TRIPOLI — Usai pemilihan Dewan Kepresidenan dan Perdana Menteri interim (sementara) yang diinisiasi Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) di Jenewa-Swiss pada Jumat 5 Februari lalu, Pemerintahan transisi Libya berkomitmen memperkuat hubungan dengan negara-negara tetangga dan kian optimis mewujudkan stabilitas di kawasan.
“Kami mengimbau dan mengharapkan semua negara, tanpa terkecuali, untuk menjadi mitra kami dalam mewujudkan stabilitas di kawasan dengan berkontribusi pada eksistensi Libya sebagai negara yang stabil secara politik, keamanan dan ekonomi,” ujar Perdana Menteri Libya, Abdul Hamid Mohammed Dbeibah dikutip dari kantor berita internasional, Rabu (10/2/2021).
Pejabat tertinggi kedua di Libya itu juga berterima kasih kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan semua anggota Forum Dialog Libya, yang telah memilihnya sebagai perdana menteri sementara untuk menghantarkan negeri kaya minyak itu ke Pemilihan Umum pada akhir Desember 2021.
Seperti diketahui, Dbeibah ialah seorang pengusaha sukses yang didukung oleh suku-suku barat karena integritas dan kepeduliannya terhadap masa depan Libya yang beberapa tahun terakhir terjebak perang saudara berkepanjangan pasca runtuhnya rezim Muammar Qadafy.
Dbeibah menekankan bahwa kegagalan dalam tahap sejarah Libya yang sensitif ini bukanlah pilihan. Ia menyerukan semua warga Libya untuk bersatu dan mendukung pemerintahan transisi yang merupakan representasi dari kelompok-kelompok penguasa wilayah di Libya.
Bersama dengan Presiden baru, Mohammad Younes Menfi, PM Dbeibah berencana membentuk kementerian rekonsiliasi nasional dan membagi negara dalam zona-zona keamanan. Dbeibah juga harus membentuk Kabinet dan mempresentasikan programnya dalam waktu tiga minggu.
Sementara itu, utusan khusus Sekjen PBB untuk Libya, Stephanie Williams, mengatakan pemerintah sementara Libya harus sepenuhnya mendukung gencatan senjata, menyelenggarakan pemilu dan meluncurkan “proses rekonsiliasi nasional yang komprehensif.”
Sebagai informasi, pada akhir pekan lalu, Mohammad Younes Menfi, terpilih menjadi presiden dan Abdul Hamid Mohammed Dbeibah Pemilihan keduanya dilakukan dalam sebuah pemungutan suara yang berlangsung di Jenewa, Swiss, yang dihadiri seluruh tokoh utama penguasa wilayah dan kepala suku di Libya.
Pemungutan suara pemerintahan interim dilakukan di bahwa skema Forum Dialog Politik Libya. Pemungutan suara akhirnya terlaksana usai berlangsungnya pertemuan selama lima hari. Menfi menjadi presiden interim dengan raihan 39 dukungan berbanding 34 di putaran kedua. Sebanyak 30 persen dari total tokoh yang masuk dalam pemerintahan interim Libya adalah perempuan.
Dalam kaitan itu, Pelaksana tugas Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Libya, Stephanie Williams, mengatakan bahwa berbagai tantangan masih harus dihadapi Libya ke depannya sampai digelar pemilihan umum pada 24 Desember 2021.
“Kami akan mengawasi tokoh-tokoh yang telah dipilih untuk memastikan adanya pemilu pada 24 Desember tahun ini, untuk secara demokratis memilih perwakilan serta jajaran pemimpin negara,” ujar Williams yang belakangan mendapatkan pujian dari masyarakat di Libya. (RTR/CP)
