Kabarindo24jam.com | Jakarta –Presiden Republik Indonesia yang ke-5 sekaligus Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku tak kuasa meneteskan air mata saat menonton film dokumenter Pesta Babi yang belakangan ini menjadi kontroversi lantaran pemutaran filmnya sempat dihentikan oleh aparat negara.
“Saya kemarin menangis ketika melihat film Pesta Babi. Itu benar adanya,” kata Megawati saat menghadiri forum National Policy Dialogue bertajuk Kedaulatan Kelautan Berbasis Kekayaan Hayati Kelautan: Orkestrasi Pengetahuan, Inovasi, dan Geopolitik dalam Ekonomi Biru Indonesia di Balai Senat Universitas Gajah Mada (UGM), Senin (25/5/2026).
Megawati pun menyoroti sudah berapa banyak hutan di Indonesia yang beralih fungsi menjadi pohon kelapa sawit hari ini. Ia mengatakan di sana terdapat hukum adat hingga tradisi yang harus dihargai.
Karena itu, anak Proklamator Kemerdekaan ini menekankan betapa pentingnya menghormati hukum adat dan hak masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. “Di sana ada tradisi adat, ada hukum adat, ada hukum wilayah. Mereka minta dihargai, apakah salah?” ucap dia yang dikutip dari laman resmi UGM.
Selain itu, Mega juga menyoroti berbagai persoalan lingkungan dan arah pembangunan nasional yang dinilai kian menjauh dari semangat kedaulatan bangsa. Ia mengkritik pendekatan ekstraktif dalam pengelolaan sumber daya alam yang dinilai mendorong kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan pertanian, hingga mengabaikan hak masyarakat adat.
Adapun Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita, belakangan menuai sorotan. Dokumenter ini dirilis pada 2026, diproduksi Ekspedisi Indonesia Baru. Film ini merekam kondisi masyarakat adat di Indonesia, khususnya Papua dan perjuangan hak atas lahan mereka.
Salah satu yang paling disoroti dalam film dokumenter ini adalah proyek strategis nasional (PSN) di Papua Selatan yang dinilai sebagian pihak berdampak terhadap lingkungan hidup dan hak masyarakat adat.
Beberapa waktu terakhir pembubaran kegiatan nobar film Pesta Babi di sejumlah tempat di Indonesia marak terjadi. Aktor pembubaran nobar dan diskusi itu ada yang dari pihak aparat keamanan negara, hingga pihak kampus.
Contohnya di Universitas Mataram (NTB) yang diskusi dan nobar film Pesta Babi dibubarkan otorita kampus, lalu di Universitas Khairun dan Benteng Oranje, Ternate (Maluku Utara) yang pembubaran dilakukan aparat negara.
Selain itu rumah produksi film dokumenter WatchDoc dan jaringan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia juga mencatat ada dugaan penolakan ruang pemutaran hingga pembatalan sepihak pemutaran oleh pemilik tempat.
Terpisah, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak melarang kegiatan nonton bareng (nobar) dan diskusi film dokumenter oe. Ia berpendapat materi film itu masih wajar, dan meminta warga tak terpancing hanya karena judul, serta dipersilakan untuk menontonnya.
Ia menilai publik justru perlu diberi ruang untuk menonton hingga mendiskusikan isi film tersebut secara terbuka. “Kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial,” kata Yusril. (Lou/*)
