JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo datang memberikan solusi terkait polemik 56 pegawai KPK yang tidak lolos pada tes wawasan kebangsaan (TWK). Polri menawarkan mepada 56 pegawai KPK untuk menjadi ASN Polri. Hal itu pun menuai pujian publik.
Tawaran pengangkatan jadi ASN Polri ini muncul setelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengirim surat kepada Presiden Jokowi mengenai rencana tersebut dan surat permohonan tersebut direspons baik oleh Presiden Jokowi melalui Mensesneg dan menyatakan persetujuannya.
Keinginan Jenderal Listyo Sigit merekrut 56 pegawai KPK didasari dengan adanya kebutuhan organisasi Polri khususnya di tempatkan di Direktorat Tindak Pidana Korupsi pada Bareskrim untuk mendukung upaya pencegahan korupsi dan kebijakan strategis yang lain.
Dewan Pimpinan Pusat Lembaga IPemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) pun menyambut baik dan mendukung langkah Kapolri Listyo Sigit yang memberikan solusi terhadap 56 pegawai KPK yang tidak lolos TWK untuk diangkat menjadi ASN Polri.
“Kami menilai langkah Presiden Joko Widodo & Kapolri Listyo Sigit adalah yang terbaik bagi 56 pegawai KPK yang tidak lulus TWK agar nantinya mereka akan dapat menunjukan bukti tetap berbakti pada negara meski tidak di KPK,” kata Ketua Umum LPPI Dedi Siregar dalam keterangannya kepada kabarindo24jam.com, Rabu (29/9/2021).
Dedi menambahkan, jika tawaran tersebut ditolak oleh 56 pegawai itu, dan keinginannya masih kuat untuk menjadi ASN Pegawai KPK akan menjadi pertanyaan besar bagi kalangan publik & masyarakat luas.
“Kami juga meminta ketua KPK Firli Bahuri agar tetap berpedoman pada Putusan MK dan MA soal TWK dan istikoma pada UU No 19 Tahun 2019 Tentang KPK dan PP Nomor 41 Tahun 2020 tentang hasil pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN,” tegas Dedi.
Terakhir, lanjut Dedi, LPPI akan mendukung Kapolri untuk menjadikan polisi sebagai sosok penegak hukum yang tegas namun tetap humanis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (CP)
