NAYPYATAW — Unjuk rasa rakyat Myanmar menentang kepemimpinan militer yang merebut kekuasaan dari pemerintah sipil hasil demokrasi kian meluas dan terjadi di seluruh kota. Berbagai aksi rakyat selama dua pekan, khususnya pemogokan aktivitas pelayanan dan jasa publik oleh kalangan pegawai serta profesional, dibalas pihak militer dengan aksi penangkapan, tindak kekerasan, pemadaman listrik, dan pemblokiran akses internet juga saluran informasi.
Tindakan sewenang-wenang dan brutal rezim militer itu memantik reaksi keras Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tak ayal, pihak PBB memberi ‘warning’ atau ‘peringatan’ kepada pengendali dan elit tentara Myanmar tentang konsekuensi tegas atas setiap tanggapan atau tindakan keras terhadap para demonstran yang menentang kudeta militer.
Juru bicara markas PBB, Farhan Haq, seperti dikutip dari sejumlah kantor berita internasional, Selasa (16/2/2021), menyatakan PBB telah mengirim pesan peringatan keras secara langsung kepada pimpinan militer melalui utusan khusus PBB di Asia Tenggara, Schraner Burgener. kepada wakil kepala junta militer dalam satu komunikasi yang langka antara tentara Myanmar dan dunia luar.
“MS. Schraner Burgener telah menegaskan kepada penguasa militer harus menghormati hak rakyat berkumpul secara damai dan menjamin bahwa para demonstran tidak dikenakan pembalasan (tindakan refresif),” katanya.
Menurut Farhan, utusan khusus PBB juga menyampaikan kepada pengendali militer bahwasanya seluruh dunia kini sedang mengawasi situasi di Myanmar. “Segala bentuk tindakan keras kemungkinan besar akan memiliki konsekuensi yang parah,” jelas Farhan Haq.
Namun Farhan tak merinci lebih jauh apa tanggapan dari Menteri Pertahanan hasil kudeta, Jendral Soe Win, yang berbicara melalui saluran telepon dengan utusan khusus PBB. Farhan menyebutkan bahwa Soe Win hanya memberi informasi tentang rencana pihaknya dan situasi sebenarnya di Myanmar menurut versi militer.
Seperti diketahui, rezim militer telah mengerahkan kendaraan lapis baja di beberapa kota besar akhir pekan kemarin dan memutus jaringan komunikasi untuk meredam aksi unjuk rasa yang digelar rakyat dua hari setelah militer melakukan kudeta pada 1 Februari 2021.
Tapi hal itu tak lantas membuat takut rakyat. Ratusan aktivis demokrasi pada Selasa 16 Februari dengan berani memblokir layanan kereta antara Yangon dan kota di bagian selatan, Mawlamyine. “Massa ke jalur kereta api sambil melambaikan plakat untuk mendukung gerakan pembangkangan,” seperti terlihat dalam video streaming media Myanmar.
Ribuan orang juga berkumpul di dua tempat di kota utama Yangon – di lokasi protes tradisional dekat kampus universitas utama dan di bank sentral. Para pengunjuk rasa berharap untuk menekan staf untuk bergabung dengan gerakan pembangkangan sipil. Sementara, puluhan biksu Buddha memprotes kudeta tersebut dengan doa.
Sementara itu, penguasa Militer melalui Juru Bicara Dewan Administrasi Negara Brigadir Jenderal Zaw Min Tun menyampaikan bantahan atas tuduhan kudeta. Menurutnya, tindakan Militer (Tatmadaw) dianggapnya sejalan dengan konstitusi 2008 rancangan militer dan bukan kudeta.
Zaw menyebutkan bahwa pemerintahan sementara akan melanjutkan pemilihan umum sesuai garis waktu yang ditetapkan dan mengklaim militer tidak akan melakukan lebih banyak tindakan keras. Namun Zaw tidak memastikan kapan pemilihan tersebut digelar.
“Tujuan kami adalah mengadakan pemilihan dan menyerahkan kekuasaan kepada pihak yang menang secara demokratis,” ujar Zaw dalam konferensi pers yang dilansir media South Morning China, Selasa, 16 Februari 2021 waktu setempat.
(RTR/CNA/AFP)
