Rabu, 26 Januari 2022

Terkait Anggaran Pengadaan Tanah Munjul, KPK Segera Garap Anies Baswedan

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai mengetahui alur dan mekanisme penganggaran untuk pengadaan tanah di Munjul-Cipayung, Jakarta Timur, oleh PD Pembangunan Sarana Jaya ((PDPSJ). Karenanya, KPK berencana memeriksa Anies bersama Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Menurut Ketua KPK Firli Bahuri, keterangan Gubernur Anies diperlukan untuk merunut kronologis kasus dugaan korupsi pengadaan tanah tersebut. Utamanya, terkait anggaran yang dikeluarkan untuk pembelian tanah yang kini berujung rasuah.

Firli pun meyakini Anies tahu anggaran untuk pengadaan tanah di Munjul ini. “Terkait program pengadaan lahan tentu dalam penyusunan program anggaran APBD DKI tentu Gubernur DKI sangat memahami,” kata Firli kepada awak media, Selasa (13/7/2021).

Tak hanya Anies, KPK juga berpeluang memeriksa Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Sebab, kata Firli, DPRD DKI mempunyai tugas dan kewenangan menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) menjadi APBD.

“Begitu juga dengan DPRD yang memiliki tugas kewenangan menetapkan RAPBD menjadi APBD bersama Pemda DKI, mestinya tahu akan alokasi anggaran pengadaan lahan DKI. Jadi tentu perlu dimintai keterangan sehingga menjadi terang benderang,” jelasnya.

Firli mengaku pihaknya memahami keinginan masyarakat agar kasus ini diungkap secara tuntas demi kepastian hukum dan menimbulkan rasa keadilan bagi masyarakat. Untuk itu, Firli memastikan tim penyidik akan mengusut tuntas kasus ini dan menjerat pihak-pihak yang terlibat, baik dari eksekutif maupun legislatif.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengungkapkan kasus ini berawal saat BUMD DKI, PDPSJ, mencari tanah di wilayah Jakarta yang akan dijadikan unit bisnis ataupun bank tanah.

“Salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan PDPSJ dalam pengadaan tanah di antaranya adalah PT Adonara Propertindo yang kegiatan usahanya bergerak di bidang properti tanah dan bangunan,” kata Ghufron.

Baca Juga :  Kepala Bareskrim Tak Akan Tolerir Polisi Narkoba yang Nakal dan Tak Jaga Etika

Dia menyebut, pada 8 April 2019, disepakati dilakukannya penandatanganan Pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli di hadapan notaris yang berlangsung di kantor Sarana Jaya antara pihak pembeli yaitu Yoory Corneles dengan pihak penjual yaitu Anja Runtuwene.

“Selanjutnya masih di waktu yang sama tersebut, juga langsung dilakukan pembayaran sebesar 50% atau sekitar sejumlah Rp108,9 miliar ke rekening bank milik AR pada Bank DKI,” kata Ghufron.

Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yoory Corneles dilakukan pembayaran oleh Sarana Jaya kepada Anja Runtuwene sekira sejumlah Rp 43,5 miliar.

Dia merinci, untuk pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Cipayung, Jaktim tersebut, Sarana Jaya diduga melakukan empat perbuatan melawan hukum.

Pertama, tidak adanya kajian kelayakan terhadap Objek Tanah.Kedua, tidak dilakukannya kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait.

Ketiga, beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate. Keempat, adanya kesepakatan harga awal antara pihak Anja Runtuwene dan Sarana Jaya sebelum proses negosiasi dilakukan.

Terkait kasus Ini, KPK sudah menetapkan empat tersangka. Salah satu tersangka yakni mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya DKI, Yoory Corneles Pinontoan.

“YRC (Yoory Corneles) Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, AR (Anja Runtuwene) Wakil direktur PT AP, TA (Tommy Adrian) Direktur PT AP, Korporasi PT AP (Adonara Propertindo),” pungkas Ghufron.

Latest news

Baca Juga :  Pimpinan KPK Tegas, Novel Baswedan dan 50 Pegawai Lain Tetap Dipecat

KPK Cari Tahu Peran eks Wakil Menteri terkait Kasus Formula E

JAKARTA -- Diam-diam, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata telah melakukan pemeriksaan terhadap eks Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal sebagai saksi dalam...

Kasus Satelit Kemenhan, Jaksa Agung Tak Mau Sentuh Militer

JAKARTA -- Guna memperjelas sekaligus meredam beragam spekulasi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan satelit Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan bahwa dalam kasus...

Terkait Kasus Satelit, Ryamizard Tegaskan Dirinya Selamatkan Kepentingan Negara

JAKARTA -- Dugaan korupsi kasus satelit Slot Orbit 123 yang merugikan negara ratusan miliar rupiah dibawa ke ranah pidana sesuai instruksi Presiden Jolie Widodo...

Dugaan Aliran Uang Bupati PPU ke Pemilihan Ketua Demokrat Kaltim Ditelusuri KPK

JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK) Alexander Marwata menegaskan, bahwa penyidik akan mengusut dugaan aliran suap yang diterima Bupati Penajam Paser Utara (PPU),...

Transaksi di Mall Jakarta, Bupati Penajam Paser Utara Disergap KPK

JAKARTA -- Satuan Tugas Penindakan KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan korupsi. Kali ini, Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gofur, dan 10...
- Advertisement -

Related news

Mayjend Maruli Tegaskan Tak Pernah Minta Jadi Panglima Kostrad ke Presiden

DENPASAR -- Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX / Udayana Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak akhirnya merespons sangkaan serta cibiran sejumlah pihak terkait dengan...

Jadikan OTT KPK Sebagai Pelajaran, Mendagri Minta Seluruh Kepala Daerah Waspada

JAKARTA -- Tak sedikit kepala daerah diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam beberapa tahun terakhir ini. Tak pelak, hal ini...

Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad Bukan Karena Menantu Luhut Panjaitan

JAKARTA -- Penunjukan menantu Luhut B Panjaitan (Menko Maninves RI)--Mayor Jendral (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak--menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrad, dinilai...

Enam Jendral Yunior Mendapat Promosi Jabatan Strategis

JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa telah menandatangani Surat Keputusan Jabatan 328 Perwira Tinggi TNI melalui Keputusan nomor 66/I/2022 tanggal 21 Januari 2022...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here