JAKARTA — Menteri Pertahanan dari 12 negara secara bersama-sama menerbitkan pernyataan atau komunike untuk mengutuk aksi pembunuhan puluhan warga sipil oleh pasukan rezim militer di Myanmar pada Sabtu dan Minggu (27-28/3/2021). Mereka marah karena sangat tidak dibenarkan militer membunuhi warga sipil.
Para Menteri Pertahanan dari 12 negara termasuk Amerika Serikat, Inggris, Jepang dan Australia, menegaskan lazimnya di dunia penggunaan kekuatan mematikan oleh militer Myanmar terhadap warga sipi tidak dapat dibenarkan, bahkan telah melanggar hak asasi dan standar perilaku internasional.
“Seorang militer profesional tentunya mengikuti standar perilaku internasional dan bertanggung jawab untuk melindungi – tidak merugikan – orang-orang yang dilayaninya atau masyarakat sipil,” kata pernyataan yang dirilis forum bersama Menteri Pertahanan 12 negara tersebut.
“Untuk itu, kami mendesak Angkatan Bersenjata Myanmar untuk menghentikan kekerasan dan bekerja untuk memulihkan rasa hormat dan kredibilitas dengan rakyat Myanmar yang telah hilang melalui tindakannya,” tambah mereka.
Seperti dilansir AFP, Minggu (28/3/2021), jumlah korban tewas sejak kudeta 1 Februari naik menjadi setidaknya 423 orang. Itu pun data temuan yang terlihat di lapangan, belum lagi ditambah ratusan orang yang dinyatakan hilang sejak aksi protes massal digelar rakyat anti militer.
Kelompok Pemantau lokal Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) mengatakan kekerasan meletus di seluruh negeri, dimana para anggota militer menggunakan peluru tajam di lebih dari 40 kota di sembilan wilayah, termasuk kota terbesar Yangon.
Pada Sabtu dan Minggu kemarin, .enjelang matahari terbenam, menjadi hari paling mematikan sejak junta militer merebut kekuasaan dengan sedikitnya 90 orang tewas akibat tembakan peluru yang dimuntahkan pasukan tak bermoral.
“Pasukan Junta menembakkan senapan mesin ke daerah pemukiman, mengakibatkan banyak warga sipil, termasuk enam anak berusia antara sepuluh dan enam belas tahun, tewas,” lapor AAPP kepada media massa.
“Fakta bahwa rezim militer menargetkan anak-anak adalah tindakan yang sangat tidak manusiawi. Hal ini harus dihentikan, dunia harus bertindak dan mencegah pembantaian massal di sini,” imbuh AAPP.
Sementara di momen peringatan Hari Angkatan Bersenjata Myanmar pada Sabtu (27/3), digelar parade militer di ibu kota Naypyitaw. Pemimpin Junta, Jenderal Min Aung Hlaing dengan bengis memperingatkan dalam pidatonya bahwa tindakan “perlawanan rakyat” tidak dapat diterima. (AFP/MN/CP)
