Selasa, 26 Oktober 2021

Rumah Sakit Pungut Biaya Pasien Covid Akan Ditindak

JAKARTA  — Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4/ 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, pihak rumah sakit tidak dibolehkan’ memungut biaya perawatan pasien Covid-19. Ini dikarenakan pemerintah berkewajiban menanggung semua pembiayaan masyarakat yang terpapar Covid. Bila ketahuan nekat menarik biaya, rumah sakit tersebut akan diberikan sanksi tegas dan berat.

Hal itu ditegaskan oleh Direktur Jendral (Dirjen) Pelayanan Kesehatan pada Kementerian Kesehatan, Prof. Kadir. Selain itu, Prof. Kadir juga menegaskan bahwa pembiayaan untuk COVID-19 ini sebenarnya tidak ditanggung oleh BPJS.

BPJS hanya bertugas membantu Kementerian Kesehatan untuk melakukan verifikasi klaim untuk dibayarkan ke rumah sakit yang menangani pasien Covid.

“Jadi tidak dibenarkan jika masyarakat membayar atau juga tidak dibenarkan ada rumah sakit yang menarik uang dari pasien COVID-19,” kata Kadir dalam keterangan persnya di laman Kelenjar, Jumat (29/1/2021).

Namun demikian, ia juga menjelaskan bila ada beberapa pertimbangan yang mengharuskan pasien dan keluarga pasien membayar biaya perawatan. Pertama, pasien dan keluarga pasien ingin mendapatkan layanan yang lebih sehingga naik kelas layanan. 

Tentunya, lanjut Kadir ini ada selisih yang dimintakan kepada pasien. Kedua, pasien dan keluarga pasien ingin mendapatkan pelayanan di luar yang ditanggung BPJS, seperti obat-‘obatan dan kamar rawat inap.

Baca Juga :  Demi Habisi Covid, Seluruh Destinasi Wisata di Tanah Air Ditutup Total

Diharapkan semua rumah sakit memberikan pengobatan sesuai dengan tata laksana klinik yang telah dikeluarkan. Didalamnya terdapat aturan-aturan, petunjuk-petunjuk tentang strategi pengobatan yang akan diberikan.

“Cuma kadang-kadang dalam pelaksanaannya bagi pasien yang kritis memang diberikan obat-obat yang sangat mahal, tetapi itu juga lebih dulu dimintakan persetujuan dari pasien dan keluarga pasien baru diberikan,” ucap prof. Kadir.

“Namun yang pasti, kita harus sesuai dengan aturan bahwa seorang pasien COVID-19 itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Karena ini adalah perintah dari undang-undang wabah yang memang kita pegang sampai sekarang,” tambahnya.

Sementara itu, Satuan Tugas Penanganan Covid-19, meminta masyarakat untuk melapor jika rumah sakit menarik biaya perawatan pasien COVID-19. “Bagi masyarakat yang mengalaminya untuk segera melaporkan ke dinas kesehatan atau satgas covid-19 di masing-masing daerahnya,” kata Jubir Satgas Covid Wiku Adisasmito.

Dia juga meminta rumah sakit agar mengikuti pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. “Ingat, ada sanksi yang dapat dikenakan apabila rumah sakit melanggar aturan tersebut,’ tegasnya. (**/Louis)

- Advertisement -

Latest news

Airlangga Hartarto Luncurkan Roadmap Kemenangan di 2024

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto benar-benar sangat serius mempersiapkan dirinya untuk menjadi Presiden pengganti Joko Widodo di Pemilihan Presiden (Pilpres)...
Baca Juga :  Italia Bermental Juara, Argentina Terbang Bersama Messi

Wisatawan Bebas ke Bali, Panglima TNI dan Kapolri Atensi Khusus Tempat Karantina

BADUNG – Seiring dengan turunnya level Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Wilayah Provinsi Bali dan untuk mendorong pemulihan ekonomi daerah, maka sejak...

PPATK dan Kemenkeu Fokus pada Masalah Pencegahan Penggelapan Pajak dan Pencucian Uang

JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tengah menyoroti aspek Tax Evasion atau penggelapan pajak dan Trade Based Money Laundering atau pencucian uang dengan skema...

Masyarakat Dukung Kapolri Tindak Tegas Polisi yang Langgar Aturan Dalam Bertugas

JAKARTA -- Apresiasi serta dukungan publik terus mengalir terhadap langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menginstruksikan secara tegas kepada seluruh jajarannya untuk...

Jaksa Geledah Kantor dan Sita Dokumen KPU Tanjabtim, Inspektorat Tuding Gegabah!

JAMBI -- Menyusul tindakan Jaksa menggeledah kantor dan menyita dokumen KPUD Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Inspektorat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menyampaikan...
- Advertisement -

Related news

Militer Sudan Tak Tahan Lagi Duduki Kekuasan Politik, Perdana Menteri Ditangkap 

KHARTOUM - Gelombang kudeta militer di wilayah Benua Arab-Afrika kembali terjadi. Kali ini, militer di negara Sudan melangsungkan aksi pengambilalihan kekuasaan politik yang...

Tuduh Pimpinan KPK Langgar Kode Etik, Novel Baswedan Menuai Kecaman Publik

JAKARTA -- Sejumlah kalangan mengecam pernyataan dan segala tuduhan yang disampaikan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan kepada publik soal adanya...

Airlangga Hartarto Luncurkan Roadmap Kemenangan di 2024

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto benar-benar sangat serius mempersiapkan dirinya untuk menjadi Presiden pengganti Joko Widodo di Pemilihan Presiden (Pilpres)...

Bank Jabar Banten Dinilai Setengah Hati Bantu Pelaku UMKM

TAMAN SARI - Para pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) / IKM (Industri Kecil Menengah) di wilayah Kecamatan Taman Sari, beberapa waktu...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here