Minggu, 17 Oktober 2021

Setelah Operasi Tangkap Tangan Bareng KPK, Kasus Suap Bupati Nganjuk Dilanjutkan Bareskrim Polri

JAKARTA –  Tindak lanjut hasil operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Nganjuk dan sejumlah pejabat terkait suap jual beli jabatan di Kabupaten Nganjuk diserahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) kepada Bareskrim Mabes Polri. Hal ini dimaksudkan demi menghindari tumpang tindih penanganan atas laporan dari masyarakat.

“Untuk menghindari tumpang tindih laporan pengaduan masyarakat, beberapa kali dilakukan koordinasi antara KPK dengan dengan Bareskrim Mabes Polri ,” ujar Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/5/2021).

Lili mengungkapkan isi dari koordinasi itu antara lain, KPK dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dirtipikor) Bareskrim Polri bakal kerja sama untuk menindaklanjuti laporan masyarakat dimaksud baik terkait dengan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) maupun kegiatan penyelidikan.

“Dirtipikor Bareskrim Mabes Polri dan penyidik KPK juga akan melakukan penyelidikan di mana KPK akan mensupport penuh informasi dan data kepada tim Bareskrim terkait kasus dimaksud,” katanya.

Dia menambahkan, pelaksanaan kegiatan di lapangan tentunya dilakukan bersama oleh Tim Gabungan KPK bersama Bareskrim Mabes Polri. “Penyelesaian penanganan perkara akan dilakukan oleh Diritipikor Bareskrim Mabes Polri,” ungkapnya.

Selain itu, Lili mengungkapkan awal mula koordinasi KPK dan Bareskrim Polri terbentuk yakni pada sekitar akhir Maret 2021. Awalnya KPK menerima laporan adanya dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengisian jabatan perangkat desa dan camat di lingkungan Pemkab Nganjuk, Jawa Timur.

Baca Juga :  Propam Polri Pastikan Tindakan Tegar Terukur Terhadap Polisi Nakal

Kemudian Tim Pengaduan Masyarakat KPK menindaklanjuti laporan masyarakat dimaksud. “Selanjutnya saat unit Koordinasi dan Supervisi Penindakan berkoordinasi dengan Dirtipikor Bareskrim Polri ternyata juga menerima pengaduan masyarakat yang sama,” jelas Lili.

Terkait perkara ini, KPK dan Bareskrim Polri telah menetapkan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat (NRH) sebagai tersangka dugaan suap terkait mutasi atau pergantian jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur.

Selain Novi, KPK dan Polri juga menetapkan 6 tersangka lainnya, yakni Camat Pace Dupriono, Camat Tanjungnaom Plt. Camat Sukomoro Edie Srijato, Camat Berbek Haryanto , Camat Loceret Bambang Subagio, Mantan Camat Sukomoro Tri Basuki Widodo dan Ajudan Bupati Nganjuk M. Izza Muhtadin.

Adapun ancaman hukuman pidana bagi para tersangka antara lain Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, yaitu Ppdana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikitt Rp. 50.000.000 dan paling banyak Rp250.000.000.

Kedua, Pasal 11 yang berbunyi Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikitt Rp. 50.000.000 dan paling banyak Rp.250.000.000.

Dan ketiga, Pasal 12 B, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000. (***/CP)

- Advertisement -

Latest news

Baca Juga :  Ketua DPR Soroti Kelemahan Industri Pertahanan Nasional

KPK Kembali Operasi Tangkap Tangan, Kali Ini Bupati di Wilayah Sumatera Selatan

JAKARTA – Satuan Tugas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Musi Banyuasin-Sumatera Selatan, pada Jumat (15/10/2021) malam....

Bos Akun Youtube ‘Aktual TV’ Raup Miliaran Rupiah dari Konten Hoaks, Dibekuk Polisi

JAKARTA -- Polda Metro Jaya melalui Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan Direktur BSTV Bondowoso, Arief Zainurrohman  (AZ), sebagai tersangka postingan diduga hoaks dan berbau Suku, Agama dan...

Data Temuan Transaksi Keuangan Rp 120 Triliun, PPATK Tak Berikan ke Polri

JAKARTA - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri akhirnya batal menangani atau menyelidiki temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dugaan transaksi keuangan yang...

Kepala Suku Jadi Aktor Kerusuhan di Yahukimo Dibekuk Polisi

YAHUKIMO -- Kematian Mantan Bupati Yahukimo sekaligus Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Papua, Abock Busup, di sebuah hotel di Jakarta pada Minggu (3/10/2021)...

Selamatkan Aset Negara, KPK Minta Pemerintah Daerah Tertibkan Pengembang Perumahan

SERANG -- Seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menertibkan sejumlah aset milik negara yang ada di kawasan pengembang. Aset yang dimaksud seperti Fasilitas Umum...
- Advertisement -

Related news

Tuntaskan Masalah Pertanahan, Kabupaten Bogor Bentuk Gugus Tugas Reforma Agraria

BOGOR -- Guna menyelesaikan permasalahan pertanahan di Bumi Tegar Beriman yang kerap terjadi dan menimbulkan konflik di tengah masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor...

BNNP Bengkulu Gagalkan Penyelundupan 6 Karung Ganja

BENGKULU -- Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu sukses gagalkan upaya  penyelundupan ganja sebanyak 6 karung yang terdiri dari 5 karung berisi 25...

KPK Kembali Operasi Tangkap Tangan, Kali Ini Bupati di Wilayah Sumatera Selatan

JAKARTA – Satuan Tugas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Musi Banyuasin-Sumatera Selatan, pada Jumat (15/10/2021) malam....

Arus Bawah Ingin Usep Supratman Jabat Sekretaris DPC PPP Kabupaten Bogor

BOGOR -- Meski pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) ke IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bogor berjalan kondusif dan sukses menelurkan sejumlah keputusan penting,...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here