Kamis, 2 Desember 2021

Diduga Terima Fee Bansos Covid, Bupati Bandung Barat dan Anaknya Jadi Tersangka

JAKARTA — Setelah melakukan pendalaman dan menggeledah sejumlah lokasi beberapa pekan lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Bupati Bandung Barat, Aa Umbara, menjadi tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial Covid-19 (Bansos Covid-19), Kamis petang (1/4/2021).

Selain itu, KPK juga menetapkan Andi Wibawa– anak Bupati Aa Umbara, dan seorang pengusaha M Totoh Gunawan, sebagai tersangka. Keduanya sudah dipanggil untuk hadir ke gedung KPK hari Kamis ini. Namun keduanya tak bisa hadir. KPK mendapatkan konfirmasi keduanya tak bisa hadir karena sakit.

Oleh karena itu, KPK akan menjadwal ulang pemanggilan Aa Umbara dan Andi Wibawa. “KPK meminta Aa Umbara dan Andi Wibawa untuk hadir dan kooperatif,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan.

Penyidik KPK menyangka Aa Umbara pada April 2020 bertemu dengan Totoh Gunawan untuk membahas perusahaan penyedia bansos sembako pada Dinsos Bandung Barat. Komisi menduga disepakati adanya pemberian komitmen fee sebesar 6 persen dari nilai proyek.

Aa Umbara kemudian diduga memerintahkan jajarannya untuk memilih perusahaan milik Totoh sebagai salah satu penyedia pengadaan paket bansos. Belakangan Andri Wibawa juga mendatangi AA Umbara supaya bisa jadi vendor bansos Covid. Kedua permintaan itu disetujui oleh AA Umbara.

Baca Juga :  Pemerintah Jamin Keamanan Warga Pelapor Buruknya Pelayanan Publik

Dari proyek pengadaan bansos Covid-19, KPK menyangka Totoh mendapatkan paket pekerjaan senilai Rp 15,8 miliar. Dari pengadaan itu, KPK menduga Aa Umbara mendapat Rp 1 miliar. Sementara, Totoh mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 2 miliar dan Andri Wibawa Rp 2,7 miliar.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Hengky Kurniawan meminta masyarakat mengedepankan asas praduga tak bersalah serta mengajak memanjatkan doa agar Kabupaten Bandung Barat bisa lebih baik lagi.

“Tetap kita juga mengedepankan asas praduga tak bersalah pokonya minta doanya sajalah, karena kekuatan doa inikan luar biasa,” ujar Hengky di Bandung.

Meski saat ini ada dugaan kasus korupsi di lingkungan Pemkab Bandung Barat, Hengky memastikan roda pemerintahan tetap berjalan. Pelayanan terhadap masyarakat dipastikan berjalan seperti biasa.

“Tentu kita prihatin tetapi kita harus optimis berdoa yang terbaik, bagaimana pun juga kita harus meyakinkan masyarakat bahhwa roda pemerintahan tetap jalan,” ucap Hengky. (**/CP)

Latest news

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...
Baca Juga :  KPK Gusar dan Beri Peringatan Keras Terhadap Saksi-Saksi Kasus Dugaan Korupsi di Bintan

Panitia Reuni 212 Belum Minta Ijin ke Polres Bogor dan Satgas Covid

BOGOR -- Kepolisian Resort (Polres) Bogor menegaskan bahwa pihaknya belum mengeluarkan izin untuk kegiatan reuni 212 yang akan dilaksanakan di Masjid Az-Zikra Sentul, Citeureup,...

Bupati Bogor Janji Permudah Perizinan Setelah Ditegur Gubernur Jabar

BOGOR -- Bupati Bogor, Ade Yasin, berjanji akan mengawal kemudahan berinvestasi di wilayahnya, demi melakukan pemulihan ekonomi imbas dari pandemi COVID-19. Untuk itu, dia menginstruksikan...

Bentrok Anggota Kopassus dengan Personil Brimob Bikin Geram Panglima TNI

JAKARTA -- Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jendral Andika Perkasa seketika merasa gusar dan kecewa mendengar kabar Satgas Nanggala Kopassus TNI AD terlibat bentrokan dengan...

Percepatan Muktamar NU Terus Disuarakan, PBNU Harus Patuhi Rais Am

SURABAYA -- Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur secara resmi mendukung percepatan penyelenggaraan Muktamar NU ke-34 di Lampung pada 17 Desember 2021 yang sesuai...
- Advertisement -

Related news

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...

Panitia Reuni 212 Belum Minta Ijin ke Polres Bogor dan Satgas Covid

BOGOR -- Kepolisian Resort (Polres) Bogor menegaskan bahwa pihaknya belum mengeluarkan izin untuk kegiatan reuni 212 yang akan dilaksanakan di Masjid Az-Zikra Sentul, Citeureup,...

DPR Setujui Deputi Gubernur Bank Indonesia yang Baru

JAKARTA -- Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menyetujui Juda Agung dan Aida Budiman menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Hal tersebut diambil...

Percepat Gerak Birokrasi, PNS Boleh Berpindah-pindah Instansi

JAKARTA -- Menpan RB alias Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, menyatakan kementerian yang dipimpinnya saat ini terus berupaya merombak sistem kerja...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here