Rabu, 17 Agustus 2022

DPD RI Inginkan Presidential Threshold 20 Persen Dihapus

JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengungkapkan bahwa ambang batas presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen memiliki resiko biaya politik yang tinggi sehingga berpotensi menimbulkan kasus korupsi.

“PT 20 persen itu mengakibatkan biaya politik menjadi tinggi, sangat mahal. Biaya politik tinggi menyebabkan adanya potensi politik transaksional. Ujung-ujungnya adalah korupsi,” kata LaNyalla usai bertemu Ketua KPK Firli Bahuri di Jakarta, Selasa (14/12).

Jika ambang batas presiden ditiadakan atau turun menjadi 0 persen, menurut Lanyalla, tentunya tidak akan ada lagi hajat demokrasi di Indonesia yang diwarnai dengan biaya politik yang tinggi.

Oleh karena itu, dalam pertemuannya dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, dia menyampaikan bahwa DPD sedang menggugat soal ambang batas presiden yang sebesar 20 persen agar turun menjadi 0 persen.

Presidential treshold setinggi itu akan membatasi munculnya tokoh dan figur terbaik bangsa dari berbagai elemen untuk jadi pemimpin dan yang akan terjadi adalah kompromi-kompromi politik,” ujarnya seraya menambahkan faktanya sudah ada tujuh partai politik berkoalisi, yang jumlahnya sudah menguasai 82 persen kursi di DPR RI.

Baca Juga :  Politisasi Musibah Kebakaran di lapas kelas 1 Tangerang Harus Dihentikan

Selain kompromi tidak sehat, lanjut dia, ambang batas presiden sebesar 20 persen juga dapat menyebabkan konflik yang tajam di tengah masyarakat. “Karena calonnya cuma dua. Membelanya sampai mati-matian. Yang terjadi kemudian berselisih dan bertengkar. Itu masih terjadi sampai saat ini,” ucap LaNyalla.

LaNyalla juga menyinggung terkait dengan undang-undang yang bersifat koruptif bila tidak menguntungkan rakyat. “Kalau menurut saya, sebuah undang-undang yang memberikan ruang penyerahan hajat hidup orang banyak kepada mekanisme pasar, kemudian merugikan rakyat, itu sejatinya undang-undang yang koruptif,” paparnya.

Ke depan, tegas senator dari daerah pemilihan Jawa Timur ini, DPD RI ingin bisa bersinergi dengan KPK dalam pemberantasan korupsi. “Tidak hanya di daerah, tetapi juga skala nasional,” pungkas tokoh senior Pemuda Pancasila ini. (***/CP)

Latest news

Ulama di Jawa Barat Dukung Ganjar Jadi Presiden 2024-2029

CIANJUR -- Mantan anggota DPR RI dua periode yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, memang sosok fenomenal dan kharismatik. Tak heran, ketika...
Baca Juga :  Diduga Terlibat Pengurusan DAK, Eks Ketua Umum PPP Dibidik KPK

Partai Berkarya Gelar Upgrading Pengurus DPP untuk Hadapi Pemilu

KARAWANG -- Partai Berkarya kubu Ketua Umum Mayjend Purn TNI Muchdi Purwopranjono menggelar upgrading Pengurus DPP atau pembekalan materi khusus dalam rangka persiapan dan...

Pemilih Partai Nasdem Lebih Menghendaki Ganjar Ketimbang Anies

JAKARTA - Setelah Partai NasDem merekomendasikan tiga calon presiden 2024 hasil rakernas, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Andika Perkasa, Lembaga survei Saiful Mujani...

KPU Luncurkan Pembukaan Pemilu 2024, Pemerintah Dukung Penuh

JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia secara resmi meluncurkan tahapan awal Pemilu 2024 di Jakarta, Selasa malam (14/6/2022). Acara ini dihadiri Ketua...

Versi Charta Politika, Elektabilitas Ganjar Libas Prabowo dan Anies

JAKARTA -- Berbagai lembaga survei seolah-olah tengah berlomba untuk merebut kepercayaan masyarakat luas dengan merilis hasil survei terkait pemilu, pilkada maupun Pilpres. Senin (13/6/2022),...
- Advertisement -

Related news

Ulama di Jawa Barat Dukung Ganjar Jadi Presiden 2024-2029

CIANJUR -- Mantan anggota DPR RI dua periode yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, memang sosok fenomenal dan kharismatik. Tak heran, ketika...

Setelah Irjen Sambo, Satu Brigadir Jendral dan Kombes Dinonaktifkan dari Jabatannya

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akhirnya mendengar aspirasi publik dengan menonaktifkan sementara dua anggotanya buntut dari kematian Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir...

Sekretaris Kompolnas Dituding Jadi Pembela Irjen Sambo

JAKARTA -- Komentar dan pernyataan Sekretaris Lembaga Kompolnas Benny Mamoto dalam wawancara di beberapa televisi nasional menuai kritik dari masyarakat luas lantaran dianggap lebih...

Merasa Dikriminalisasi, Bendum PBNU Janji Libas Mafia Hukum

JAKARTA - Setelah satu hari namanya terkonfirmasi petugas Imigrasi sebagai orang yang dicekal berdasarkan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here