Sabtu, 24 Juli 2021

Rumah Sakit Pungut Biaya Pasien Covid Akan Ditindak

JAKARTA  — Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4/ 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, pihak rumah sakit tidak dibolehkan’ memungut biaya perawatan pasien Covid-19. Ini dikarenakan pemerintah berkewajiban menanggung semua pembiayaan masyarakat yang terpapar Covid. Bila ketahuan nekat menarik biaya, rumah sakit tersebut akan diberikan sanksi tegas dan berat.

Hal itu ditegaskan oleh Direktur Jendral (Dirjen) Pelayanan Kesehatan pada Kementerian Kesehatan, Prof. Kadir. Selain itu, Prof. Kadir juga menegaskan bahwa pembiayaan untuk COVID-19 ini sebenarnya tidak ditanggung oleh BPJS.

BPJS hanya bertugas membantu Kementerian Kesehatan untuk melakukan verifikasi klaim untuk dibayarkan ke rumah sakit yang menangani pasien Covid.

“Jadi tidak dibenarkan jika masyarakat membayar atau juga tidak dibenarkan ada rumah sakit yang menarik uang dari pasien COVID-19,” kata Kadir dalam keterangan persnya di laman Kelenjar, Jumat (29/1/2021).

Namun demikian, ia juga menjelaskan bila ada beberapa pertimbangan yang mengharuskan pasien dan keluarga pasien membayar biaya perawatan. Pertama, pasien dan keluarga pasien ingin mendapatkan layanan yang lebih sehingga naik kelas layanan. 

Tentunya, lanjut Kadir ini ada selisih yang dimintakan kepada pasien. Kedua, pasien dan keluarga pasien ingin mendapatkan pelayanan di luar yang ditanggung BPJS, seperti obat-‘obatan dan kamar rawat inap.

Baca Juga :  Pertikaian di Partai Mantan Presiden Memasuki Episode Pemecatan 7 Tokoh Kader

Diharapkan semua rumah sakit memberikan pengobatan sesuai dengan tata laksana klinik yang telah dikeluarkan. Didalamnya terdapat aturan-aturan, petunjuk-petunjuk tentang strategi pengobatan yang akan diberikan.

“Cuma kadang-kadang dalam pelaksanaannya bagi pasien yang kritis memang diberikan obat-obat yang sangat mahal, tetapi itu juga lebih dulu dimintakan persetujuan dari pasien dan keluarga pasien baru diberikan,” ucap prof. Kadir.

“Namun yang pasti, kita harus sesuai dengan aturan bahwa seorang pasien COVID-19 itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Karena ini adalah perintah dari undang-undang wabah yang memang kita pegang sampai sekarang,” tambahnya.

Sementara itu, Satuan Tugas Penanganan Covid-19, meminta masyarakat untuk melapor jika rumah sakit menarik biaya perawatan pasien COVID-19. “Bagi masyarakat yang mengalaminya untuk segera melaporkan ke dinas kesehatan atau satgas covid-19 di masing-masing daerahnya,” kata Jubir Satgas Covid Wiku Adisasmito.

Dia juga meminta rumah sakit agar mengikuti pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. “Ingat, ada sanksi yang dapat dikenakan apabila rumah sakit melanggar aturan tersebut,’ tegasnya. (**/Louis)

- Advertisement -

Latest news

Kapolri Minta Jajarannya Kawal Kepala Daerah untuk Segera Realisasikan Belanja APBD

JAKARTA -- Realisasi atau capaian belanja daerah pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) di masa pandemi Covid dinilai sangat rendah. Pemerintah pun kini mendorong...
Baca Juga :  Menkumham Ingatkan SBY dan AHY Berhenti Tuding Pemerintah Terkait Konflik Demokrat

Polri Pidanakan Penyebar Hoaks yang Mengganggu Upaya Penanganan Covid-19

JAKARTA - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegaskan bakal menindak tegas siapapun pelaku penyebaran informasi palsu atau hoaks yang bisa mengganggu upaya pemerintah dalam penanganan atau...

Percepatan Belanja APBD Akan Berdampak pada Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (19/7/2021), mengeluarkan instruksi khusus kepada para Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mempercepat realisasi belanja APBD, terutama dalam bentuk...

Babinkamtibmas dan Babinsa se-Indonesia Siap Distribusikan Paket Bansos Covid

SIDOARJO-- Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajaran TNI-Polri untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) PPKM Darurat kepada masyarakat yang terdampak di seluruh Indonesia. Bansos...

Panglima Hadi Ajak Masyarakat bersama TNI-Polri Perang Lawan Covid-19

SOLO -- Masyarakat Dihimbau untuk terus mewaspadai serangan berbagai varian Virus Corona atau Covid-19 yang saat ini masih melanda tanah air. Mantan Kepala Staf TNI...
- Advertisement -

Related news

Soal Maldministrasi Tes Pegawai KPK, Ombudsman Diminta Tak Intervensi

JAKARTA -- Temuan Ombudsman RI soal dugaan maladministrasi pada Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) alih status pegawai KPK menjadi ASN, dipertanyakan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda...

Pendidikan Berbasis Digital Jadi Solusi Atas Kebutuhan Sumber Daya Manusia

JAKARTA -- Universitas Insan Cita Indonesia (UICI), kampus unggulan yang fokus pada pendidikan berbasis digital kini hadir di Indonesia. UICI menawarkan program studi yang relevan...

Panglima TNI Kembali Mutasi Ratusan Jendral dan Kolonel

JAKARTA -- Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto kembali melakukan mutasi para jendral dan kolonel di lingkungan Markas Besar TNI dan tiga matra. Kali ini, sebanyak...

Kapolri Minta Jajarannya Kawal Kepala Daerah untuk Segera Realisasikan Belanja APBD

JAKARTA -- Realisasi atau capaian belanja daerah pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) di masa pandemi Covid dinilai sangat rendah. Pemerintah pun kini mendorong...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here