Rabu, 16 Juni 2021

Dewan Pengawas KPK Macan Ompong!! Tak Bisa Anulir Surat Penghentian Perkara

JAKARTA — Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) yang sebelumnya diagung-agungkan dan menjadi tumpuan harapan masyarakat luas karena memang tugasnya mengevaluasi kinerja, mengawasi dan memberikan sanksi kepada pimpinan dan staf KPK, ternyata cuma ‘macan ompong’, tampaknya seram tapi tak bisa menggigit. 

Persepsi publik itu pun muncul setelah Dewas mengaku tak bisa menganulir surat perintah penghentian penyidikan perkara (SP3) terkait dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) atas nama tersangka Sjamsul Nursalim yang telah dikeluarkan oleh pimpinan KPK beberapa hari lalu.

Kepada wartawan di gedung KPK, Kamis (8/4/2021), Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean mengakui bahwa pihaknya hanya sekadar mengevaluasi SP3 yang diterbitkan untuk pemegang saham dan pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim.

“Kami bukan pihak yang turut dalam memutuskan SP3 itu, bukan. Kami hanya menerima laporan dari pimpinan KPK. Tapi hasil evaluasi Dewas nanti tidak akan menganulir SP3 tersebut,” ujar Tumpak.

Dia pun menjelaskan alasannya, pimpinan KPK akan membuat laporan kepada Dewan Pengawas setelah satu pekan penerbitan SP3. Namun, kata Tumpak, Dewas KPK baru menerima laporan tersebut kemarin sore atau Selasa (7/4/2021).

Baca Juga :  Di Tengah Pandemi Covid-19, BTN Malah Cetak Rekor Laba Bersih Rp 1,6 Triliun 

“Saya belum bisa memberikan tanggapan tentang SP3. Kami akan pelajari terlebih dahulu. Karena baru kemarin kami terima, sore, belum ada waktu juga kami mempelajarinya sebab kesibukan tugas,” ucapnya.

Seperti ramai diberitakan, KPK telah menerbitkan SP3 dalam kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada Kamis (1/4/2021). SP3 itu diberikan untuk tersangka yang merugikan negara senilai Rp 4,58 triliun, yakni Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Sjamsul Nursalim.

KPK berpendapat bahwa penghentian penyidikan kasus ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal itu, sebagai bagian dari adanya kepastian hukum dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK.

“Penghentian penyidikan ini sebagai bagian adanya kepastian hukum dalam proses penegakan hukum sebagaimana amanat Pasal 5 UU KPK, yaitu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK berasaskan pada asas kepastian hukum,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers saat itu.

“Penghentian penyidikan ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 40 UU KPK,” kata Marwata tanpa merinci alasan materi penyidikan yang membuat kasus Sjamsul Nursalim ini terhambat di tengah proses pengusutan sehingga harus dihentikan. (***/Husni)

- Advertisement -

Latest news

Lebih Senior dan Dekat Dengan Presiden, Andika Perkasa Diyakini Jabat Panglima TNI

JAKARTA -- Beberapa hari terakhir ini, publik di tanah air diriuhkan dengan topik siapa figur Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto yanh...
Baca Juga :  KPK Dalami Data Tambahan Kasus Lahan Rumah Dp Rp O, Ketua DPRD Sebut Gubernur DKI yang Bertanggungjawab

Ada Apa PDIP dengan Ganjar Pranowo? Capres Tertinggi Popularitasnya Malah Diabaikan

JAKARTA -- Popularitas kader PDI Perjuangan yang menjabat Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, melesat tinggi dari hasil survei berbagai lembaga konsultan dan survei politik...

Kinerja Jaksa Agung Mentereng, 11 Pejabat Kejaksaan yang Nakal Langsung Dicopot

JAKARTA -- Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) selama dua tahun terakhir di bawah kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin kian mentereng. Kinerjanya memberantas korupsi semakin...

Inggris Bersama Belanda dan Austria Petik Kemenangan Tipis di Penyisihan Euro 2020

LONDON -- Laga babak penyisihan grup Euro 2020 tadi malam, Minggu hingga Senin (14/6/2021) dini hari WIB, menyajikan tiga pertandingan. Di stadion Wembley, timnas Inggris...

Diciduk Polisi Narkoba, Anji Tersandung Kasus Kepemilikan Ganja

Kepolisian Resort (Polres) Metro Jakarta Barat memastikan musisi sekaligus penyanyi papan atas, AN, yang ditangkap polisi bawa ganja adalah Anji atau Erdian Aji Prihartanto. Anji...
- Advertisement -

Related news

Usulkan ke Raja Malaysia Bentuk Dewan Nasional, Mahathir Tak Ambisi Lagi Jadi Perdana Menteri

KUALA LUMPUR -- Mantan Perdana Menteri Malaysia Dr Mahathir Mohamad buka suara menolak klaim yang menyebutnya mencoba kembali ke Putrajaya (kantor Perdana Menteri, Red) dengan...

Lebih Senior dan Dekat Dengan Presiden, Andika Perkasa Diyakini Jabat Panglima TNI

JAKARTA -- Beberapa hari terakhir ini, publik di tanah air diriuhkan dengan topik siapa figur Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto yanh...

Zona Merah Covid-19!! Wilayah Bandung Raya Tertutup untuk Kunjungan Wisatawan

BANDUNG -- Lonjakan kasus postif Covid-19 pasca liburan lebaran dan musim liburan sekolah terjadi di DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bahkan, trend kenaikan...

Ceko dan Slowakia Menang, Spanyol Ditahan Imbang Swedia

LONDON -- Tiga pertandingan lanjutan Piala Eropa 2020 digelar sejak Senin malam WIB. Berikut ini adalah hasil dan klasemen lanjutan laga Piala Eropa 2021 hingga...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here