Kabarindo24jam.com | Bandung – Ribuan warga di tiga Kecamatan – Kabupaten Bogor pada Senin (4/5/2026) lalu melakukan aksi unjuk rasa menuntut pembukaan kembali lokasi pertambangan di Bogor Barat yang ditutup oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi (KDM). Bahkan, Bupati Bogor Rudy Susmanto juga ikut menyuarakan harapan warganya agar lokasi tambang yang memiliki izin operasional agar dibuka lagi.
Namun Gubernur Dedi Mulyadi tak bergeming, ia bahkan menegaskan tak akan mengabulkan tuntutan warga dan permintaan Bupati Bogor. Alasannya, Dedi menyebut bahwa kenyamanan masyarakat di tiga Kecamatan yang meliputi Parung Panjang, Cigudeg dan Rumpin adalah prioritas yang tidak bisa ditawar.
Ia menambahkan, bahwa salah satu kendala utama dalam penyelesaian konflik ini adalah ketidaksinkronan data mengenai kompensasi bagi para pekerja terdampak. Sebab berdasarkan perhitungan Pemprov Jawa Barat, jumlah pekerja tambang dan sektor informal terkait hanya berkisar 3.000 orang.
Akan tetapi, pihak desa mengajukan data yang melonjak hingga 18.000 penerima. Akibat ketimpangan data ini, mengakibatkan alokasi dana kompensasi yang seharusnya cukup untuk enam bulan, habis dalam satu kali pemberian saja.
“Awalnya saya menghitung jika 3.000 orang diberikan kompensasi Rp3 juta per bulan selama enam bulan, itu cukup. Tapi yang diajukan 18 ribu orang, sehingga alokasi yang seharusnya untuk enam bulan akhirnya habis diberikan sekali saja karena semua warga dimasukkan sebagai penerima. Bagi kami, kewajiban kompensasi itu sudah selesai dilakukan,” tegas Dedi dalam keterangannya yang dikutip, Kamis (7/5/2026).
Dedi mengakui adanya upaya intensif dari Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Ade Ruhandi yang memperjuangkan nasib para pekerja tambang, termasuk permintaan pertemuan khusus dengan para pengusaha. Namun, ia memilih untuk menjaga jarak guna menghindari konflik kepentingan.
“Saya belum memenuhi pertemuan itu karena saya menjaga integritas. Seluruh keputusan harus dilakukan berdasarkan sistem, bukan sekadar pertemuan informal. Kita harus ingat, yang disebut bekerja di sektor tambang itu tidak semuanya pekerja kasar,” ucapnya.
Gubernur Dedi pun menekankan bahwa urusan tambang menyangkut hajat hidup puluhan ribu warga yang terdampak kemacetan dan polusi. Itulah alasannya mengapa ia tidak ingin masyarakat kembali menderita akibat truk tambang yang selama ini menyebabkan depresi hingga korban jiwa.
Sebagai jalan tengah, Gubernur Dedi menyatakan telah menawarkan solusi bagi para pekerja kasar tambang Bogor untuk beralih profesi menjadi tenaga kebersihan di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Jawa Barat.
Tawaran ini mencakup upah layak dan jaminan BPJS Ketenagakerjaan. “Saya sudah minta data pekerja kasar tambang yang upahnya cuma Rp40 ribu–Rp50 ribu sehari tanpa asuransi itu untuk dimasukkan jadi tenaga kebersihan PU Jabar wilayah Bogor. Tapi sampai sekarang, datanya tidak ada yang memberi,” ungkap Dedi.
Diketahui, pada Senin (4/5) lalu, saat menerima kedatangan ribuan warga Parung Panjang, Cigudeg dan Rumpin, Bupati Rudy Susmanto menyuarakan nasib warga terdampak penutupan tambang di wilayah barat. “Kami meminta kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bantu masyarakat Bogor, buka kembali tambang yang berizin,” kata Rudy dalam orasinya.
Rudy menyampaikan, puluhan ribu warga di Kecamatan Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang saat ini menggantungkan hidup dari aktivitas pertambangan, sehingga membutuhkan kepastian kebijakan dari pemerintah provinsi. Ia menegaskan, masyarakat dan pemerintah daerah siap mengikuti seluruh ketentuan serta regulasi yang ditetapkan, termasuk komitmen menjaga lingkungan bersama-sama.
Menurut dia, Pemkab Bogor juga telah menunjukkan keseriusan dalam menata aktivitas tambang melalui rencana pembangunan jalur khusus angkutan tambang. “Tahun ini kami anggarkan pembebasan lahan untuk jalur angkutan tambang sebagai solusi agar tidak mengganggu pengguna jalan lain,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap sejumlah tambang di wilayah barat. “Kami menghargai proses evaluasi, namun kami berharap hasilnya dapat segera diputuskan, terutama untuk tambang yang memiliki izin,” imbuhnya. (Cok)
