Sabtu, 25 September 2021

Revisi UU Pemilu Batal, Pilkada Bareng Pilpres dan Pileg Munculkan Persoalan

JAKARTA — DPR dan pemerintah telah menarik revisi Undang-Undsng Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum dari prolegnas. Dengan begitu, jadwal pelaksanaan Pilkada akan tetap digelar pada tahun 2024. Artinya, Pilkada digelar berbarengan pemilu pilpres dan pileg sesuai UU 10/2016.

Terkait hal itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, ketetapan DPR dan pemerintah mencabut revisi UU Pemilu dari prolegnas bukan cuma menimbulkan permasalah teknis saja. “Tapi juga hal-hal lain yang menurut saya jauh lebih mendasar,” kata Burhanuddin pada diskusi virtual Polemik Trijaya FM, Sabtu (13/3).

Pengamat politik terkemuka ini menyebutkan akan muncul tiga masalah inti jika Pilkada digelar 2024. “Isu soal legitimasi, isu soal demokratis tidaknya pilihan pejabat (Pj/Plt) yang tidak dilalui melalui proses pemilu dan terakhir ada alasan keamanan,” tuturnya.

Ia pun mengurai satu persatu masalah inti dari penyelenggaraan Pilkada di 2024 mendatang tersebut. Di mana yang pertama terkait dengan penunjukan pejabat sementara, pejabat, atau pelaksana tugas kepala daerah yang sudah habis masa jabatannya sebelum 2024.

Menurutnya, pejabat gubernur yang akan ditunjuk oleh presiden, sementara pejabat walikota dan bupati ditunjuk oleh mendagri, jumlahnya cukup banyak. Dari aspek politik demokratis, mereka tidak punya legitimasi karena tidak dipilih secara langsung oleh masyarakat.

Baca Juga :  Gubernur DKI Bayar Hampir Rp 1 Triliun untuk Balapan Formula yang Belum Digelar

“Bagaimana mungkin kita memberikan mandat kepada pejabat apalagi dalam waktu dua tahun sampai 2024, sementara mereka bukan pejabat by election, by selection, itu pasti jadi problem demokrasi,” katanya.

Kemudian, masalah kedua adalah perihal legitimasi pemilu yang menurutnya akan berkurang. Karena, tambah Burhanuddin, akan muncul stigma politis di masyarakat, apabila kepala daerah yang habis masa jabatannya digantikan oleh pejabat, pejabat sementara atau pelaksana tugas.

“Apakah ada pihak tertentu yang diuntungkan secara elektoral? Dan itu berhubungan dengan masa krusial 2024. Tentu ada dugaan politis bahwa pejabat gubernur, bupati, walikota akan menguntungkan pihak tertentu. Dan ini suatu prasangka yang tidak bisa disalahkan,” imbuhnya.

Adapun masalah yang terakhir yakni terkait keamanan pelaksanaan pemilu. Dalam konteks ini, Burhanuddin tidak menutup kemungkinan adanya kisruh di suatu daerah, sedangkan jumlah personel keamanan tidak cukup banyak untuk mengatasinya. (***/Husni)

- Advertisement -

Latest news

Jelang Rakerda dan Harlah, Ketua PPWI Kabupaten Bogor Sambangi Mabes Polri.

JAKARTA – Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) melakukan audiensi dengan Divisi Humas Mabes Polri, baru-baru ini. Asudiensi diterima oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo...
Baca Juga :  Fahri Hamzah Tantang KPK Usut Tuntas, Jangan Cuma Sebut Nama

Elite PDIP Ancam Berikan Sanksi, Relawan Ganjar Mengecam

BENGKULU -- Merebaknya kabar di media massa tentang DPP PDI Perjuangan akan memberikan sanksi kepada salah satu kader terbaiknya, Ganjar Pranowo, terkait isu sebagai...

Inisiasi Kapolri Vaksinasi Merdeka Bersama BEM dan OKP Serentak Mendapat Apresiasi

JAKARTA -- Dewan Pimpianan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (LPPI) mengapresiasi tindakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menggelar kegiatan Vaksinasi Merdeka se-Indonesia dengan menggandeng...

Diduga Terima Suap Rp 250 Juta, KPK Jadikan Bupati Kolaka Timur Tersangka

JAKARTA - Terciduk dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu dini hari (22/9/2021), Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan anak...

Ketua DPRD DKI Sebut Gubernur Anies Bertanggungjawab atas Kasus Lahan Munjul

JAKARTA -- Gubernur Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, Selasa siang (21/9/2021), memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPL) terkait...
- Advertisement -

Related news

Kesabaran Penyidik KPK Habis! Wakil Ketua DPR Dijemput Paksa

JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Azis Syamsuddin akhirnya benar-benar menjadi tersangka dan Jumat malam langsung dijemput ke rumah pribadinya...

Kasetukpa Polri Berangkatkan 44 Dokter ke ajang PON XX di Papua

SUKABUMI - Bertempat di lapangan Sutadi Ronodipuro-Sukabumi, Kepala Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Lemdiklat Polri Brigjen Pol Mardiaz Kusin Dwihananto, memimpin apel keberangkatan Satgas Kesehatan...

Gubernur Al Haris Tegaskan Jambi Siap Laksanakan Pembelajaran Tatap Muka

JAMBI – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris memberikan penegasan khusus bahwa Pemerintah Daerah dan jajaran beserta masyarakat Provinsi Jambi telah siap melaksanakan kegiatan...

Jelang Rakerda dan Harlah, Ketua PPWI Kabupaten Bogor Sambangi Mabes Polri.

JAKARTA – Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) melakukan audiensi dengan Divisi Humas Mabes Polri, baru-baru ini. Asudiensi diterima oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here