JAKARTA — Pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) terus menuai kritik dan kecaman setelah menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai The King of Lip Service di akun media sosial mereka.
Salah satunya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Dia menilai bahwa apa yang dilakukan BEM UI tidak selayaknya mahasiswa yang memiliki intelektual yang tinggi.
“Apa yang dilakukan tidak mencerminkan karakternya sebagai insan akademis. Hal itu tidak mencerminkan kapasitas intelektual muda,” kata Muhadjir dalam keterangan persnya yang diterima, Selasa (29/6/2021).
Menurutnya, dalam memberikan ruang kebebasan berpendapat, perguruan tinggi memang harus memberikan jaminan akan hal itu. Selain itu, ada juga jaminan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik.
Kebebasan akademik adalah kebebasan yang diperlukan dalam relasi antar sesama dosen dan sesama mahasiswa atau antar dosen dan mahasiswa. Sedangkan kebebasan mimbar akademik digunakan dalam relasi warga kampus, khususnya guru besar dengan pihak luar.
Karena itulah, lanjut Muhadjir, sebagai insan akademis untuk menggunakan hak-hak itu, BEM UI seharusnya memahami hal tersebut. Sebab, dengan kritikan tersebut, itu mengganggu relasi antara kampus dengan pihak pemerintah.
“Harus berpegang pada prinsip-prinsip akademik, di samping fatsoen (sopan santun) sebagai alat timbang tentang bagaimana kebebasan itu harus diekspresikan dengan elegan dan berkepatutan,” ucapnya.
Sementara itu, Ade Armando mengaku senang jika mahasiswa dan BEM UI memiliki sikap kritis dan melakukan kontrol terhadap Pemerintahan Jokowi. Dosen UI itu percaya pemerintah yang baik adalah pemerintah yang dikontrol oleh masyarakatnya dan pemerintah juga butuh kritik.
Sementara kampus adalah salah satu tempat lahirnya kritik tajam terhadap pemerintah dan bisa membawa manfaat bagi rakyat. Akan tetapi, kritik itu tentu harus dibarengi dengan argumen kuat dan data yang sahih.
Namun sayangnya, kata Ade, justru kepintaran ini yang menurutnya tidak terlihat dalam rangkaian tweet dari Brigade UI 2021. “Malah isi kritiknya mencerminkan, maaf ya, keterbatasan pengetahuan sehingga terkesan bodoh,” ulas Ade dalam video yang diunggah di CokroTV, Senin (28/6/2021).
Salah satu contohnya adalah cuitan yang menyebut bahwa Jokowi ingkar janji terkait rencana revisi UU ITE. Menurut BEM UI, lanjut Ade, Jokowi yang ingin agar pelaksaan UU ITE memenuhi rasa keadilan tapi malah memasukkan pasal-pasal represif.
Ade lantas mempertanyakan apakah BEM UI sudah membaca revisi UU ITE yang diajukan pemerintah. Sebab kalau dibaca, kata Ade, maka akan terlihat jelas pasal-pasal yang hendak direvisi adalah usaha pemerintah mencegah jangan sampai UU ITE dimanfaatkan mengkriminalisasi mereka yang berani bicara bebas.
Revisi UU ITE juga justru mencegah jangan sampai hanya gara gara seseorang mengecam sebuah lembaga atau kelompok dengan keras lalu dipidanakan. “Tapi kok BEM UI tiba tiba saja menyebut revisi UU ITE sebagai represif?” imbuh Ade. (***/Nur Ali)
