Jumat, 18 Juni 2021

Dorong Pemulihan Ekonomi, Pemerintah Pusat dan Daerah Wajib Belanja Barang Jasa dari Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

JAKARTA — Presiden Joko Widodo ingin memberikan kesempatan yang lebih luas kepada pelaku usaha mikro dan kecil menengah (UMKM) serta lembaga Koperasi sehingga berdampak positif terhadap pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19. Dengan demikian, UMKM dan Koperasi kedepannya akan berperan penting dalam kebangkitan perekonomian nasional.

Untuk itu, Presiden Jokowi kini mewajibkan semua kementerian/lembaga negara juga pemerintah daerah untuk belanja barang/jasa dari pelaku UMKM.yang tersebar merata di seluruh tanah air.

Hal ini menjadi materi terpenting dalam isi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Beleid ini merupakan aturan turunan Undang-Undang No 11 / 2020 tentang Cipta Kerja Perpres ini memuat sejumlah substansi perubahan aturan yang sebelumnya ada di Perpres Nomor 16 / 2018. 

“Di Perpres ini, UMK dan koperasi diberikan kesempatan minimal 40% terlibat dalam proses pengadaan anggaran belanja barang/jasa di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah,” kata Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto, dalam keterangan persnya dikutip dari laman resmi LKPP, Kamis (25/2/2021).

Selain itu pada aturan baru pengadaan barang dan jasa ini, paket pengadaan barang /pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp 15 miliar diperuntukkan bagi pelaku usaha kecil atau koperasi.

Baca Juga :  PBB Desak Segera Penarikan Pasukan Bersenjata di Libya untuk Wujudkan Perdamaian

“Pemerintah telah menaikkan batasan paket pengadaan untuk usaha mikro dan usaha kecil menjadi Rp15 miliar atau enam kali lipat dari nilai sebelumnya yang hanya Rp 2,5 miliar,” ujarnya seraya berharap dengan adanya aturan ini dapat memberikan rangsangan bagi pelaku UMKM.

Selain itu, Perpres 12 Tahun 2021 juga memuat perubahan mengenai sumber daya manusia (SDM) pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama terkait jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa (JFPPBJ). Kementrian/ Lembaga hingga pemerintah daerah wajib menyusun rencana aksi pemenuhan JFPPBJ.

Jika belum mencukupi, maka pelaksanaan pokja pemilihan pengadaan dilakukan dengan ketentuan wajib beranggotakan sekurang-kurangnya satu JFPPBJ, dan personil lain yang berasal dari pegawai negeri sipil yang memiliki sertifikat kompetensi atau keahlian PBJP tingkat dasar atau level-1.

Untuk menindaklanjuti penerbitan Perpres 12/21 ini, LKPP akan merevisi dan menerbitkan sejumlah peraturan LKPP baru diantaranya peraturan LKPP tentang Perencanaan Pengadaan, Pemilihan Penyedia, Kelembagaan dan SDM Pengadaan, e-Market Place, Tender Internasional, dan sejumlah peraturan lainnya. (***/Cok)

- Advertisement -

Latest news

Bikin Berbagai Gebrakan, DPR RI Puji Kinerja Kapolri Listyo Sigit

JAKARTA -- Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo selama beberapa bulan terakhir. Herman menyebut digitalisasi...
Baca Juga :  Terbukti Langgar Prosedur, Empat Polisi Penggeledah Kolonel TNI Ditahan Propam

Lebih Senior dan Dekat Dengan Presiden, Andika Perkasa Diyakini Jabat Panglima TNI

JAKARTA -- Beberapa hari terakhir ini, publik di tanah air diriuhkan dengan topik siapa figur Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto yanh...

Ada Apa PDIP dengan Ganjar Pranowo? Capres Tertinggi Popularitasnya Malah Diabaikan

JAKARTA -- Popularitas kader PDI Perjuangan yang menjabat Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, melesat tinggi dari hasil survei berbagai lembaga konsultan dan survei politik...

Kinerja Jaksa Agung Mentereng, 11 Pejabat Kejaksaan yang Nakal Langsung Dicopot

JAKARTA -- Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) selama dua tahun terakhir di bawah kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin kian mentereng. Kinerjanya memberantas korupsi semakin...

Inggris Bersama Belanda dan Austria Petik Kemenangan Tipis di Penyisihan Euro 2020

LONDON -- Laga babak penyisihan grup Euro 2020 tadi malam, Minggu hingga Senin (14/6/2021) dini hari WIB, menyajikan tiga pertandingan. Di stadion Wembley, timnas Inggris...
- Advertisement -

Related news

Kepala BNN Rotasi Belasan Pejabat Strategis, Brigjen Sukawinaya Jadi Sekretaris Utama

JAKARTA -- Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Petrus Golosse mempromosikan Brigjen Pol I Wayan Sukawinaya, ke jabatan strategis di lingkungan BNN sebagai Sekretaris...

Di Tengah Hiruk Pikuk Soal Calon Panglima TNI, KPK Tagih LHKPN Jendral Andika

JAKARTA -- Hiruk pikuk di ranah publik terkait dengan wacana pergantian Panglima TNI yang memunculkan nama Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jendral TNI Andika Perkasa...

Ajang Pemilihan Presiden 2024 Ditentukan oleh Tiga Ketua Umum Parpol Besar

JAKARTA -- Lembaga konsultan dan survei politik terkemuka di tanah air, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, menyebutkan bahwa pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang...

Serap Aspirasi dan Komunikasi dengan Masyarakat, Bupati Bogor Gelar Boling

CIBINONG -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggelar program Rebo Keliling (Boling) secara daring dan luring di Kecamatan Klapanunggal. Bupati Bogor Ade Yasin memastikan bahwa...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here