, KPK Didesak Usut Tuntas !!

Lawan Dinasti Politik

Sementara itu, tokoh senior Partai Demokrat Yan Rizal Usman menilai pemecatan sejumlah kader terkait desakan Kongres Luar Biasa (KLB) tidak sah. Yan mengatakan pemecatan kader yang tidak prosedural atau sesuai aturan organisasi membuat status pemecatan tersebut menjadi tidak sah.

Apalagi menurut Yan, status tersebut masih akan disengketakan di Pengadilan. Dengan sendirinya, status pemecatan pun masih belum berkekuatan hukum atau inkrah dan berpeluang membuat pembatalan pemecatan.

“Tidak sah karena masih berlanjut di Pengadilan atau belum inkrah. Kader yang dipecat harus melakukan gugatan di pengadilan untuk membatalkan pemecatan. Ujungnya, gugatan bisa jadi membatalkan kepengurusan AHY,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Minggu malam (28/2).

Yan Rizal memastikan para pendiri dan senior Demokrat tetap berada dalam barisan kelompok Garis Lurus yang menghadapi kelompok pro-Partai Keluarga dan dinasti politik. Bahkan Yan menyatakan dirinya bersiap membela marwah partai dan harga diri kader, meski mendapatkan ancaman pemecatan serupa.

Yan pun menuding SBY banyak melakukan kebohongan dan manipulasi sejarah terkait pengakuan sebagai pendiri partai. Menurut Yan, SBY berbohong karena justru baru bergabung pada peringatan ulang tahun Partai Demokrat ke-2 di Wisma Kinasih Bogor. 

Sebelumnya diberitakan, pertikaian dua kubu di Partai Demokrat kian panas dengan tindakan pemecatan tujuh tokoh kader oleh Dewan Pimpinan Pusat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono. Dua di antaranya adalah mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie dan anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun.

Baca Juga :  Patung Bung Karno di Kementerian Pertahanan, Megawati Kian Terkesan pada Prabowo

“Partai Demokrat memutuskan sanksi pemberhentian tetap dengan tidak hormat sebagai anggota partai terhadap Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, dan Ahmad Yahya,” ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan persnya, Jumat (26/2/2021). (***/Ali/Husni)

- Advertisement -

Latest news

Kepala Daerah Tak Jalankan PPKM Mikro, Sanksinya Langsung Diberhentikan dari Jabatan

JAKARTA -- Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Wali Kota) yang tidak melaksanakan segala...

Angkatan Muda Kabah Punya Ketua Baru, Siap Berjuang Menangkan PPP di Pemilu 2024

BOGOR -- Rendhika D Harsono terpilih menjadi Ketua Umum Angkatan Muda Kabah (AMK) Periode 2021-2026.  dalam Muktamar III di Hotel Seruni, Cisarua, Bogor, Jawa Barat,...

Jokowi Tegas Tolak Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Tapi Masih Saja Digoreng

JAKARTA -- Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa dirinya menolak wacana atau usulan masa jabatan Presiden tiga periode seperti yang ramai dibicarakan publik saat ini....

Tegaskan Dirinya Tidak Tertarik jadi Presiden, Bambang Soesatyo Lebih Pilih Ketua Partai

JAKARTA -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI yang juga Wakil ketua Umum DPP Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan dirinya tidak berniat maju atau...

Ajang Pemilihan Presiden 2024 Ditentukan oleh Tiga Ketua Umum Parpol Besar

JAKARTA -- Lembaga konsultan dan survei politik terkemuka di tanah air, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, menyebutkan bahwa pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang...
- Advertisement -

Related news

Soal Maldministrasi Tes Pegawai KPK, Ombudsman Diminta Tak Intervensi

JAKARTA -- Temuan Ombudsman RI soal dugaan maladministrasi pada Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) alih status pegawai KPK menjadi ASN, dipertanyakan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda...

Pendidikan Berbasis Digital Jadi Solusi Atas Kebutuhan Sumber Daya Manusia

JAKARTA -- Universitas Insan Cita Indonesia (UICI), kampus unggulan yang fokus pada pendidikan berbasis digital kini hadir di Indonesia. UICI menawarkan program studi yang relevan...

Panglima TNI Kembali Mutasi Ratusan Jendral dan Kolonel

JAKARTA -- Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto kembali melakukan mutasi para jendral dan kolonel di lingkungan Markas Besar TNI dan tiga matra. Kali ini, sebanyak...

Kapolri Minta Jajarannya Kawal Kepala Daerah untuk Segera Realisasikan Belanja APBD

JAKARTA -- Realisasi atau capaian belanja daerah pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) di masa pandemi Covid dinilai sangat rendah. Pemerintah pun kini mendorong...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here