Kabarindo24jam.com | Bogor kota – P6emerintah Kota (Pemkot) Bogor bertekad untuk memperkuat tata kelola pertanahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Salah satu upayanya, melakukan konsultasi dan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pertanahan dengan menyambangi Pemerintah Kota4r4 Bekasi dan Depok dalam rangka studi tiru.
Kegiatan ini dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, bersama jajaran perangkat daerah terkait. Selain bersilaturahmi, Pemkot Bogor juga bnertujuan ingin mempelajari pengelolaan bidang pertanahan yang telah dilakukan Pemkot Bekasi dan Depok selama ini.
“Kota Bogor ingin mengetahui dan mempelajari apa saja yang sudah dilakukan Kota Bekasi dan Depok, di antaranya terkait penganggaran dan berbagai aspek yang dapat diaplikasikan secara administratif di lapangan, sehingga bisa menjadi bekal bagi Kota Bogor ke depan,” ujar Denny Mulyadi dalam keterangannya yang dikutip, Rabu (22/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Pemkot Bekasi dan Depok memaparkan sejumlah hal strategis, mulai dari proses perencanaan, mekanisme pengusulan dari perangkat daerah, pelaksanaan kegiatan di lapangan, hingga pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan dukungan penganggaran.
Selain itu, dibahas pula berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pertanahan, termasuk dinamika di lapangan serta upaya penyelesaiannya, sehingga dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Pemkot Bogor.
Melalui kegiatan ini, Pemkot Bogor berharap dapat mengadopsi praktik-praktik terbaik (best practice) dalam pengelolaan pertanahan guna mendukung pembangunan daerah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Terpisah, Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Bogor, Akhyar Tarfi, mengungkapkan bahwa pihaknya akan menitikberatkan pada percepatan program strategis serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Akhyar menekankan pentingnya penyelesaian residu sertifikat serta evaluasi Tim Peneliti Dokumen Data Melalui (TPDDM).
Maka ia menginstruksikan seluruh jajaran agar segera menuntaskan tunggakan pekerjaan yang masih tersisa. “Setiap seksi diminta melakukan inventarisasi berkas yang belum selesai. Akan dilakukan monitoring khusus terhadap berkas-berkas tersebut agar tidak ada lagi pekerjaan yang tertunda,” tegasnya.
Selain penuntasan residu, percepatan sertifikasi aset Pemerintah Daerah (Pemda) juga menjadi fokus utama. Ia meminta tim terkait memberikan perhatian khusus terhadap program tersebut dan menjadikannya sebagai prioritas kerja.
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan di lapangan, Akhyar menginstruksikan agar setiap perkembangan tugas dilaporkan secara rutin dan berkala kepada pimpinan. Menurutnya, langkah ini penting agar setiap kendala dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan secara cepat dan tepat.
Di sisi lain, aspek pelayanan publik turut menjadi perhatian. Ia meminta seluruh jajaran lebih responsif dalam menangani pengaduan masyarakat maupun administrasi surat-menyurat. Setiap komunikasi dari masyarakat, lanjutnya, harus ditanggapi dengan cepat guna menghindari proses birokrasi yang berbelit.
Ia juga menegaskan bahwa setiap respons harus disampaikan secara lugas, jelas, serta memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Akhyar pun berharap seluruh pegawai Kantah Kota Bogor dapat bekerja& dinamis dengan menetapkan target harian dalam menyelesaikan tugas. (Man)
