Kabarindo24jam.com | Cibinong – Gubernur Dedi Mulyadi ingin mempublikasikan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) yang malas ke sosial media. Sejumlah Kepala Daerah di Jabar pun menyikapinya dengan beragam pendapat, tapi kebanyakan mengaku belum akan menerapkan kebijakan Gubernur yang populer dengan sapaan KDM (Kang Dedi Mulyadi) itu.
Wali Kota Dedie A. Rachim menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sudah memiliki mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja ASN tanpa harus diumumkan ke khalayak luas, apalagi ke jejaring sosial media.
Dedie mengatakan, sanksi dan penilaian kinerja ASN Pemkot Bogor sudah diatur dengan sistem tunjangan kinerja (tukin), rotasi, mutasi, dan penegakan disiplin yang dilakukan melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku.
“Sebenarnya bukan masalah malas, sebab ada mekanismenya. Ada tukin, penilaian, rotasi, mutasi, dan pendisiplinan. Tapi kita nggak harus publikasi. Nggak perlu mempermalukan di depan umum,” ujar Dedie dalam kepada wartawan, Senin (6/10/2025).
Ia pun menegaskan, setiap ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bogor tetap dimonitor kinerjanya secara berkala. Bagi ASN yang kedapatan tidak disiplin, tentu saja diberikan sanksi sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku.
“Kalau ada yang tidak maksimal, tentu ada pembinaan. Cukup dengan penegakan disiplin internal,” kata Dedie seraya menyebutkan bahwa setiap kepala daerah memiliki kebijakan masing-masing dalam mengelola aparatur di wilayahnya.
Ditegaskannya lagi, Bagi Pemkot Bogor, disiplin bukan sekadar soal hukuman, melainkan proses pembenahan agar sistem berjalan lebih profesional. “Kami sudah punya sistem yang berjalan. Jadi fokusnya bukan mempermalukan, tapi membenahi,” tutup Dedie. (Man/*)
