Kabarindo24jam.com | Jakarta -Sejumlah kalangan di tanah air mulai kencang bersuara mendesak pemerintah Indonesia untuk keluar dari Board of Peace (BoP), menyusul invasi Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Banyak yang menilai partisipasi Indonesia di BoP telah mencederai prinsip bebas aktif sebagaimana diamanatkan konstitusi karena organisasi tersebut membiarkan agresi militer terhadap bangsa lain.
“Amanat untuk turut aktif menjaga perdamaian dunia tidak tecermin apabila Indonesia menjadi bagian dari organisasi yang dinilai membiarkan terjadinya agresi militer terhadap bangsa lain, dalam hal ini invasi AS-Israel ke Iran,” ujar Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin dalam keterangannya yang dikutip, Kamis (5/3/2026).
Dia menegaskan, langkah keluar dari BoP bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu bukan berarti Indonesia abai terhadap isu perdamaian dunia. Menurut dia, langkah tersebut justru dapat mengembalikan posisinya sebagai negara yang konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan independen. “Dan juga berpihak pada perdamaian dan penghormatan terhadap kedaulatan setiap bangsa,” kata Hasanuddin.
Mantan Sekretaris Militer Presiden RI ke 5 ini, mengaku khawatir keputusan tetap berada dalam BoP dapat menimbulkan persoalan lebih besar dan membahayakan integritas politik luar negeri Indonesia di mata dunia. “Daripada berlarut-larut dan menimbulkan persoalan yang lebih besar, sebaiknya pemerintah segera mengambil langkah untuk keluar,” tutur Hasanuddin.
Di samping itu, keterlibatan Indonesia di Board of Peace telah membuat pemerintah tak menunjukkan sikap tegas dalam mengutuk invasi tersebut. “Hal ini memperkuat persepsi adanya keberpihakan Indonesia terhadap agresi tersebut dan menimbulkan kesan lemahnya komitmen terhadap penghormatan kedaulatan negara lain,” katanya.
Selanjutnya, Politisi PDI Perjuangan menekankan bahwa posisi yang dinilai tidak netral dan tidak konsisten dalam membela kedaulatan bangsa lain, dapat memperburuk persepsi rakyat Palestina terhadap Indonesia. Selain itu, Indonesia juga berisiko terjebak dalam pusaran geopolitik Timur Tengah yang tidak menguntungkan dan berpotensi membahayakan.
Dia menambahkan, alokasi anggaran untuk partisipasi TNI dalam pasukan ISF dinilai akan menekan kapasitas fiskal negara untuk tujuan yang masih bersifat spekulatif. “Dalam kondisi fiskal yang tengah tertekan, pemerintah diminta lebih selektif dalam penggunaan anggaran,” imbuh Hasanuddin. (Cok/*)
