JAKARTA – Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021) tetap bergulir meskipun ditentang keras oleh DPP Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Suka tak suka, KLB yang dimotori para pendiri Demokrat itu telah memilih Jendral Purn TNI Moeldoko sebagai ketua umum yang baru.
Dalam sidang KLB yang menghebohkan dunia politik nasional itu, peserta KLB mengajukan dua nama sebagai calon ketua umum, yakni Moeldoko dan mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie. Dan saat Pimpinan Sidang, Jhoni Allen, membacakan voting, mayoritas peserta KLB mendukung Moeldoko.
“Dengan ini memutuskan Bapak Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025,” kata Pimpinan Sidang Jhoni Allen. KLB juga menetapkan Marzuki Alie yang juga mantan Sekretaris Jendral Demokrat, sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat periode 2021-2025.
“Sehingga dengan keputusan ini, maka Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinyatakan demisioner,” kata Jhoni Allen di meja pimpinan sidang yang disambut gemuruh dan aplus seribuan kader Demokrat. Akan tetapi, Moeldoko tidak hadir di lokasi KLB lantaran masih di tengah perjalanan.
Karenanya, panitia acara KLB langsung menghubungi Moeldoko melalui telepon seluler. Saat itu dijelaskan, bahwa namanya terpilih hasil pilihan mayoritas peserta dan langsung ditetapkan sebagai Ketua Umum. “Saya terima, terima kasih,” jawab Moeldoko.
Namun sebelumnya, Moeldoko menanyakan komitmen para kader dalam membesarkan Partai Demokrat. “Saya berterima kasih, tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan saya kepada peserta forum, apakah pemilihan di kongres sudah dilakukan sesuai AD/ART partai?”.
Kemudian, ia juga menanyakan kesiapan kader untuk bergotong royong demi kepentingan nasional. “Apa kalian siap membangun partai dan memegang teguh komitmen demi bangsa dan negara tanpa kepentingan pribadi?” tanya dia yang lalu dijawab kesiapan peserta KLB.
Menanggapi KLB tersebut, AHY meresponnya dengan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk tidak mengesahkan hasil KLB tersebut oleh karena KLB itu ilegal dan jelas melawan hukum.
“Saya meminta dengan hormat kepada bapak Presiden khususnya, dan Menkumham untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum tadi,” kata AHY, dalam konferensi pers di kantor DPP Demokrat, Jakarta.
AHY mengaku, sudah menyiapkan tim hukum. Pihaknya akan melaporkan siapa pun yang terlibat dalam KLB tersebut. “Langkah yang akan kami tempuh setelah ini adalah melalui tim hukum yang sudah kami persiapkan. Melaporkan panitia dan siapa pun yang tadi terlibat dalam KLB,” ujarnya. (Sutan/Leo/CP)
