Rabu, 26 Januari 2022

Perdana Menteri Baru Malaysia Mengerucut pada Anwar Ibrahim dan Ismail Sabri

KUALA LUMPUR — Setelah Muhyiddin Yassin meninggalkan kursi perdana menteri (PM) Malaysia pada Senin lalu (16/8/2021), suhu politik terasa amat panas lantaran semua elite politik di negeri jiran itu kini tengah berusaha meraup suara terbanyak dari 222 anggota parlemen untuk bisa menjadi PM yang baru.

Sesuai konstitusi, Raja Malaysia Sultan Abdullah hanya akan memilih anggota parlemen dengan dukungan suara paling banyak sebagai pemimpin pemerintahan. Terbaru, ada dua figur yang menonjol dan bersaing mendapat dukungan mayoritas di parlemen.

Yakni pemimpin oposisi Anwar Ibrahim dan Ismail Sabri Yaakob, politisi senior UMNO yang mantan wakil perdana menteri pada masa kepemimpinan Muhyiddin Yassin. Keduanya, harus mendapat dukungan setidaknya 111 suara parlemen dari total 222 kursi.

Surat kabar The Straits Times, Rabu (18/8/2021), melaporkan bahwa Anwar, selaku Presiden Partai Keadilan Rakyat yang juga pemimpin koalisi Pakatan Harapan (PH), telah mengumpulkan 105 dukungan anggota parlemen, 88 di antaranya berasal dari koalisi.

Media lokal melaporkan koalisi Anwar sudah menentukan jabatan wakil perdana menteri yakni kepada Presiden Partai Warisan Sabah (Warisan) Shafie Apdal dengan imbalan dia mau memberikan dukungan kepada Anwar.

“Permintaan dukungan terhadap PH dari Warisan yang memiliki delapan anggota parlemen sangat penting. Inilah mengapa tawaran jabatan wakil perdana menteri diberikan untuk Shafie,” kata seorang sumber di lingkaran Anwar.

Persaingan semakin sengit karena jumlah dukungan yang diperoleh Ismail, yang juga wakil presiden Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), juga sama yakni 105. UMNO kemungkinan akan mendukung pria yang pernah menjabat menteri pertahanan itu.

Baca Juga :  Dorong Persatuan dan Perdamaian, Presiden Dewan Eropa Kunjungi Libya

Sebelumnya diberitakan, UMNO berencana mendukung tiga kandidat untuk jabatan perdana menteri. Selain Ismail, ada pula mantan Menteri Luar Negeri Hishammuddin Hussein dan Tengku Razaleigh Hamzah.

Sultan Abdullah sendiri telah menetapkan batas waktu sampai Rabu pukul 16.00 waktu setempat bagi 220 anggota parlemen untuk menyerahkan surat dukungan mereka ke istana.

Sementara itu, Pemimpin oposisi Anwar Ibrahim menjelaskan bahwa Raja Malaysia mendorong agar meninggalkan politik lama. Dan Partai politik di Malaysia telah mencapai konsensus untuk menghentikan politik “lama” dan bergerak maju dengan membawa perubahan baru bagi negeri jiran.

Anwar Ibrahim pada Selasa (17/8), bertemu dengan Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara. Pada kesempatan itu, Raja Malaysia melakukan audiensi dengan sejumlah pemimpin partai politik, termasuk Anwar.

Usai pertemuan Anwar mengatakan kepada para wartawan bahwa Raja Malaysia menyerukan para pemimpin partai untuk bergerak menuju “politik baru” yang membawa perdamaian dan harmoni bagi rakyat. Dia juga menjelaskan bahwa Raja mengingatkan semua pemimpin partai politik untuk tetap bersatu dalam menghadapi krisis Covid-19.

Anwar menambahkan bahwa selain menemukan calon perdana menteri yang mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen di parlemen, Raja Malaysia juga menekankan bahwa harus ada pergeseran ke arah politik baru. Di bawah bentuk politik baru, kata Anwar, mereka yang meraih kemenangan tidak bisa menindas mereka yang kalah, seperti yang telah terjadi.

“Oleh karena itu perlu ada mobilisasi upaya dari semua pihak, dengan pemahaman baru, konsensus baru untuk bekerja sama menangani Covid-19 dan mengangkat kembali perekonomian negara,” imbuhnya. (***/CP)

Latest news

Baca Juga :  Siap Hadapi dan Tumbangkan Rezim Militer, Pemerintahan Persatuan Myanmar Terbentuk

Terbukti Korupsi, Pengadilan Banding Kuatkan Vonis Bersalah Mantan Pemimpin Malaysia

KUALA LUMPUR -- Pengadilan banding Federal Malaysia mengukuhkan vonis bersalah terhadap mantan Perdana Menteri Najib Razak yang tahun lalu dijatuhkan pengadilan tinggi. Dimana Najib dihukum12...

Sudan Menuju Damai, Rezim Militer Segera Kembalikan Posisi Perdana Menteri

KHARTOUM - Menyusul aksi unjuk rasa besar-besaran di seluruh wilayah negeri menolak kudeta militer medio Oktober 2021 lalu, para pemimpin militer dan sipil Sudan intens...

Militer Sudan Tak Tahan Lagi Duduki Kekuasan Politik, Perdana Menteri Ditangkap 

KHARTOUM - Gelombang kudeta militer di wilayah Benua Arab-Afrika kembali terjadi. Kali ini, militer di negara Sudan melangsungkan aksi pengambilalihan kekuasaan politik yang...

Abaikan Dukungan Oposisi, Leni Robredo Maju ke Pilpres Filipina Lewat Jalur Independen

MANILA -- Politisi perempuan terpopuler yang saat ini menjabat Wakil Presiden Filipina, Leni Robredo, akhirnya memberikan kepastian bahwa dirinya akan mencalonkan diri sebagai kandidat presiden...

Pemilihan Presiden Filipina Dimulai, Koalisi Oposisi Usung Wapres Leni Robredo

MANILA - Pamor Wakil Presiden (Wapres) Filipina, Leni Robredo, kini kian mengkilap setelah ditetapkan oleh Koalisi oposisi Filipina sebagai kandidat Presiden dalam Pemilihan Umum...
- Advertisement -

Related news

Mayjend Maruli Tegaskan Tak Pernah Minta Jadi Panglima Kostrad ke Presiden

DENPASAR -- Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX / Udayana Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak akhirnya merespons sangkaan serta cibiran sejumlah pihak terkait dengan...

Jadikan OTT KPK Sebagai Pelajaran, Mendagri Minta Seluruh Kepala Daerah Waspada

JAKARTA -- Tak sedikit kepala daerah diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam beberapa tahun terakhir ini. Tak pelak, hal ini...

Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad Bukan Karena Menantu Luhut Panjaitan

JAKARTA -- Penunjukan menantu Luhut B Panjaitan (Menko Maninves RI)--Mayor Jendral (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak--menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrad, dinilai...

Enam Jendral Yunior Mendapat Promosi Jabatan Strategis

JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa telah menandatangani Surat Keputusan Jabatan 328 Perwira Tinggi TNI melalui Keputusan nomor 66/I/2022 tanggal 21 Januari 2022...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here