Rabu, 26 Januari 2022

Sudan Menuju Damai, Rezim Militer Segera Kembalikan Posisi Perdana Menteri

KHARTOUM – Menyusul aksi unjuk rasa besar-besaran di seluruh wilayah negeri menolak kudeta militer medio Oktober 2021 lalu, para pemimpin militer dan sipil Sudan intens melakukan dialog. Walhasil, pada Minggu (21/11/2021), mereka mencapai kesepakatan bersama untuk mengembalikan lagi Abdalla Hamdok ke kursi Perdana Menteri negara itu.

Bulan lalu, Hamdok digulingkan melalui sebuah kudeta militer. Namun kudeta itu mendapat perlawanan dari mayoritas rakyat Sudan.dan juga ditentang oleh dunia internasional yang kemudian mendorong terjadinya rembuk antara pihak militer dengan koalisi sipil.

Seperti dilaporkan kantor berita Asociated Press, militer Sudan juga menegaskan bahwa pejabat pemerintah dan politisi yang ditangkap sejak kudeta 25 Oktober akan dibebaskan. Ini sebagai bagian dari kesepakatan antara militer dan partai politik, termasuk Partai Umma, partai terbesar di Sudan.

Menurut informasi, Hamdok akan memimpin Kabinet teknokratis independen. Mereka juga mengatakan, PBB, Amerika Serikat, dan lainnya memainkan “peran penting” dalam menyusun perjanjian. Para pejabat itu berbicara dengan syarat anonim untuk membahas kesepakatan sebelum pengumuman resmi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Warga Sudan telah turun ke jalan sejak pengambilalihan kekuasaan oleh militer. Kesepakatan mengembalikan Hamdok ke kursi PM datang hanya beberapa hari setelah dokter mengatakan setidaknya 15 orang warga sipil tewas oleh tembakan langsung selama demonstrasi anti-kudeta.

Baca Juga :  Muhyiddin Yassin Mendadak Lembek, Ajak Oposisi Bergabung dan Mendukungnya

Militer telah memperketat cengkeramannya pada kekuasaan, menunjuk Dewan Kedaulatan baru yang dikelola militer. Dewan tersebut diketuai oleh pemimpin kudeta Jenderal Abdel-Fattah Burhan. “Dewan Berdaulat akan bertemu Minggu malam sebelum mengumumkan kesepakatan,” kata para pejabat.

Sebuah inisiatif nasional yang dibentuk setelah kudeta yang melibatkan partai politik dan tokoh masyarakat mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Hamdok akan diangkat kembali dan akan membentuk Kabinet teknokratis. Dikatakan kesepakatan itu akan ditandatangani Minggu malam bersama dengan deklarasi politik.

Namun milisi untuk Deklarasi Kebebasan dan Perubahan, kelompok yang mempelopori pemberontakan yang berpuncak pada penggulingan Bashir, keberatan dengan kesepakatan apa pun dengan pihak militer. Dalam sebuah pernyataan hari Minggu, kelompok itu mengulangi penentangannya terhadap kemitraan politik baru dengan militer.

Mereka bersikeras para pelaku kudeta harus dibawa ke pengadilan. “Kami tidak peduli dengan kesepakatan apa pun dengan junta brutal ini dan kami menggunakan semua metode damai dan kreatif untuk menjatuhkannya,” kata pernyataan itu. Kelompok itu juga memperbarui seruan untuk protes nasional terhadap pemerintahan militer. (***/CP)

Latest news

Terbukti Korupsi, Pengadilan Banding Kuatkan Vonis Bersalah Mantan Pemimpin Malaysia

KUALA LUMPUR -- Pengadilan banding Federal Malaysia mengukuhkan vonis bersalah terhadap mantan Perdana Menteri Najib Razak yang tahun lalu dijatuhkan pengadilan tinggi. Dimana Najib dihukum12...
Baca Juga :  Kudeta Militer Bikin Murka Joe Biden, Amerika Serikat Stop Bantuan ke Myanmar 

Militer Sudan Tak Tahan Lagi Duduki Kekuasan Politik, Perdana Menteri Ditangkap 

KHARTOUM - Gelombang kudeta militer di wilayah Benua Arab-Afrika kembali terjadi. Kali ini, militer di negara Sudan melangsungkan aksi pengambilalihan kekuasaan politik yang...

Abaikan Dukungan Oposisi, Leni Robredo Maju ke Pilpres Filipina Lewat Jalur Independen

MANILA -- Politisi perempuan terpopuler yang saat ini menjabat Wakil Presiden Filipina, Leni Robredo, akhirnya memberikan kepastian bahwa dirinya akan mencalonkan diri sebagai kandidat presiden...

Pemilihan Presiden Filipina Dimulai, Koalisi Oposisi Usung Wapres Leni Robredo

MANILA - Pamor Wakil Presiden (Wapres) Filipina, Leni Robredo, kini kian mengkilap setelah ditetapkan oleh Koalisi oposisi Filipina sebagai kandidat Presiden dalam Pemilihan Umum...

Otoritas Keamanan Belanda Galau dan Pusing, Perdana Menterinya Mau Dibunuh Mafia

AMSTERDAM - Menyusul potensi ancaman pembunuhan akibat kebijakan memerangi mafia atau organisasi kejahatan, Dinas Keamanan Kerajaan dan Diplomatik serta Kepolisian Belanda kini tengah melakukan upaya...
- Advertisement -

Related news

Mayjend Maruli Tegaskan Tak Pernah Minta Jadi Panglima Kostrad ke Presiden

DENPASAR -- Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX / Udayana Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak akhirnya merespons sangkaan serta cibiran sejumlah pihak terkait dengan...

Jadikan OTT KPK Sebagai Pelajaran, Mendagri Minta Seluruh Kepala Daerah Waspada

JAKARTA -- Tak sedikit kepala daerah diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam beberapa tahun terakhir ini. Tak pelak, hal ini...

Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad Bukan Karena Menantu Luhut Panjaitan

JAKARTA -- Penunjukan menantu Luhut B Panjaitan (Menko Maninves RI)--Mayor Jendral (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak--menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrad, dinilai...

Enam Jendral Yunior Mendapat Promosi Jabatan Strategis

JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa telah menandatangani Surat Keputusan Jabatan 328 Perwira Tinggi TNI melalui Keputusan nomor 66/I/2022 tanggal 21 Januari 2022...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here