Rabu, 26 Januari 2022

Gubernur DKI Kucurkan Triliunan Rupiah untuk Formula E, Anggota DPRD Ngamuk!

JAKARTA — Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta mempersoalkan anggaran triliunan Rupiah untuk penyelenggaraan balapan Formula E pada bulan Juni 2022 mendatang. Para wakil rakyat memprotes rencana Formula E karena saat ini sampai ke 2022 mendatang masih dalam kondisi pemulihan akibat pandemi Covid 19.

Kritikan pun kian tajam lantaran anggaran Formula E itu semakin tidak jelas, dimana diketahui Pos anggaran untuk penyelenggaraan Formula E dibebankan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan sejak 2020, Pemprov DKI sudah menyetor uang Rp 360 miliar ke penyelenggara untuk commitment fee dan biaya sosialisasi Rp 600 juta.

Pendanaan lainnya juga ada, yaitu senilai Rp 934 miliar digunakan untuk pembayaran asuransi penyelenggaraan Formula E. Semua beban anggaran tersebut diajukan Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Pemprov DKI Jakarta.

Namun, rincian anggaran penyelenggaran Formula E terlihat kian janggal, karena Pemprov DKI juga mengajukan anggaran ajang balap listrik itu melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo senilai Rp 306 miliar. Sehingga total keseluruhan mencapai Rp 1,6 triliun.

Karena penyelenggaraan Formula E tak jelas dan dananya pun sudah terpakai, anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra meminta Anies segera menarik kembali anggaran penyelenggaraan Formula E untuk penanganan Covid.

Dia menyatakan anggaran tersebut sangat dibutuhkan untuk penanganan pandemi Covid-19 di Jakarta. “Jangan bilang Jakarta tidak punya dana untuk pandemi Covid kalau belum mau memperjuangkan pengembalian dana Formula E,” kata Anggara di Jakarta, Rabu (18/7/2021).

Baca Juga :  BWI Tolak Politisasi Isu Dana Wakaf Digunakan Pemerintah

Secara terpisah, Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Ima Mahdiah, lewat akun instagramnya mengunggah foto surat penyampaian usulan hak interpelasi terkait rencana Pemprov DKI untuk menggelar Formula E di Ibu Kota yang diteken oleh lima anggota Fraksi PDI Perjuangan.

Seperti diketahui, hak interpelasi adalah hak anggota legislatif atau DPR/DPRD untuk meminta keterangan pemerintah mengenai kebijakan yang dianggap penting serta berdampak luas.

Adapun di dalam Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta, hak interpelasi diusulkan paling sedikit oleh 15 anggota DPRD. Selain itu, usulan Hak Interpelasi juga harus disampaikan lebih dari satu fraksi.

“Dimulai 5 anggota dewan yang saya temui hari ini dan lusa sudah janjian dengan teman-teman yang konfirmasi untuk ikut serta dalam hak Interpelasi kali ini,” tulis Ima dalam unggahannya tersebut.

Berdasarkan unggahan tersebut, lima orang yang menandatangani itu adalah Ima Mahdiah, Rasyidi, Wa Ode Herlina, Ong Yenny dan Gilbert Simanjuntak. Ima pun yakin usulan itu akan berjalan dan didukung anggota dewan lainnya.

Dia menambahkan tindakannya semata-mata untuk transparansi uang rakyat yang tidak bisa dijelaskan secara terbuka oleh Pemprov DKI Jakarta hingga saat ini.

“Bahkan kerugian yang sudah ditemukan oleh BPK sebesar Rp106 miliar. Kondisi masih pandemi, lebih baik digunakan untuk masyarakat yang terdampak Covid. Terlebih dipaksakan penyelenggaraan Formula E di Juni 2022 yang kurang tepat,” pungkasnya. (***/Cok)

Latest news

Baca Juga :  Kasus Formula E, KPK Fokus Pada Pihak yang Salah Gunakan Wewenang

Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad Bukan Karena Menantu Luhut Panjaitan

JAKARTA -- Penunjukan menantu Luhut B Panjaitan (Menko Maninves RI)--Mayor Jendral (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak--menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrad, dinilai...

TNI AD Sebut Poster Haikal Hassan Ceramah di Yonif Raider Malang Adalah Hoaks

JAKARTA- Markas Besar TNI Angkatan Darat (AD) merasa gerah dan langsung mengklarifikasi poster yang beredar luas di media sosial terkait kedatangan pendakwah...

Pemerintah Putuskan Moratorium Usulan Jabatan Fungsional

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo memastikan bahwa jabatan fungsional akan dihentikan sementara alias dimoratorium. Ini...

Empat Pangdam, Komandan Marinir dan Gubernur AAU, Promosi Jabatan Bintang 3

JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menetapkan 10 perwira tinggi untuk mengisi jabatan strategis bintang tiga di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Selain...

Hasil Survei Terbaru, Warga DKI Tak Puas akan Kinerja Anies

JAKARTA -- Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hanya mencapai 33,8 persen meskipun mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu...
- Advertisement -

Related news

Mayjend Maruli Tegaskan Tak Pernah Minta Jadi Panglima Kostrad ke Presiden

DENPASAR -- Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX / Udayana Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak akhirnya merespons sangkaan serta cibiran sejumlah pihak terkait dengan...

Jadikan OTT KPK Sebagai Pelajaran, Mendagri Minta Seluruh Kepala Daerah Waspada

JAKARTA -- Tak sedikit kepala daerah diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam beberapa tahun terakhir ini. Tak pelak, hal ini...

Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad Bukan Karena Menantu Luhut Panjaitan

JAKARTA -- Penunjukan menantu Luhut B Panjaitan (Menko Maninves RI)--Mayor Jendral (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak--menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrad, dinilai...

Enam Jendral Yunior Mendapat Promosi Jabatan Strategis

JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa telah menandatangani Surat Keputusan Jabatan 328 Perwira Tinggi TNI melalui Keputusan nomor 66/I/2022 tanggal 21 Januari 2022...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here