Rabu, 17 Agustus 2022

Desakan MPR Agar Menteri Keuangan Dicopot Bukan Karena Pemotongan Anggaran

JAKARTA — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Basarah meluruskan permasalahan yang terjadi antara pimpinan MPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Politisi PDI Perjuangan ini pun menjelaskan kronologi munculnya permintaan agar Presiden Joko Widodo mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Menurutnya, awalnya pimpinan MPR RI melakukan rapat di Gedung MPR pada Selasa, 30 November 2021, dengan agenda membahas program kerja MPR tahun 2022 yang akan datang. Dalam rapat tersebut, Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR Bidang Anggaran melaporkan bahwa kegiatan dan program MPR yang telah disusun tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Hal itu terjadi, menurut Fadel, karena alokasi anggaran MPR untuk tahun 2022 kembali menurun secara signifikan. Padahal, anggaran lembaga parlemen yang lain seperti DPR RI dan DPD RI malah mengalami kenaikan.

‘’Di sisi lain, Fadel merasa kesulitan untuk dapat berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani hanya untuk mendapatkan penjelasan mengapa terdapat perbedaan kebijakan di antara tiga lembaga MPR dengan DPR dan DPD RI. Jadi solusinya adalah menjalin komunikasi yang efektif,” jelas Ahmad kepada wartawan, Jumat (3/12/2021).

Baca Juga :  Dipimpin Ace Hasan, DPD Golkar Jabar Bidik Kemenangan di 2024

Dengan demikian, lanjut Ahmad Basarah, sebenarnya sikap Pimpinan MPR pada saat membahas program kerja tersebut bukan pada aspek pemotongan anggarannya, tetapi pada sikap menteri keuangan yang berdasarkan penjelasan Fadel Muhammad tidak menghormati kelembagaan MPR RI karena beberapa kali tidak hadir memenuhi undangan Pimpinan MPR.

Berkaitan dengan pemotongan anggaran, tegas Ahmad, rapim pimpinan MPR saat itu juga dapat memaklumi dan menerima kebijakan refocusing anggaran untuk mengatasi pandemi Covid 19. ‘Jadi masalah pokoknya bukan pada pemotongan anggaran MPR.

“Tetapi lebih kepada sikap Menkeu yang dinilai tidak menghormati hubungan kelembagaan antara pemerintah dan MPR karena sulitnya Menkeu diajak koordinasi dan komunikasi. Namun demikian tidak ada kesepakatan Pimpinan MPR untuk meminta Presiden memecat Menteri Keuangan karena hal itu bukanlah wewenang MPR,” jelasnya.

Sebelumnya beredar berita bahwa Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar mengganti Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan karena banyaknya anggaran MPR RI yang dipotong, sementara anggaran DPR RI dan DPD RI tetap bahkan bertambah. (***/Ded)

Latest news

Ulama di Jawa Barat Dukung Ganjar Jadi Presiden 2024-2029

CIANJUR -- Mantan anggota DPR RI dua periode yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, memang sosok fenomenal dan kharismatik. Tak heran, ketika...
Baca Juga :  Elektabilitas Prabowo dan Ganjar Diatas Anies dan Ridwan Kamil

Partai Berkarya Gelar Upgrading Pengurus DPP untuk Hadapi Pemilu

KARAWANG -- Partai Berkarya kubu Ketua Umum Mayjend Purn TNI Muchdi Purwopranjono menggelar upgrading Pengurus DPP atau pembekalan materi khusus dalam rangka persiapan dan...

Pemilih Partai Nasdem Lebih Menghendaki Ganjar Ketimbang Anies

JAKARTA - Setelah Partai NasDem merekomendasikan tiga calon presiden 2024 hasil rakernas, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Andika Perkasa, Lembaga survei Saiful Mujani...

KPU Luncurkan Pembukaan Pemilu 2024, Pemerintah Dukung Penuh

JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia secara resmi meluncurkan tahapan awal Pemilu 2024 di Jakarta, Selasa malam (14/6/2022). Acara ini dihadiri Ketua...

Versi Charta Politika, Elektabilitas Ganjar Libas Prabowo dan Anies

JAKARTA -- Berbagai lembaga survei seolah-olah tengah berlomba untuk merebut kepercayaan masyarakat luas dengan merilis hasil survei terkait pemilu, pilkada maupun Pilpres. Senin (13/6/2022),...
- Advertisement -

Related news

Ulama di Jawa Barat Dukung Ganjar Jadi Presiden 2024-2029

CIANJUR -- Mantan anggota DPR RI dua periode yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, memang sosok fenomenal dan kharismatik. Tak heran, ketika...

Setelah Irjen Sambo, Satu Brigadir Jendral dan Kombes Dinonaktifkan dari Jabatannya

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akhirnya mendengar aspirasi publik dengan menonaktifkan sementara dua anggotanya buntut dari kematian Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir...

Sekretaris Kompolnas Dituding Jadi Pembela Irjen Sambo

JAKARTA -- Komentar dan pernyataan Sekretaris Lembaga Kompolnas Benny Mamoto dalam wawancara di beberapa televisi nasional menuai kritik dari masyarakat luas lantaran dianggap lebih...

Merasa Dikriminalisasi, Bendum PBNU Janji Libas Mafia Hukum

JAKARTA - Setelah satu hari namanya terkonfirmasi petugas Imigrasi sebagai orang yang dicekal berdasarkan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here