KHARTOUM – Menyusul aksi unjuk rasa besar-besaran di seluruh wilayah negeri menolak kudeta militer medio Oktober 2021 lalu, para pemimpin militer dan sipil Sudan intens melakukan dialog. Walhasil, pada Minggu (21/11/2021), mereka mencapai kesepakatan bersama untuk mengembalikan lagi Abdalla Hamdok ke kursi Perdana Menteri negara itu.
Bulan lalu, Hamdok digulingkan melalui sebuah kudeta militer. Namun kudeta itu mendapat perlawanan dari mayoritas rakyat Sudan.dan juga ditentang oleh dunia internasional yang kemudian mendorong terjadinya rembuk antara pihak militer dengan koalisi sipil.
Seperti dilaporkan kantor berita Asociated Press, militer Sudan juga menegaskan bahwa pejabat pemerintah dan politisi yang ditangkap sejak kudeta 25 Oktober akan dibebaskan. Ini sebagai bagian dari kesepakatan antara militer dan partai politik, termasuk Partai Umma, partai terbesar di Sudan.
Menurut informasi, Hamdok akan memimpin Kabinet teknokratis independen. Mereka juga mengatakan, PBB, Amerika Serikat, dan lainnya memainkan “peran penting” dalam menyusun perjanjian. Para pejabat itu berbicara dengan syarat anonim untuk membahas kesepakatan sebelum pengumuman resmi.
Seperti diberitakan sebelumnya, Warga Sudan telah turun ke jalan sejak pengambilalihan kekuasaan oleh militer. Kesepakatan mengembalikan Hamdok ke kursi PM datang hanya beberapa hari setelah dokter mengatakan setidaknya 15 orang warga sipil tewas oleh tembakan langsung selama demonstrasi anti-kudeta.
Militer telah memperketat cengkeramannya pada kekuasaan, menunjuk Dewan Kedaulatan baru yang dikelola militer. Dewan tersebut diketuai oleh pemimpin kudeta Jenderal Abdel-Fattah Burhan. “Dewan Berdaulat akan bertemu Minggu malam sebelum mengumumkan kesepakatan,” kata para pejabat.
Sebuah inisiatif nasional yang dibentuk setelah kudeta yang melibatkan partai politik dan tokoh masyarakat mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Hamdok akan diangkat kembali dan akan membentuk Kabinet teknokratis. Dikatakan kesepakatan itu akan ditandatangani Minggu malam bersama dengan deklarasi politik.
Namun milisi untuk Deklarasi Kebebasan dan Perubahan, kelompok yang mempelopori pemberontakan yang berpuncak pada penggulingan Bashir, keberatan dengan kesepakatan apa pun dengan pihak militer. Dalam sebuah pernyataan hari Minggu, kelompok itu mengulangi penentangannya terhadap kemitraan politik baru dengan militer.
Mereka bersikeras para pelaku kudeta harus dibawa ke pengadilan. “Kami tidak peduli dengan kesepakatan apa pun dengan junta brutal ini dan kami menggunakan semua metode damai dan kreatif untuk menjatuhkannya,” kata pernyataan itu. Kelompok itu juga memperbarui seruan untuk protes nasional terhadap pemerintahan militer. (***/CP)
