JAKARTA – Bupati Meranti, Muhammad Adil kecewa lantaran Kementerian Keuangan tidak menjelaskan perincian pemberian dana bagi hasil (DBH) yang dianggapnya tidak adil.

Dia merasa pemerintah pusat telah banyak mengambil sumber minyak dari daerahnya, Kepulauan Meranti, Riau. Adil pun tak segan mengancam untuk ‘angkat senjata’ dan bergabung ke negara tetangga.

Ancaman Adil tersebut menuai sorotan dari Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni. Sahroni meminta persoalan yang diperdebatkan lebih baik diselesaikan melalui adu data secara transparan.

“Dugaan ketidakadilan DBH yang dipersoalkan Bapak Bupati, kan bisa diselesaikan secara lebih sistematis dan beradab. Kemenkeu dan Kementerian ESDM pasti siap untuk transparansi data. Kita jangan terbiasa menduga-duga,” ujar Sahroni kepada wartawan, Senin (12/12/2022).

Sahroni menilai “ancaman” dari Bupati Meranti jika tidak dipertanggungjawabkan, maka dapat berpotensi untuk dikategorikan sebagai makar.

“Sekarang yang jadi persoalan, Bapak Bupati harus pertanggungjawabkan ucapan bapak. Ucapan bapak yang menghina kementerian dan ‘ancaman’ menggabungkan diri ke negeri sebelah sudah sangat keterlaluan dan provokatif. Hati-hati ini sudah bisa berpotensi masuk kategori makar,” tegas Sahroni.

Sebelumnya, beredar video yang memperlihatkan Bupati Kepulauan Meranti M Adil memprotes pembagian dana bagi hasil (DBH) minyak ke wilayah yang dipimpinnya. Protes itu disampaikan ke Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Lucky Alfirman.

Protes itu disampaikan M Adil pada acara Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah Se-Indonesia yang ditayangkan channel Diskominfotik Provinsi Riau, akhir pekan lalu. Selama protes, Adil mengeluarkan kata-kata yang bernada mengancam.

Menurut Adil, produksi minyak Kabupaten Kepulauan Meranti saat ini terus meningkat. Namun, dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat terhadap kabupaten itu semakin sedikit.

“Meranti itu daerah termiskin se-Indonesia, penghasil minyak, termiskin, ekstrem lagi. Pertanyaan saya, bagaimana kami tidak miskin, uang kami tidak dikasih. Katanya pemerataan, seharusnya kami yang jadi prioritas,” ujar Adil.

Kemudian, dengan emosi, Bupati Meranti pun mengatakan, sebaiknya daerah tersebut diserahkan saja ke negeri tetangga.

“Atau, bapak tak paham juga omongan saya? Apa perlu Meranti mengangkat senjata? Kan, tak mungkin kan, ini menyangkut masalah meranti yang miskin ekstrem,” ujarnya.

Sebetulnya, Lucky sudah menjelaskan kepada Adil tentang formulasi pembagian DBH yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) juga menyebutkan bahwa pembagiannya sudah diperluas ke daerah lain, tidak hanya dikembalikan ke daerah penghasil.

SURAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima kedatangan Khalid bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, putra dari Presiden Persatuan Emirat Arab (PEA) Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ). Keduanya bertemu di Masjid Raya Sheikh Zayed, Kota Surakarta, Minggu (11/12/2022).

Kedatangan Sheikh Khalid MBZ ke Indonesia adalah untuk mewakili ayahnya menghadiri resepsi atau syukuran pernikahan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, dengan Erina Gudono. Acara resepsi pernikahan tersebut digelar di Pura Mangkunegaran, Kota Surakarta.

Saat tiba di Masjid Raya Sheikh Zayed, Sheikh Khalid MBZ langsung disambut oleh Joko Widodo. Sheikh Khalid MBZ tampak didampingi oleh Menteri Energi PEA, Suhail bin Mohammed Al Mazrouei. Sementara itu, Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka.

Jokowi dan Sheikh Khalid MBZ kemudian masuk ke dalam masjid dan melihat arsitektur serta desain interior masjid tersebut. Keduanya juga tampak berbincang dengan hangat dan akrab hingga pertemuan keduanya selesai.

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atas nama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Papua Barat Daya menjadi provinsi baru di tanah air, Jumat (09/12/2022), di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta. Dengan peresmian ini Indonesia kini memiliki 38 provinsi.

“Dengan rahmat Tuhan Yang Mahakuasa, pada hari ini, Jumat, tanggal 9 Desember 2022, bertempat di Jakarta, saya Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022,” ucap Tito.

Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya bersama tiga daerah otonom baru (DOB) lainnya di Papua merupakan bagian dari upaya mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

“Harapan kita dengan adanya Provinsi Papua Barat Daya ini, sekali lagi akan mempercepat pembangunan di Papua untuk menyejahterakan rakyat Papua, termasuk dan utama orang asli Papua, di samping tentunya warga-warga yang lain yang ada di sana. Harapan kita juga akan memperpendek birokrasi. Tidak perlu lagi nanti koordinasi, komunikasi harus ke Manokwari, dari Sorong Raya cukup ke Kota Sorong sebagai ibu kota,” ujar Tito.

Pembentukan dan peresmian Provinsi Papua Barat Daya ini, lanjut Mendagri, juga dilakukan berdasarkan aspirasi masyarakat Papua.

“Aspirasi ini ditangkap dan kemudian diajukan kepada DPR RI, selain kepada pemerintah eksekutif. Kemudian atas inisiatif dari DPR RI, telah diakomodir tiga provinsi baru di Provinsi Papua yang lama, yaitu lahirnya Provinsi Papua Selatan, kemudian Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Aspirasi ini terus diakomodir, berlanjut ke Papua Barat Daya,” tandasnya.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya disahkan dalam rapat paripurna di DPR RI pada 17 November 2022. Kemudian RUU tersebut disahkan menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2022. (ES)