Kamis, 2 Desember 2021

PPATK dan Kemenkeu Fokus pada Masalah Pencegahan Penggelapan Pajak dan Pencucian Uang

JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tengah menyoroti aspek Tax Evasion atau penggelapan pajak dan Trade Based Money Laundering atau pencucian uang dengan skema dagang yang sampai saat ini masih menjadi masalah yang pelik.

Hal ini disampaikan Kepala PPATK Dian Ediana Rae saat hadir dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman antara PPATK dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) di Jakarta, Jumat (22/10/2021).

Langkah MoU tersebut, kata dia, berkaitan dengan progres kerja sama antara PPATK dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu. Dimana hal itu menemukan beberapa fokus utama yakni Tax Evasion dan Trade Based Money Laundering.

“Isu Tax Evasion, dan Trade Based Money Laundering atau pencucian uang melalui sarana perdagangan internasiona ini saya kira dua isu yang sangat dominan dalam konteks perjanjian kerja sama kita ke depan,” katanya

Ia mengatakan, pencucian uang lewat perdagangan internasional jadi poin kritis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU. “Kita sama-sama maklumi berdasarkan data Internasional, Trade Based Money Laundering ini masih merupakan favorit para pencuci uangi,” ujarnya.

Misalnya, kata Dian, dengan memanipulasi Invoice, baik over invoice, maupun under invoice, yang merupakan modus yang sedang jadi perhatian untuk bisa digarap bersama, antara PPATK dan Kemenkeu.

Dian Ediana Rae menyampaikan, berdasarkan informasi dari lembaga intelijen keuangan internasional, Indonesia diminta mampu memainkan peran yang lebih menonjol dalam menangani korupsi atau tindakan serupa di lingkup lintas negara.

“Mereka mengharapkan indonesia pada saat ini memainkan peran lebih menonjol, dalam konteks bukan hanya bagaimana kita melakukan pemberantasan korupsi, tapi memang dengan peranan intelijen keuangan dalam ikut serta menindak korupsi terutama lintas negara,” jelasnya.

Baca Juga :  Presiden Perintahkan Polri, TNI dan BIN Waspadai Aksi Lanjutan Teroris

Lebih lanjut, Dian menuturkan dari sisi pemberantasan TPPU dan TPPT, MoU ini akan memberikan fondasi yang semakin kokoh terhadap kerjasama yang selama ini sudah berjalan dalam hal pemenuhan permintaan informasi intelijen keuangan.

Selain itu juga, dalam penyampaian Laporan Hasil Analis atau pemeriksaan dari kasus-kasus yang berindikasi TPPU-TPPT dari tindak pidana asal kepabeanan, cukai dan di bidang perpajakan. 

MoU ini juga menjadi milestone dalam mengantisipasi potensi maraknya kejahatan kerah putih melalui rekayasa keuangan, transfer pricing, penggunaan mata uang digital (bitcoin) dan lain-lain.

Dian menyebut, MoU dengan Menteri Keuangan ini akan semakin memperkuat kerja sama antara PPATK dengan unit-unit kerja Eselon I yang telah terjalin erat sebelumnya, antara lain dengan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Informasi, ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi pertukaran data dan/atau informasi, asistensi penanganan perkara dan pembentukan satuan tugas, pelaksanaan audit, perumusan produk hukum, penelitian atau riset, sosialisasi, penugasan pegawai dan pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan sistem atau teknologi informasi.

Ke depan MoU ini dapat diimplementasikan secara optimal dalam berbagai hal strategis diantaranya optimalisasi penerapan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Hasil Analisis (HA) dan Hasil Pemeriksaan (HP) PPATK.

Kemudian Kerja sama penanganan Shadow Economy dan Trade-Based Money Laundering (TBML), Implementasi Kemitraan Sektor Publik dan Swasta APU-PPT di Indonesia (Public Private Partnership / PPP).

Baca Juga :  Rumah Sakit Pungut Biaya Pasien Covid Akan Ditindak

Lalu penggunaan platform pertukaran informasi yang sangat rahasia dalam rangka penanganan perkara serta Penilaian Mutual Evaluation Review (MER) oleh FATF dapat dilaksanakan dengan baik sehingga mempercepat proses Indonesia diterima sebagai negara anggota FATF. (***/CP)

Latest news

Percepatan Muktamar NU Terus Disuarakan, PBNU Harus Patuhi Rais Am

SURABAYA -- Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur secara resmi mendukung percepatan penyelenggaraan Muktamar NU ke-34 di Lampung pada 17 Desember 2021 yang sesuai...

UU Cipta Kerja Bertentangan Dengan UUD 45, Mahkamah Konstitusi Minta Perbaikan Materi

JAKARTA - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UU Dasar Negara Republik Indonesia...

Wapres Perintah Panglima TNI Fokus Penanganan Keamanan di Papua

JAKARTA -- Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Andika Perkasa mendapat perintah khusus dari orang nomor dua di Republik Indonesia, yakni Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf...

Jendral Dudung Ingin Low cost-High Impact untuk Bangun Postur TNI AD

JAKARTA -- Jenderal TNI Dudung pertama kali menyampaikan pokok-pokok pikiran dan pandangannya selaku pemimpin Angkatan Darat. Selasa (23/11/2021), mantan Panglima Kodam Jaya dan Panglima Kostrad...

Dukung Percepatan Pemulihan Ekonomi, Pemda Harus Tingkatkan Realisasi Belanja 2021

JAKARTA -- Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menargetkan percepatan pemulihan ekonomi nasional, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian dengan tegas meminta pemerintah...
- Advertisement -

Related news

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...

Panitia Reuni 212 Belum Minta Ijin ke Polres Bogor dan Satgas Covid

BOGOR -- Kepolisian Resort (Polres) Bogor menegaskan bahwa pihaknya belum mengeluarkan izin untuk kegiatan reuni 212 yang akan dilaksanakan di Masjid Az-Zikra Sentul, Citeureup,...

DPR Setujui Deputi Gubernur Bank Indonesia yang Baru

JAKARTA -- Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menyetujui Juda Agung dan Aida Budiman menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Hal tersebut diambil...

Percepat Gerak Birokrasi, PNS Boleh Berpindah-pindah Instansi

JAKARTA -- Menpan RB alias Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, menyatakan kementerian yang dipimpinnya saat ini terus berupaya merombak sistem kerja...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here