Rabu, 26 Januari 2022

Lonjakan Kasus Covid-19 Memaksa Pemerintah Segera Berlakukan PPKM Darurat

JAKARTA — Seiring dengan terjadinya lonjakan virus Corona atau Covid 19 di berbagai wilayah di tanah air, pemerintah pusat dan daerah telah membahas rencana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat di Jawa dan Bali, Selasa (29/6/2021).

Aturan superketat ini, dijadwalkan mulai berlaku pada 3 Juli hingga 2 minggu ke depan. Menurut informasi, rapat virtual dipimpin oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang juga merupakan Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

Dalam rapat tersebut hadir kepala daerah se-Jawa dan Bali, kecuali Banten, yang gubernurnya tengah positif COVID-19. Luhut pun meminta pendapat daerah terkait PPKM Darurat dan strategi menekan lonjakan corona yang fantastis.

Sejumlah pengetatan yang sejauh ini disepakati adalah: mal dan restoran ditutup hingga WFH 100 persen. Hal ini demi memutus mata rantai penularan corona dan memaksa setiap individu di rumah saja.

Untuk di Jawa dan Bali, jebolan Komando Pasukan Khusus TNI AD itu yang mengemban tugas sebagai koordinator. Ia akan memastikan dan memantau daerah menjalankan PPKM Darurat.

Secara terpisah, Juru bicara Menko Marves, Jodi Mahardi, membenarkan bahwa Luhut ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali. Pengetatan saat ini sedang disusun.

“Betul Menko Marves telah ditunjuk oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali. Saat ini sedang diformulasikan tindakan pengetatan yang akan diambil. Pengumuman resmi akan disampaikan langsung oleh Bapak Presiden Jokowi,” ujarnya.

Baca Juga :  Bogor Timur dan Indramayu Barat Segera Lepas dari Daerah Induknya

Sektor esensial akan tetap beroperasi dengan durasi yang lebih singkat. Warga diminta tidak panik akan rencana PPKM Darurat ini. “Supermarket, mal, dan sektor-sektor esensial lainnya akan tetap beroperasi dengan jam operasional yang dipersingkat dan prokes yang ketat,” ucap Jodi.

Wacana PPKM Darurat sebelumnya mengemuka seiring dengan lonjakan drastis kasus COVID-19 di Indonesia. Usulan mengenai PPKM darurat atau PPKM diperketat ini sudah disampaikan dalam forum lintas kementerian.

Berdasarkan informasi yang diterima awak media, Selasa (29/6), PPKM Darurat ini diusulkan berlaku pada 2-15 Juli 2021. Sejumlah sektor diperketat, di antaranya WFH 100 persen, restoran delivery only, dan 25 persen kapasitas mal.

Kegiatan olahraga, sosial, budaya, dan politik yang melibatkan banyak orang juga dilarang. Namun PPKM darurat ini tidak berlaku di semua daerah. Hanya diberlakukan di kabupaten/kota di Jawa dan Bali yang mendapatkan skor level 3 dan 4 berdasarkan metode penilaian laju penularan kapasitas respons dari WHO.

Poin lain dalam usulan skema PPKM darurat itu adalah alokasi 70 persen vaksin diprioritaskan di daerah-daerah dengan kasus dan mobilitas tinggi. Selain itu, jumlah testing terus ditingkatkan hingga 450 ribu per hari. (***/CP)

Latest news

Jadikan OTT KPK Sebagai Pelajaran, Mendagri Minta Seluruh Kepala Daerah Waspada

JAKARTA -- Tak sedikit kepala daerah diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam beberapa tahun terakhir ini. Tak pelak, hal ini...
Baca Juga :  Pemersatu Bangsa dan Perekat Keutuhan Negara, Karakter Pancasila Harus Dikembangkan

Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad Bukan Karena Menantu Luhut Panjaitan

JAKARTA -- Penunjukan menantu Luhut B Panjaitan (Menko Maninves RI)--Mayor Jendral (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak--menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrad, dinilai...

TNI AD Sebut Poster Haikal Hassan Ceramah di Yonif Raider Malang Adalah Hoaks

JAKARTA- Markas Besar TNI Angkatan Darat (AD) merasa gerah dan langsung mengklarifikasi poster yang beredar luas di media sosial terkait kedatangan pendakwah...

Empat Pangdam, Komandan Marinir dan Gubernur AAU, Promosi Jabatan Bintang 3

JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menetapkan 10 perwira tinggi untuk mengisi jabatan strategis bintang tiga di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Selain...

Pengurus Besar Nadhlatul Ulama Tinggal Disahkan Kemenkumham

JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mendatangi kantor Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) untuk...
- Advertisement -

Related news

Mayjend Maruli Tegaskan Tak Pernah Minta Jadi Panglima Kostrad ke Presiden

DENPASAR -- Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX / Udayana Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak akhirnya merespons sangkaan serta cibiran sejumlah pihak terkait dengan...

Jadikan OTT KPK Sebagai Pelajaran, Mendagri Minta Seluruh Kepala Daerah Waspada

JAKARTA -- Tak sedikit kepala daerah diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam beberapa tahun terakhir ini. Tak pelak, hal ini...

Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad Bukan Karena Menantu Luhut Panjaitan

JAKARTA -- Penunjukan menantu Luhut B Panjaitan (Menko Maninves RI)--Mayor Jendral (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak--menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrad, dinilai...

Enam Jendral Yunior Mendapat Promosi Jabatan Strategis

JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa telah menandatangani Surat Keputusan Jabatan 328 Perwira Tinggi TNI melalui Keputusan nomor 66/I/2022 tanggal 21 Januari 2022...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here