Jumat, 18 Juni 2021

Anggaran Kesejahteraan Masyarakat di Tengah Pandemi Covid Rawan Disalah-gunakan

JAKARTA – Pandemi COVID-19 ternyata tidak hanya menimbulkan problem kesehatan yang sangat serius dan resiko kematian banyak orang. Dalam pengalokasian dan pengelolaan keuangan yang bersumber dari anggaran negara untuk penanganan masalah serta tindakan akibat pandemi Covid ini pun berpotensi besar menyimpang atau rawan disalahgunakan.

“Dalam penanganan pandemi Covid-19 sangat mungkin terjadi salah urus, pemborosan, korupsi hingga penipuan. Ini lebih mudah terjadi di tengah pandemi, apalagi di Indonesia faktanya ada penyelewengan bantuan di tengah krisis kesehatan,” papar Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna dalam satu kegiatan diskusi di Jakarta, baru-baru ini.

Agung mengatakan, potensi ini bisa terjadi lantaran pemerintah di seluruh dunia menetapkan kebijakan menekan penyebaran COVID-19 dan memberikan berbagai insentif dengan anggaran yang sangat besar. “Pada saat terjadi kebingungan yang tiba-tiba, meningkatkan risiko tidak mencapai tujuan yang dimaksudkan,” katanya.

Agung menyebutkan, risiko tersebut faktanya telah terjadi di tanah air, yaitu terdapat pejabat negara menyalahgunakan anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah krisis kesehatan akibat wabah yang mematikan.

Baca Juga :  Program Penanganan Covid dan PEN Diliputi Banyak Permasalahan, BPK Berikan Rekomendasi

“Faktanya saat ini terdapat investigasi yang sedang berlangsung di Indonesia tentang kemungkinan salah alokasi dana bantuan Covid yang cukup besar,” ujar Agung yang juga disibukan dengan tugas sebagai Ketua Umum PBSI ini.

Menurut Agung lagi, peristiwa ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan di Indonesia telah berfungsi dengan baik sehingga tindakan korupsi tersebut dapat segera diungkap. Dan ditegaskan olehnya bahwa potensi penyimpangan atau penyalahgunaan uang negara juga terjadi di banyak daerah.

“Dan dengan jelas menunjukkan bahwa audit BPK yang efektif akan mendukung tujuan nasional ini yaitu untuk pemerintahan yang baik serta pengelolaan keuangan negara (APBN/ APBD) yang efektif tepat sasaran,” tegasnya.

Oleh sebab itu, Agung mengatakan pandemi COVID-19 memberikan kesempatan bagi Lembaga Pemeriksa Keuangan untuk meningkatkan dan menegaskan perannya sebagai lembaga tata kelola utama. “Transparansi dan akuntabilitas adalah dua komponen utama tata kelola yang baik yang tidak boleh dikompromikan bahkan selama krisis,” pungkasnya. (COK)

- Advertisement -

Latest news

Keputusan Pemerintah Arab Saudi Soal Jamaah Haji Bungkam Para Penyebar Hoaks

JAKARTA -- Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah mengumumkan bahwa skema haji 1442 Hijriah/ tahun 2021 diperuntukan hanya bagi warga negara Arab Saudi dan warga asing...

Jegal Budi Gunawan jadi Kapolri, KPK Tersusupi Kepentingan Politik

JAKARTA -- Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata pernah bermain politik menjegal orang-orang tertentu untuk kepentingan terselubung. Hal itu terjadi di era kepemimpinan Abraham...
Baca Juga :  Perkuat Implementasi Program Presisi, Mabes Polri Libatkan 9 Lembaga Pemgawas Eksternal

Setelah Presiden Jokowi Geram, Operasi Basmi Preman di Tanah Air Dimulai Polri

JAKARTA -- Maraknya aksi premanisme di berbagai daerah dan yang terkini terjadi aksi pemalakan preman terhadap supir kontainer di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok-Jakarta Utara, membuat...

Komnas HAM Mau Periksa Ketua KPK, Gubernur Lemhanas Ingatkan tugas Instansi Pemerintah

JAKARTA -- Ikut campurnya lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam polemik 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan memanggil Ketua KPK Firli...

Banyak Celah Dapat Duit Haram, Kepala Daerah Rawan Terpeleset ke Jurang Korupsi

JAKARTA -- Mutasi jabatan yang diwarnai praktek jual beli, pengadaan barang dan jasa, sumbangan pihak ketiga serta dana hibah harus menjadi hal yang diwaspadai oleh...
- Advertisement -

Related news

Kepala BNN Rotasi Belasan Pejabat Strategis, Brigjen Sukawinaya Jadi Sekretaris Utama

JAKARTA -- Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Petrus Golosse mempromosikan Brigjen Pol I Wayan Sukawinaya, ke jabatan strategis di lingkungan BNN sebagai Sekretaris...

Di Tengah Hiruk Pikuk Soal Calon Panglima TNI, KPK Tagih LHKPN Jendral Andika

JAKARTA -- Hiruk pikuk di ranah publik terkait dengan wacana pergantian Panglima TNI yang memunculkan nama Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jendral TNI Andika Perkasa...

Ajang Pemilihan Presiden 2024 Ditentukan oleh Tiga Ketua Umum Parpol Besar

JAKARTA -- Lembaga konsultan dan survei politik terkemuka di tanah air, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, menyebutkan bahwa pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang...

Serap Aspirasi dan Komunikasi dengan Masyarakat, Bupati Bogor Gelar Boling

CIBINONG -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggelar program Rebo Keliling (Boling) secara daring dan luring di Kecamatan Klapanunggal. Bupati Bogor Ade Yasin memastikan bahwa...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here