Kamis, 2 Desember 2021

Tak Nyaman Kerap Diperiksa Penegak Hukum, ASN di Garut Mundur Massal

GARUT — Akibat merasa tak nyaman lantaran kerap diperiksa penegak hukum, 14 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi anggota kelompok kerja pada Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Namun pengunduran diri mereka masih belum diputuskan oleh Bupati.

Sebelum 14 anggota Pokja ULP mundur, pekan lalu, sejumlah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut lebih dulu mengundurkan diri dari jabatannya karena merasa terintimidasi oleh panggilan pemeriksan penegak hukum.

Praktis, akibat mundurnya 14 staf Pokja tersebut, kantor ULP Pemkab Garut kini tak beroperasi. “Jadi bukan cuma PPK yang mengundurukan diri. Tapi 14 anggota Pokja ULP juga (mengundurkan diri). Sekarang ULP tutup,” ujar Rudy kepada wartawan, Kamis 8 April 2021.

Anggota Pokja ULP telah menemuinya dan mengajukan pengunduran diri. Namun Rudy mengaku belum menyetujui ajuan tersebut. “Saya mau selesaikan ini. Jadi belum saya terima pengajuan dari anggota ULP,” katanya.

Baca Juga :  Polri Gandeng LPPI Salurkan Bansos Kepada Warga Terdampak Penanganan Covid 19

Para anggota ULP disebut Rudy merasa resah dengan sejumlah pemeriksaan yang dilakukan aparat penegak hukum. Mereka pun meminta perbaikan dan perlindungan hukum.

Terkait informasi sejumlah PPK yang mengundurkan diri akibat sering dipanggil penegak hukum, Rudy bahkan baru mengetahuinya dari wartawan. “Memang ada beberapa yang mundur. Cuma saya juga tahunya ini dari wartawan,” pungkasnya.

Secara terpisah, Ketua Komisi I DPRD Garut, Subhan Fahmi mendesak Bupati Garut agar segera melakukan langkah strategis setelah ULP ditutup. Pasalnya semua program pembangunan berawal dari ULP. “Rencana pembangunan yang sudah disusun di Musrenbang dan kegiatan reses bisa terganggu,” katanya.

Selain pembangunan yang terancam gagal, tutupnya ULP akan berdampak luas pada banyak hal. Pemerintah pun harus segera melakukan antisipasi. “Pegawai yang mundur juga harus mendapat sanksi, karena saat dilantik mereka nyatakan siap jalankan tugas,” katanya. (***/CP)

Latest news

Bupati Bogor Janji Permudah Perizinan Setelah Ditegur Gubernur Jabar

BOGOR -- Bupati Bogor, Ade Yasin, berjanji akan mengawal kemudahan berinvestasi di wilayahnya, demi melakukan pemulihan ekonomi imbas dari pandemi COVID-19. Untuk itu, dia menginstruksikan...

LIPPI Apresiasi Sikap Humanis Dirlantas Polda Metro Saat Amankan Aksi Demo

JAKARTA -- Aksi damai massa organisasi kemasyarakatan di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis (25/11/21) lalu, tercoreng oleh tindakan anarkis segelintir oknum yang...
Baca Juga :  Polri Gandeng LPPI Salurkan Bansos Kepada Warga Terdampak Penanganan Covid 19

Nurut Rais Aam, Pengurus Daerah Desak PBNU Percepat Muktamar

JAKARTA -- Munculnya wacana pengunduran waktu pelaksanaan muktamar Nadhlatul Ulama (NU) ke 34 terkait rencana Pemerintah menerapkan kembali Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 yang...

Disnakertrans Manggarai Timur Gelar Sosialisasi Undang-Undang Ketenagakerjaan

MANGGARAI TIMUR -- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Manggarai Timur (Matim), Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar kegiatan sosialisasi tentang Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan di...

Momentum Hari Pahlawan, Kabinda Sumut Vaksin Veteran di Medan Deli

MEDAN -- Bertepatan dengan peringatan hari Pahlawan 10 November, Badan Intelijen Negara ((BIN) kembali melaksanakan vaksinasi massal terhadap pelajar dan masyarakat di kota Medan. Di...
- Advertisement -

Related news

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...

Panitia Reuni 212 Belum Minta Ijin ke Polres Bogor dan Satgas Covid

BOGOR -- Kepolisian Resort (Polres) Bogor menegaskan bahwa pihaknya belum mengeluarkan izin untuk kegiatan reuni 212 yang akan dilaksanakan di Masjid Az-Zikra Sentul, Citeureup,...

DPR Setujui Deputi Gubernur Bank Indonesia yang Baru

JAKARTA -- Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menyetujui Juda Agung dan Aida Budiman menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Hal tersebut diambil...

Percepat Gerak Birokrasi, PNS Boleh Berpindah-pindah Instansi

JAKARTA -- Menpan RB alias Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, menyatakan kementerian yang dipimpinnya saat ini terus berupaya merombak sistem kerja...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here