Rabu, 26 Januari 2022

Presiden Jokowi Tegur Kapolda dan Kapolres yang Sowan ke Tokoh Ormas

BALI — Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan prihatin dan rasa sesalnya terhadap Kapolda dan Kapolres yang baru dilantik malah mendatangi sesepuh atau tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas) yang kerap membuat keributan. Padahal, Kapolda dan Kapolres seharusnya dapat menjaga kewibaan di mata masyarakat.

“Saya sudah lama sekali ingin menyampaikan hal ini, ada Kapolda baru, ada Kapolres baru, malah datang kepada sesepuhnya ormas yang sering membuat keributan. Bener ini?,” ucap Jokowi saat memberikan pengarahan kepada Kepala Kesatuan Wilayah di Bali, Jumat (3/12/2021).

Dia mengaku sempat menanyakan hal ini kepada salah satu kapolres. Jokowi menyebut jawaban kapolres itu hal itu dilakukannya untuk menjaga agar situasi di wilayahnya tetap kondusif.

“Saya tanya ke kapolres, kenapa bapak melakukan ini? Supaya kotanya kondusif. Tapi apakah cara itu betul? Hati-hati jangan menggadaikan kewibawaan dengan sowan kepada pelanggar hukum,” katanya.

“Banyak ini saya lihat. Saudara-saudara harus memiliki kewibaan. Sebab Polri harus memiliki kewibawaan,” sambung Jokowi yang mengamanatkan pesan khusus ini kepada para Kapolda, Kapolretabes dan Kapolres

Presiden pun meminta aparat penegak hukum melindungi dan membantu masyarakat lemah yang biasanya terpinggirkan dalam hukum, salah satunya pedagang kecil. Jokowi juga mengingatkan kapolda dan kapolres memperhatikan kasus-kasus tersebut, meski bukan tanggung jawabnya.

“Lindungi masyarakat kecil, itu menjadi sebuah persepsi loh, itu kecil-kecil, mungkin urusannya bukan kapolres (dan) kapolsek, tapi hati-hati tetap tanggung jawab kapolres, tetap tanggung jawab kapolda yang kecil-kecil seperti ini. Apalagi kalau sudah dicap diskriminasi terhadap yang lemah,” tuturnya.

Baca Juga :  Pensiunan Jendral dan Intelektual Harus Dukung Penanganan Covid, Bukan Jadi Provokator

Presiden Jokowi juga berpesan Polri harus mengawal semua investasi yang ada di daerah. Baik yang sudah ada, dalam proses, maupun yang baru datang. Dia telah berpesan kepada Kapolri jika ada Kapolda yang tidak mampu mengawal investasi maka akan diganti.

“Saya sudah titip juga ke Kapolri. Kapolda yang tidak bisa menjaga, sama, diperingatkan. Kalau memang sulit nggak bisa mengawal, nggak bisa menyelesaikan, yang berkaitan dengan agenda besar negara kita, ya maaf. Saya memang nggak bisa ngomong keras, ngomong tapi nggak bisa dia, ganti,” tandasnya.

Jokowi mengatakan, investasi adalah motor penggerak pertumbuhan ekonomi, di mana tahun ini target investasi Rp900 triliun dan meningkat lagi mencapai Rp1.200 triliun pada tahun 2022. Presiden pun meminta semua jajaran mengawal target ini.

Dia menegaskan, jika ada gangguan di daerah terkait urusan investasi maka Polri harus melakukan pendampingan. “Jadi kalau ada yang ganggu-ganggu di daerah urusan investasi, kawal dan dampingi. Agar setiap investasi itu betul-betul direalisasikan. Karena kunci penggerak ekonomi ada di situ,” pungkasnya. (***/CP)

Latest news

Jadikan OTT KPK Sebagai Pelajaran, Mendagri Minta Seluruh Kepala Daerah Waspada

JAKARTA -- Tak sedikit kepala daerah diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam beberapa tahun terakhir ini. Tak pelak, hal ini...
Baca Juga :  Pengesahan UU Perampasan Aset dan UU Pembatasan Transaksi Uang Dikebut

Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad Bukan Karena Menantu Luhut Panjaitan

JAKARTA -- Penunjukan menantu Luhut B Panjaitan (Menko Maninves RI)--Mayor Jendral (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak--menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrad, dinilai...

TNI AD Sebut Poster Haikal Hassan Ceramah di Yonif Raider Malang Adalah Hoaks

JAKARTA- Markas Besar TNI Angkatan Darat (AD) merasa gerah dan langsung mengklarifikasi poster yang beredar luas di media sosial terkait kedatangan pendakwah...

Empat Pangdam, Komandan Marinir dan Gubernur AAU, Promosi Jabatan Bintang 3

JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menetapkan 10 perwira tinggi untuk mengisi jabatan strategis bintang tiga di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Selain...

Pengurus Besar Nadhlatul Ulama Tinggal Disahkan Kemenkumham

JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mendatangi kantor Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) untuk...
- Advertisement -

Related news

Mayjend Maruli Tegaskan Tak Pernah Minta Jadi Panglima Kostrad ke Presiden

DENPASAR -- Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX / Udayana Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak akhirnya merespons sangkaan serta cibiran sejumlah pihak terkait dengan...

Jadikan OTT KPK Sebagai Pelajaran, Mendagri Minta Seluruh Kepala Daerah Waspada

JAKARTA -- Tak sedikit kepala daerah diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam beberapa tahun terakhir ini. Tak pelak, hal ini...

Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad Bukan Karena Menantu Luhut Panjaitan

JAKARTA -- Penunjukan menantu Luhut B Panjaitan (Menko Maninves RI)--Mayor Jendral (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak--menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrad, dinilai...

Enam Jendral Yunior Mendapat Promosi Jabatan Strategis

JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa telah menandatangani Surat Keputusan Jabatan 328 Perwira Tinggi TNI melalui Keputusan nomor 66/I/2022 tanggal 21 Januari 2022...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here