JAKARTA – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini belum pernah mengungkap nama 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang merupakan bagian proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri mengungkapkan hal itu dalam konferensi pers di gedung KPK, Rabu (5/5/2021). Dikatakannya, nama pegawai yang tidak memenuhi syarat baru akan diumumkan setelah ada surat keputusan dari Sekretaris Jendral (Sekjen) KPK.

“Saya pastikan, bahwa untuk 75 nama akan disampaikan nanti setelah surat keputusan keluar (SK) melalui Sekjen. Sebab itu merupakan wewenang Sekjen dan ini juga karena kami tidak ingin menebar isu,” ucap Firli.

KPK, lanjut Firli, tidak ingin pengumuman nama yang terlalu dini akan merugikan pegawai. “Karena kalau kami umumkan sebelum ada SK tentu akan berdampak kepada istri, anak dan seluruh keluarganya,” kata mantan Kepala Baharkam Polri itu.

Firli pun menegaskan tentang beredarnya nama-nama pegawai yang tak lulus tes kebangsaan, itu bukan urusan KPK. “Kalau ada yang menyebarluaskan nama-nama yang tak lolos, silakan tanya siapa yang menebar nama-nama itu,” ucapnya.

Sementara itu, Sekjen KPK Cahya Harefa mengatakan, 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil TWK belum diberhentikan karena masih menunggu penjelasan dan tindak lanjut mengenai hasil tes dari instansi terkait kepegawaian.

Instansi berwenang terkait ASN ialah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Selama belum ada penjelasan lebih lanjut dari Kemenpan RB dan BKN, KPK tidak akan memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan TMS,” ucapnya.

Di lain pihak, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menegaskan, pihaknya tidak terlibat dalam TWK terhadap pegawai KPK. Tes tersebut merupakan bagian dari proses alih status pegawai KPK menjadi ASN.

Tjahjo mengatakan, penyelenggaraan TWK merupakan kewenangan pihak KPK dan hasil asesmen tes sudah diserahkan kepada pimpinan KPK. Bahkan Tjahjo mengaku heran, KPK justru mengembalikan keputusan tersebut kepada BKN dan kementeriannya.

“Keputusan dari tim wawancara tes, hasil diserahkan KPK, pimpinan KPK, ya sudah selesai. Kok dikembalikan ke Kemenpan RB? Dasar haknya apa? Ini kan internal rumah tangga KPK,” tutur mantan Menteri Dalam Negeri pada masa Kabinet Persatuan periode 2014-2019 itu.

Tjahjo enggan berkomentar lebih jauh atas pernyataan KPK yang menunggu Kemenpan RB dan BKN terkait nasib 75 pegawai KPK yang tidak lolos asesmen TWK. Ia menegaskan, persoalan itu merupakan masalah internal KPK. “Saya tidak tahu, sejak awal kan ini masalah internal KPK,” tegasnya. (***/CP)

JAKARTA —  Dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri 1443 H, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersama jajaran TNI dan instansi terkait lainnya menggelar operasi berlabel Operasi Ketupat pada 6-17 Mei 2021. Operasi gabungan ini bertugas untuk pengamanan, pengaturan lalu lintas dan penyekatan terhadap pemudik.

Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Istiono mengungkapkan, bahwa jumlah personel dalam Operasi Ketupat 2021 tersebut terdiri dari 90.502 personel Polri, 11.533 personel TNI dan 52.880 personel instansi terkait seperti Dinas Perhubungan, Satpol PP dan Jasa Marga.

Dalam keterangan persnya di markas Polda Metro Jaya, Rabu (5/5/2021), Irjen Istiono mengatakan personel gabungan akan disebar di 381 pos penyekatan. “Ratusan ribu personel diturunkan untuk mengantisipasi masyarakat yang masih berniat dan akan melaksanakan mudik tahun ini,” paparnya.

Selain itu, Polri menyiapkan 1.536 pos pengamanan untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian, Polri menyediakan pula 596 pos pelayanan dan 180 pos terpadu.

“Itu semua untuk pengamanan pusat keramaian, pusat perbelanjaan, stasiun, bandara, terminal, pelabuhan, serta tempat wisata. Kita ingin memastikan masyarakat dapat merayakan lebaran dalam suasana aman, nyaman dan kondusif,” imbuhnya.

Sementara itu, lanjut dia, sebanyak 4.276 personel akan ditempatkan di wilayah Ibu Kota dan sekitarnya. Hal itu, dikarenakan wilayah tersebut merupakan wilayah hukum Polda Metro Jaya-Kodam Jaya dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Diketahui, Polda Metro Jaya juga menempatkan personel tersebut pada 14 titik penyekatan dan 17 titik pemeriksaan atau check point. Selanjutnya, tujuan Operasi Ketupat 2021 yaitu penyekatan akses masuk dan keluar Jabodetabek serta pengamanan dan pengawasan protokol kesehatan.

Sementara itu, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan bahwa segala bentuk aktivitas mudik, akan ditiadakan selama Ramadhan dan Idul Fitri 2021 untuk menekan laju penyebaran Covid-19.

“Kita mohon jajaran pemerintah daerah dan masyarakat agar dapat menjadi agen promosi kesehatan yang baik dengan berlandaskan satu narasi dari pemerintah,” katanya.

Selain itu, Wiku mengatakan bahwa kegiatan mudik tahun ini akan memungkinkan interaksi langsung saat memasuki wilayah baru, sehingga potensi resiko penularan Covid-19 akan lebih cepat.

Kemudian, Ia menjelaskan pentingnya pemahaman protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 merupakan hal yang paling penting. “Kita harus tetap disiplin melakukan 3M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan,” pungkasnya. (***/Husni)

JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa jajaran Polri mendukung penuh akselerasi atau percepatan pembangunan serta upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN). Dukungan Polri diberikan dalam bentuk pengamanan, pengawalan dan asistensi hukum.

Hal itu ditegaskan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen Pol Agus Andrianto saat meberikan pengarahan kepada para Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan pimpinan Jajaran Reserse secara virtual di Gedung Bareskrim Polri Jakarta, Selasa (4/5/2021).

Dalam pengarahannya, Komjen Pol Agus Andrianto menyampaikan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah saat ini dalam upaya menanggulangi pandemi Covid-19 dan menjalankan program pemulihan ekonomi nasional.

“Pandemi Covid-19 ini menuntut kita bekerja ekstra, beban yang dihadapi pemerintah tentunya bukan hanya pak Kapolri yang memikul, tapi juga kita semua rekan-rekan Kapolda dan Direktur Jajaran Reserse (Reskrimum, Reskrimsus dan ResNarkoba),” papar Komjen Agus.

Dijelaskannya, saat ini target pertumbuhan ekonomi nasional triwulan ke-2 tahun 2021 sekitar 4,5 – 5% dan untuk itu jajaran Polri harus mendukung penuh. “Program-program dalam upaya penanggulangan Covid dan PEN harus diberikan pengamanan, pengawalan dan asistensi agar tidak mandek dan terdapat kesalahan”, tegas Kabareskrim.

Ia juga mewanti-wanti agar tidak ada lagi hambatan-hambatan yang disebabkan oleh Kepolisian terutama jajaran Reskrim. “Masyarakat saat ini sudah sangat merasakan dampak pandemi, jangan lagi sampai menyulitkan dalam pelayanan, penyelidikan dan penyidikan, hentikan dan jangan persulit,” tegas Agus.

Mantan Kepala Polda Sumatera Utara ini juga mengingatkan kembali jajaran Reserse Narkoba untuk benar-benar menerapkan SOP dalam menangani perkara narkoba. “Untuk narkoba, jangan ceroboh dan aneh-aneh,” pungkasnya. (***/CP)

JAKARTA – Porsi anggaran di banyak daerah kecenderungannya lebih besar untuk belanja pegawai dibandingkan belanja modal seperti yang terangkum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini, tentu saja berdampak pada tidak maksimalnya pembangunan berbagai bidang di daerah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebutkan, dampak ketidakseimbangan anggaran itu, adalah banyak sarana infrastruktur rusak dan sampah bertebaran. Itu terjadi karena belanja modalnya kecil. Mendagri meneliti ada yang belanja modalnya hanya 12 persen. Itu artinya belanja operasionalnya lebih kurang 88 persen.

“Nanti yang 12 itu pun digunakan untuk pegawai rapat-rapat lagi itu mungkin 3, 4 atau 5 persen. Jadi yang sampai ke masyarakat sekitar 7 atau 8 persen. Ini memperihatinkan,” papar Mendagri dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta, Selasa (4/5).

Mantan Kepala Polri pensiunan Jendral Polisi itu mengaku telah melakukan pengecekan ke daerah terkait hal ini. Ternyata, menurutnya lagi, banyak kepala daerah yang tidak tahu-menahu soal ini. “Saya sudah cek juga kepada teman-teman kepala daerah. Teman-teman kepala daerah tidak tahu, main tanda tangan saja,” imbuhnya.

“Kenapa itu terjadi? Karena diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), kemudian diajukan oleh Sekretaris Daerah. Kemudian yang penting apa yang dititipkan oleh kepala daerah itu terakomodir yaitu tanda tangan,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, dirinya berpesan agar kepala daerah tidak lagi dibodoh-bodohi bawahannya dalam penyusunan anggaran di daerah. “Tolong rekan-rekan kepala daerah. Terutama kepala daerah baru jangan mau juga dibodoh-bodohin. Buat tim khusus, tim teknis untuk penyusunan RKP, APBD dan lain-lain,” tuturnya.

Tito pun menjelaskan bahwa penyusunan anggaran pada saat ini mengikuti prinsip money follow program. Dimana programnya dibuat melalui musrenbangnas lalu uangnya mengikuti. “Berapa uang yang ada yang itu yang diikuti. Itu yang dikerjakan,” ujarnya.

Ke depan, Kembali lagi dia meminta agar porsi belanja modal ditambah setidaknya 30 hingga 40%. “Bapak presiden menyampaikan pengalaman beliau waktu Walikota Solo, beliau pernah berhasil mencapai 45% untuk belanja modal. Itu sudah lumayan,” ucapnya.

“Dengan porsi lebih, tentu ini jadi stimulan untuk membangunkan pihak swasta juga. Dalam situasi pandemi ini belanja pemerintah menjadi belanja pokok, tulang punggung belanja,” pungkas mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini. (***/Nur)