Rabu, 17 Agustus 2022

Percepat Gerak Birokrasi, PNS Boleh Berpindah-pindah Instansi

JAKARTA — Menpan RB alias Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, menyatakan kementerian yang dipimpinnya saat ini terus berupaya merombak sistem kerja birokrasi Indonesia agar semakin lincah.

Kini, Tjahjo membuat kebijakan yang memungkinkan PNS dipindahkan dari satu instansi ke instansi lain. Adapun fleksibilitas sistem kerja birokrasi Indonesia sudah dimulai ketika jabatan PNS Eselon III-IV dihapus lalu diganti menjadi pejabat fungsional, dalam beberapa waktu terakhir.

Dengan begitu, pejabat Eselon I-II lah yang menggerakkan para pejabat fungsional itu. Untuk semakin mempercepat gerak birokrasi, pejabat Eselon I-II juga bisa dipindahkan dari satu kementerian/lembaga (K/L) ke K/L lainnya jika dibutuhkan.

“PNS/ASN Merdeka! (Sekarang) ASN bisa pindah ke Kementerian BUMN dan dari Kementerian BUMN bisa pindah ke kementerian, lembaga, ataupun pemda,” kata Tjahjo dalam.keterangannya di Jakarta, Selasa (30/11/2021).

Baca Juga :  Presiden Perintahkan Polri, TNI dan BIN Waspadai Aksi Lanjutan Teroris

Namun Tjahjo tak menyebutkan sejak kapan sistem pindah lintas instansi ini mulai diterapkan. Dia cuma menyebut bahwa ada seorang pejabat Eselon I Kemenpan RB kini, sebelumnya berdinas di Kementerian BUMN.

Tjahjo menambahkan, bahwa pemindahan PNS dari satu instansi ke instansi lainnya tak hanya berlaku bagi pejabat Eselon I. Tetapi, juga bisa diterapkan kepada PNS Eselon II maupun PNS fungsional. “Eselon II Kemenpan RB banyak yang dari kementerian, lembaga, instansi lain,” katanya.

Kendati demikian, kata dia, pemindahan PNS lintas instansi ini harus melewati sejumlah kajian. Terdapat panitia seleksi khusus yang akan menentukan kelayakan seorang PNS untuk mengisi posisi baru di instansi lain. “Tidak bisa asal pindah. Yang bersangkutan (harus diseleksi dahulu) apakah mampu dalam bidangnya atau tidak,” kata Tjahjo. (***/Tian)

Latest news

Prabowo – Muhaimin Jajaki Duet di Pilpres 2024

JAKARTA -- Usai hiruk-pikuk Rakernas Partai Nasdem 2022 yang mengusulkan tiga nama Calon Presiden, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto langsung merespon hal tersebut dengan...

Ketum PAN Jabat Menteri Perdagangan, Eks Panglima TNI Jadi Menteri ATR

JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melakukan reshuffle dengan melantik Ketua Umum Partai Amanat Nasional (Ketum PAN) Zulkifli Hasan dan mantan Panglima TNI...
Baca Juga :  Presiden Jokowi Pastikan Keluarga Awak Kapal Selam Nanggala Mendapat Perhatian Khusus Pemerintah

Dari 435, Cuma 123 Pemda yang Kembangkan E-Katalog Lokal

JAKARTA - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merilis data terbaru tentang komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) terkait e-katalog lokal. Berdasarkan catatan LKPP, 123 Pemda...

Wali Kota se-Indonesia Tak Bisa Hapus Tenaga Honorer di 2023

BOGOR -- Larangan mempekerjakan tenaga honorer bagi instansi pemerintah (khususnya di daerah) mulai 2023 nanti, dipastikan bakal berdampak serius bagi pemerintah daerah. Untuk itu,...

Prabowo Ungkap Pandangan soal Tantangan dan Kebijaksanaan

JAKARTA -- Berbicara dalam forum diskusi internasional bertajuk "Mengelola Persaingan Geopolitik di Kawasan Multipolar" di Singapura, baru-baru ini, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengatakan,...
- Advertisement -

Related news

Ulama di Jawa Barat Dukung Ganjar Jadi Presiden 2024-2029

CIANJUR -- Mantan anggota DPR RI dua periode yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, memang sosok fenomenal dan kharismatik. Tak heran, ketika...

Setelah Irjen Sambo, Satu Brigadir Jendral dan Kombes Dinonaktifkan dari Jabatannya

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akhirnya mendengar aspirasi publik dengan menonaktifkan sementara dua anggotanya buntut dari kematian Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir...

Sekretaris Kompolnas Dituding Jadi Pembela Irjen Sambo

JAKARTA -- Komentar dan pernyataan Sekretaris Lembaga Kompolnas Benny Mamoto dalam wawancara di beberapa televisi nasional menuai kritik dari masyarakat luas lantaran dianggap lebih...

Merasa Dikriminalisasi, Bendum PBNU Janji Libas Mafia Hukum

JAKARTA - Setelah satu hari namanya terkonfirmasi petugas Imigrasi sebagai orang yang dicekal berdasarkan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here