YANGOON — Sejak awal Februari hingga menjelang akhir Maret 2021 ini, rakyat Myanmar terus melangsungkan aksi unjuk rasa dan bermacam protes menentang tindakan petinggi militer merebut pemerintahan pada 1 Februari lalu.
Aksi rakyat tersebut telah menelan korban meninggal lebih dari 150 orang, dua ribuan orang dipenjarakan dan ratusan orang dilaporkan hilang.
Pembantaian, penyiksaan dan penahanan rakyat tersebut dilakukan oleh pasukan keamanan rezim militer yang bengis dan kejam. Tak ayal, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan peringatan keras atas tragedi kemanusiaan yang terjadi akibat tindakan petinggi militer Myanmar yang haus kekuasaan.
“Dan sepekan terakhir ini, jumlah korban tewas melonjak di Myanmar, di mana pasukan keamanan telah menggunakan kekuatan mematikan secara agresif terhadap pengunjuk rasa damai,” kata juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB Ravina Shamdasani kepada wartawan, seperti dikutip kantor berita reuters, Selasa (16/3/2021).
Secara total, menurut Ravina, Kantor HAM PBB telah mendata lebih dari 149 orang tewas dalam penumpasan protes sejak 1 Februari. Tetapi, lembaga itu menekankan, jumlah kematian ini sebenarnya pasti jauh lebih tinggi.
Selain pembunuhan, Ravina mengungkapkan, bahwa pasukan keamanan kian brutal dan mengenyampingkan hukum dengan terus menangkap dan menahan orang secara sewenang-wenang di seluruh negeri. “Sedikitnya 2.084 orang saat ini ditahan,” ujar Ravina.
Sementara Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), sebuah kelompok pemantau lokal yang melacak penangkapan dan korban jiwa, mengatakan sedikitnya 20 orang tewas dalam kekerasan hari Senin (15/3). “Korban meningkat secara drastis,, korban jiwa sudah lebih dari 180 orang,” katanya dalam pernyataan Selasa (16/3),
Selain memakan korban dari pihak demonstran anti kudeta, beberapa orang yang tewas juga berasal dari warga sipil yang bahkan tidak berpartisipasi dalam protes. Mereka tertembak peluru dari senapan serbu tentara yang secara brutal menembak ke jalanan.
Sebelumnya, kerusuhan hari Minggu (14/3) lalu menandai satu hari paling mematikan sejak kudeta sejauh ini, sedikitnya 44 orang tewas dalam kerusuhan di seluruh negeri di hari itu, termasuk dalam aksi pembakaran dan penjarahan pabrik-pabrik China.
Sementara itu, pemimpin pemerintahan sipil Myanmar menyampaikan tekadnya untuk menggelar ‘revolusi’ melawan rezim militer melalui pesan politik Wakil Presiden Mahn Win Khaing Than di laman Facebook. Ia dalam pelarian bersama petinggi-petinggi partai National League for Democracy Party (NDL) pimpinan Aung San Suu Kyi.
“Ini masa tergelap dalam sejarah bangsa, dan fajar akan segera tiba,” kata Mahn Win Khaing Than dalam laman Facebooknya. Khaing Than ditunjuk sebagai wakil presiden pekan lalu oleh anggota parlemen yang sudah dibubarkan, Committee for Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH).
CRPH mengumumkan niat mereka untuk membentuk pemerintah demokrasi federal dan pemimpin-pemimpinnya telah bertemu dengan perwakilan organisasi etnik bersenjata terbesar di Myanmar yang telah menguasai sebagian besar wilayah negara itu. Beberapa diantaranya menjanjikan dukungan.
“Untuk membentuk demokrasi federal, semua etnik yang bersaudara yang telah menderita berbagai penindasan dari diktaktor selama puluhan tahun, benar-benar ingin melakukan revolusi yang menjadi kesempatan bagi kami menyatukan usaha kami,” kata Mahn Win Khaing Than.
CRPH juga telah mendeklarasikan junta militer sebagai ‘organisasi teroris’. “CRPH akan berusaha membuat undang-undang yang diperlukan sehingga rakyat memiliki hak untuk membela diri mereka sendiri dan pemerintah publik akan tangani oleh ‘tim administrasi rakyat sementara’,” kata Mahn Win. (***/Rtr/AFP)
