Selasa, 26 Oktober 2021

Hasil Audit BPKP, Ada Kelebihan Bayar Rp 74 Miliar Dalam Pengadaan Bansos Covid-19 di Jabodetabek

JAKARTA — Sidang kasus suap proyek pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) dengan terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (5/5/2021), menghadirkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial Hartono Laras sebagai saksi.

Dalam keterangannya di depan Majelis Hakim, Hartono menyebut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendapatkan temuan harga yang lebih mahal dalam pengadaan bansos sembako covid-19 di wilayah Jabodetabek dari hasil auditnya.

“Pemeriksa dari BPKP menyampaikan hasil pemeriksaan, ada selisih atau kemahalan harga dalam pengadaan barang seperti goodie bag dan item sembako untuk Bansos Covid-19 sekitar Rp 74 miliar,” ucap Hartono.

Selisih harga itu, lanjut dia, terkait pembayaran kepada vendor yang ditunjuk untuk mengadakan item sembako yang akan disalurkan kepada masyarakat penerima Bansos.

Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis kemudian mempertanyakan ke mana larinya uang sebanyak Rp 74 miliar tersebut. Hartono menjawab, uang itu berada di para vendor bansos sembako. Karena itu, BPKP pun meminta Kemensos untuk menagih ke vendor.

Baca Juga :  Kepala Sekolah Memiliki Diskresi Atas Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah

“Sebagian kelebihan uang itu sudah dikembalikan, dan sebagian ada yang menyampaikan perlu mediasi kepada BPKP serta ada yang belum mengembalikan sama sekali,” jelasnya.

Lantaran adanya vendor yang belum mengembalikan kelebihan bayar tersebut, Hartono mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. “Sekarang sudah ada di Kejaksaan untuk membantu penyelesaian tindak lanjut dari pemeriksaan,” ujarnya.

Tindakan paksa dengan melibatkan Kejaksaan, tambah Hartono, disebabkan para vendor tidak terlihat memiliki itikad baik mengembalikan meskipun telah melampaui waktu 60 hari yang ditentukan sejak laporan hasil pemeriksaan (LHP) diterbitkan.

Dalam kasus korupsi ini, Juliari didakwa menerima suap dengan total mencapai Rp 32,4 miliar. Uang itu dikumpulkan dari fee yang dipungut ke para pengusaha yang mengikuti proyek pengadaan Bansos melalui kuasa pengguna anggaran (KPA).

Yajru, pejabat berwenang atas kegiatan pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek tersebut, Adi Wahyono, serta Matheus Joko Santoso yang ditunjuk sebagai PPK lainnya. (***/Nur)

- Advertisement -

Latest news

Tuduh Pimpinan KPK Langgar Kode Etik, Novel Baswedan Menuai Kecaman Publik

JAKARTA -- Sejumlah kalangan mengecam pernyataan dan segala tuduhan yang disampaikan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan kepada publik soal adanya...
Baca Juga :  Kapolda Sumut dan Pangdam BB Kompak Datangi Tiga Wilayah Pastikan Keamanan Saat PSU

Airlangga Hartarto Luncurkan Roadmap Kemenangan di 2024

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto benar-benar sangat serius mempersiapkan dirinya untuk menjadi Presiden pengganti Joko Widodo di Pemilihan Presiden (Pilpres)...

Wisatawan Bebas ke Bali, Panglima TNI dan Kapolri Atensi Khusus Tempat Karantina

BADUNG – Seiring dengan turunnya level Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Wilayah Provinsi Bali dan untuk mendorong pemulihan ekonomi daerah, maka sejak...

Masyarakat Dukung Kapolri Tindak Tegas Polisi yang Langgar Aturan Dalam Bertugas

JAKARTA -- Apresiasi serta dukungan publik terus mengalir terhadap langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menginstruksikan secara tegas kepada seluruh jajarannya untuk...

Jaksa Geledah Kantor dan Sita Dokumen KPU Tanjabtim, Inspektorat Tuding Gegabah!

JAMBI -- Menyusul tindakan Jaksa menggeledah kantor dan menyita dokumen KPUD Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Inspektorat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menyampaikan...
- Advertisement -

Related news

Militer Sudan Tak Tahan Lagi Duduki Kekuasan Politik, Perdana Menteri Ditangkap 

KHARTOUM - Gelombang kudeta militer di wilayah Benua Arab-Afrika kembali terjadi. Kali ini, militer di negara Sudan melangsungkan aksi pengambilalihan kekuasaan politik yang...

Tuduh Pimpinan KPK Langgar Kode Etik, Novel Baswedan Menuai Kecaman Publik

JAKARTA -- Sejumlah kalangan mengecam pernyataan dan segala tuduhan yang disampaikan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan kepada publik soal adanya...

Airlangga Hartarto Luncurkan Roadmap Kemenangan di 2024

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto benar-benar sangat serius mempersiapkan dirinya untuk menjadi Presiden pengganti Joko Widodo di Pemilihan Presiden (Pilpres)...

Bank Jabar Banten Dinilai Setengah Hati Bantu Pelaku UMKM

TAMAN SARI - Para pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) / IKM (Industri Kecil Menengah) di wilayah Kecamatan Taman Sari, beberapa waktu...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here