Kamis, 17 Juni 2021

IMB Berubah Jadi PGB, Fungsi Bangunan Ditambah Dalam Satu Dokumen

JAKARTA – Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang selama ini acapkali jadi ajang cari keuntungan oknum pejabat dan staf pada dinas teknis di daerah akhirnya dirubah pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 24 dan Pasal 185 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam aturan ini disebutkan, Pemerintah menghapus status IMB dan menggantinya dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

PBG menjadi istilah baru perizinan yang digunakan untuk dapat membangun bangunan baru atau mengubah fungsi dan teknis bangunan tersebut. PBG adalah perizinan yang diberikan kepada warga pemilik Bangunan Gedung.

Materi dalam aturan PGB pun bertambah, yaitu untuk membangun baru maupun mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung yang dikaji oleh tim teknis yang kompeten dan berintegritas.

Hal itu tertuang dalam poin 17 Pasal 1 aturan tersebut yang dilansir dari laman resmi setkab.go.id, Kamis (25/02/2021). Dalam beleid ini juga disebutkan bahwa setiap orang yang ingin membangun sebuah bangunan maka harus mencantumkan fungsi dari bangunan dalam PBG-nya.

Baca Juga :  PPATK Sinergi Dengan BPKP untuk Pencegahan dan Pemberantasan TPPU

Fungsi bangunan itu meliputi fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya dan fungsi khusus. Pasal 5 ayat 5 menjelaskan, fungsi khusus sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) huruf e mempunyai fungsi dan kriteria khusus yang ditetapkan oleh Menteri terkait.

Termasuk dalam fungsi khusus, aturan ini juga memperbolehkan adanya bangunan dengan fungsi campuran atau memiliki lebih dari satu fungsi. Namun demikian, bangunan campuran atau multifungsi ini wajib memenuhi standar teknis dari masing-masing fungsi bangunan yang digabungkan tersebut.

Selain itu, jika nantinya suatu bangunan gedung mengalami perubahan fungsi gedung, maka pemilik wajib mengajukan PBG perubahan tersebut. Sebaliknya, apabila pemilik bangunan tidak memenuhinya kesesuaian penetapan fungsi dalam PBG, maka akan dikenakan sanksi administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. peringatan tertulis

b. pembatasan kegiatan pembangunan

c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan

d. penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung

e. pembekuan PBG

f. pencabutan PBG

g. pembekuan SLF Bangunan Gedung

h. pencabutan SLF Bangunan Gedung

i. perintah Pembongkaran Bangunan Gedung.

Selanjutnya, pemilik bangunan juga diwajibkan untuk melengkapi pernyataan pemenuhan standar teknis yang harus dipenuhi untuk memperoleh PBG. (***/Husni)

- Advertisement -

Latest news

Keputusan Pemerintah Arab Saudi Soal Jamaah Haji Bungkam Para Penyebar Hoaks

JAKARTA -- Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah mengumumkan bahwa skema haji 1442 Hijriah/ tahun 2021 diperuntukan hanya bagi warga negara Arab Saudi dan warga asing...
Baca Juga :  PPATK Sinergi Dengan BPKP untuk Pencegahan dan Pemberantasan TPPU

Jegal Budi Gunawan jadi Kapolri, KPK Tersusupi Kepentingan Politik

JAKARTA -- Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata pernah bermain politik menjegal orang-orang tertentu untuk kepentingan terselubung. Hal itu terjadi di era kepemimpinan Abraham...

Setelah Presiden Jokowi Geram, Operasi Basmi Preman di Tanah Air Dimulai Polri

JAKARTA -- Maraknya aksi premanisme di berbagai daerah dan yang terkini terjadi aksi pemalakan preman terhadap supir kontainer di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok-Jakarta Utara, membuat...

Komnas HAM Mau Periksa Ketua KPK, Gubernur Lemhanas Ingatkan tugas Instansi Pemerintah

JAKARTA -- Ikut campurnya lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam polemik 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan memanggil Ketua KPK Firli...

Banyak Celah Dapat Duit Haram, Kepala Daerah Rawan Terpeleset ke Jurang Korupsi

JAKARTA -- Mutasi jabatan yang diwarnai praktek jual beli, pengadaan barang dan jasa, sumbangan pihak ketiga serta dana hibah harus menjadi hal yang diwaspadai oleh...
- Advertisement -

Related news

Kepala BNN Rotasi Belasan Pejabat Strategis, Brigjen Sukawinaya Jadi Sekretaris Utama

JAKARTA -- Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Petrus Golosse mempromosikan Brigjen Pol I Wayan Sukawinaya, ke jabatan strategis di lingkungan BNN sebagai Sekretaris...

Di Tengah Hiruk Pikuk Soal Calon Panglima TNI, KPK Tagih LHKPN Jendral Andika

JAKARTA -- Hiruk pikuk di ranah publik terkait dengan wacana pergantian Panglima TNI yang memunculkan nama Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jendral TNI Andika Perkasa...

Ajang Pemilihan Presiden 2024 Ditentukan oleh Tiga Ketua Umum Parpol Besar

JAKARTA -- Lembaga konsultan dan survei politik terkemuka di tanah air, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, menyebutkan bahwa pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang...

Serap Aspirasi dan Komunikasi dengan Masyarakat, Bupati Bogor Gelar Boling

CIBINONG -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggelar program Rebo Keliling (Boling) secara daring dan luring di Kecamatan Klapanunggal. Bupati Bogor Ade Yasin memastikan bahwa...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here