Selasa, 29 Juli 2025
Beranda blog Halaman 254

Jadi Single Parent, Aura Kasih Tak Akan Ngotot Cari Uang di Dunia Hiburan

Penulis
redaksi
-
0
aura kasih

Setelah resmi bercerai dari Eryck Amaral, artis cantik Aura Kasih menyandang tugas baru sebagai single parent atau orang tua tunggal, yaitu sebagai ibu merangkap tugas seorang ayah.

Namun begitu, Aura Kasih mengaku tak bakal ngotot banting tulang di dunia hiburan. Pasalnya Aura Kasih tak sampai hati meninggalkan sang putri, Arabella Amaral, sendirian.

“Enggak mau terlalu ngabisin waktu di luar karena Bella kan cuma tinggal sama aku kan. Jadi aku harus concern sama anak juga,” ujar Aura saat dijumpai pewarta infotainment di sebuah kesempatan baru-baru ini.

Padahal, pemain film ‘Arini’ ini sudah menerima beberapa kali tawaran pekerjaan di dunia hiburan. Namun lagi-lagi, penyanyi sekaligus artis layar kaca berusia 34 tahun ini lebih memilih untuk meluangkan banyak waktu demi putri tercinta.

“Alhamdulillah udah ada beberapa tawaran tapi balik lagi, aku takut pulang malem. Nanti nggak bisa ketemu Bella,” ujarnya seraya tersenyum. Lagipula, buah hatinya itu sedang berada di tahap perkembangan yang paling penting alias golden age.

“Jadi aku mikirin anak aja sih. Progressnya dia kan lagi mau dua tahun, aku lagi mau ngikutin progressnya. Dan aku pikir ya rezeki bisa dicari dan ada di tempat lain juga,” jelasnya.

Aura Kasih pun mengaku tidak akan buru-buru mencari pengganti Eryck Amaral. Ia akan fokus menata hidupnya dan anaknya, Arabella, sambil memulihkan psikologis yang sempat terganggu.

Setelah lepas dari Eryck, Aura Kasih pun baru-baru ini mengunggah kebersamaannya dengan sahabat-sahabatnya, aktris Naysilla Mirdad dan penyanyi Poppy Capella.

Mereka tampak tengah makan malam bersama. “Celebration. Congratulation,” ujat Poppy yang duduk di sebelahnya. Sementara dihadapannya duduk Naysilla Mirdad, artis layar film dan televisi yang kesohor.

Pada unggahan selanjutnya, tampak Aura Kasih tengah berdiri diantara sahabatnya itu. Aura Kasih pun tampak menunjukkan kebahagiannya saat bersama sahabat-sahabatnya itu.

Sebagai informasi, Aura Kasih resmi bercerai dengan Eryck Amaral, Rabu (28/4/2021). Pasangan ini bercerai setelah memasuki usia tiga tahun pernikahan. Dari persidangan itu pun diputuskan bahwa hak asuh anak juga jatuh ke tangan Aura.

Aura mengatakan ia tak menuntut nafkah untuk putrinya, Arabella. “Aku yang penting selesai aja. Rezeki itu di tangan Allah, maksudnya semuanya sudah ada bagiannya jadi enggak perlu khawatir lah,” ucapnya.

Namun demikian, Aura pun mengatakan ia tak akan melarang jika Eryck ingin bertemu dengan anaknya. “Bagaimanapun kan ada dia di dalam Bella. Secara agamapun kan kita enggak boleh putuskan silaturahmi,” imbuhnya. (***/Gr)

Waspadai Modus Korupsi Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Kepala Daerah dan Para Pejabat

Penulis
redaksi
-
0

JAKARTA — Dalam rangka mencari keuntungan pribadi, beragam modus praktik korupsi dilakukan para oknum pejabat di daerah maupun kepala daerah untuk mengambil porsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tercatat, ada dua jenis praktik korupsi PNBP yang marak, baik di sektor Sumber Daya Alam (SDA) maupun non SDA.

Sekretaris Jenderal Seknas Fitra Misbah Hasan

“Di SDA ini, seringkali yang terjadi ialah pemberian izin tambang, konservasi hutan, perkebunan dan lain-lain yang praktiknya melanggar undang-undang, terutama yang terjadi adalah suap kepada kepala daerah,” ujar Sekjen Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) Misbah Hasan dalam diskusi virtual di Jakarta, Senin (3/5/2021).

Kemudian, praktik lainnya ialah potential loss hasil hutan terutama kayu. Menurut riset Fitra, terdapat banyak hasil hutan terutama kayu yang bisa jadi potensi PNBP namun gagal karena beragam faktor. Kemudian, banyaknya pihak yang tidak menyetor pendapatan langsung ke kas negara, namun dimasukkan terlebih dahulu ke rekening pribadi.

Untuk sektor non SDA, modusnya dapat berupa pungutan tanpa adanya dasar hukum, alias pungutan liar (pungli), kemudian keterlambatan penyetoran pajak ke kas negara, penggunaan langsung PNBP, pengelolaan PNBP di luar mekanisme APBN hingga penyelundupan pajak cukai.

“Kemudian, yang penting kita cermati bersama terutama untuk pemerintah daerah ialah terkait eksternalitas negatif, di mana upaya peningkatan PNBP baik migas non migas jangan sampai mengejar peningkatan penerimaan negara tapi terjadi kerusakan hutan dan lingkungan yang lebih parah, ini penting karena risikonya lebih besar,” jelas Misbah.

Sebagai informasi, menurut data Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tahun 2019, dari 36 kementerian dan lembaga terdapat pengelolaan PNBP minimal Rp 352,38 miliar dan USD 78,07 juta yang belum atau tidak sesuai dengan ketentuan.

“Temuan lain BPK atas PNBP ialah keterlambatan, kurang, atau tidak dipungutnya PNBP ke kas negara, lalu pungutan yang tidak memiliki dasar hukum dan tidak optimal karena tidak memiliki sistem pengawasan yang andal,” pungkas Misbah. (***/Husni)

Pendidikan Model Pesantren Menjadi Jawaban atas Kebutuhan Masyarakat untuk Belajar Agama

Penulis
redaksi
-
0
Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid

JAKARTA — Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi mengemukakan tumbuhnya semangat masyarakat untuk belajar agama perlu diapresiasi. Tetapi semangatnya, tidak hanya berbasis pembelajaran melalui internet dan media sosial yang sulit dipastikan kesesuaian metode pembelajaran, sanad keilmuan, dan kapasitas pengajar agamanya.

“Pendidikan model pesantren dapat menjadi jawaban atas meningkatnya semangat masyarakat untuk belajar agama saat ini,” terang Wamenag saat menghadiri kegjatan Wisuda SMP dan SMA Pesantren Modern Internasional Dea Malela di Sumbawa, Sabtu (1/4/2021).

Menurut Wamenag, pembelajaran agama yang keliru terbukti berpengaruh pada munculnya eksklusivisme beragama dan intoleransi, yang berpotensi konflik di tengah masyarakat, serta mengancam kesatuan bangsa dan nilai-nilai kemanusiaan.

Sebagai institusi pendidikan warisan para ulama, jelas Wamenag yang dilansir dari laman resmi Kementerian Agama, Senin (3/5/2021), pesantren terbukti telah berhasil melahirkan banyak individu unggul di berbagai bidang.

Selain itu, pesantren memahami dan mengamalkan nilai ajaran Islam, dengan tetap mengedepankan ilmu dan akhlak, berjiwa mandiri, seimbang, dan moderat.

Bahkan, kata Wamenag, jauh sebelum kemerdekaan, masyarakat pesantren telah berkontribusi dalam bidang dakwah, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

“Lewat perjuangan dan kepemimpinan para ulama, pesantren mampu memberikan kontribusi besar dalam mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” jelasnya.

Capaian keberhasilan pesantren dalam kontribusi positif kepada bangsa dan negara sangat penting untuk terus dipertahankan. Termasuk tugas pesantren yang tidak kalah pentingnya.

“Yaitu menjaga dan mengawal moral, akhlak bangsa dan menebarkan pemahaman beragama yang toleran (tasamuh), moderat (tawasuth), seimbang (tawazun), adil dan berkemajuan,” imbuhnya.

Wamenag meyakini bahwa pesantren adalah tonggak utama dalam mengawal moderasi beragama. Moderasi beragama sesungguhnya menjadi solusi antara dua ekstremitas beragama, yaitu ekstremitas ultrakonservatif dan ekstremitas liberal. (***/CP)

Pemuda Muhammadiyah Harus Ikut Dalam Menentukan Masa Depan Bangsa

Penulis
redaksi
-
0
Pemuda Muhammadiyah

JAKARTA – Para aktivis Pemuda Muhammadiyah idealnya ikut terlibat memastikan masa depan Indonesia yang lebih baik melalui Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan setelahnya. Hal ini dikarenakan Pemuda Muhammadiyah memiliki banyak kader potensial dan berkualitas.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat menyampaikan pandangan politiknya di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemuda Muhammadiyah di Jakarta, Minggu (2/5/2021).

Hasto mengatakan tak ada pemilik tunggal republik, sebab Indonesia adalah negara gotong royong yang menjadikan rakyat sebagai satu-satunya pemegang legitimasi kekuasaan selama berdiri.

Sejak awal berdiri, gotong royong sudah nyata. Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU), dan PNI sebagai representasi kelompok nasionalis selalu bersama mempelopori Indonesia merdeka dan perjuangan membangun bangsa.

“Jadi kalau cikal bakal PAN dikatakan adalah Muhammadiyah, maka kerja sama kami dengan PAN dan Pemuda Muhammadiyah, punya legitimasi historis dan ideologis,” kata orang nomor dua di PDI Perjuangan itu.

Hasto juga menyinggung tentang kondisi Indonesia yang sejak 1997-1998 yang mana kedaulatan politik negara berusaha dikontrol lewat Letter Of Intent IMF. Lalu terjadi juga reproduksi American Politics di Indonesia dengan credo one man, one vote, dan one value yang menggantikan demokrasi musyawarah.

Akibatnya, muncul berbagai dampak negatif di mana terjadi konvergensi politik-hukum-kapital-pemilik media, meningkatnya primordialisme, hingga konflik Pancasila melawan ideologi transnasional. Situasi ini, membuat Indonesia mundur dari kemajuan yang pernah terjadi sebelumnya.

Oleh karena itu, Hasto menanyakan mengapa politik saat ini hanya memikirkan mengenai pemilu. Dia menanyakan di mana kekuatan Indonesia dalam memerdekakan bangsa lain. Hasto menilai sudah sepantasnya anak bangsa melihat ke luar.

“Konflik Timur Tengah, Korea, Laut Tiongkok Selatan, harusnya kita yang campur tangan sebagai peace facilitator. Dengan Pancasila, dan politik luar negeri bebas aktif Indonesia menjadi solusi bagi perdamaian dunia. Semangat inilah kami harapkan dari Pemuda Muhammadiyah,” katanya.

Sementara itu, Sekjen PAN Eddy Soeparno mengatakan selama ini banyak yang menduga partai politik sekadar memikirkan pemenangan pemilu setiap lima tahun. Namun, yang kerap tak diketahui bahwa parpol sebenarnya memikirkan bagaimana menciptakan negarawan.

“Negarawan memikirkan bagaimana generasi berikutnya. Mas Hasto dengan kami di PAN, mungkin bisa disebut hybrid. Artinya, tugas kami memenangkan pemilu, sekaligus menciptakan negarawan yang memikirkan generasi bangsa ke depan,” kata Eddy.

Secara khusus, Eddy mendorong Pemuda Muhammadiyah bisa menjadi penghubung yang baik bagi para generasi milenial serta generasi Z. Khususnya demi bisa memahami politik dan tak apatis terhadapnya.

Atas pandangan ketua elite parpol tersebut, Ketua Pemuda Muhammadiyah Sunanto mengatakan pihaknya memang akan serius menyiapkan calon pemimpin bangsa ke depan yang memiliki kualitas negarawan.

“Yang kami usahakan ke depan, kemungkinan adanya sekolah negarawan yang memupuk Pemuda Muhammadiyah yang tak ahistoris dengan sejarah perjuangan negara dan juga tak melepaskan empati terhadap warga,” imbuh Sunanto. (***/Husni)

Gibran Rakabuming Respon Aduan Pungli Berdalih Zakat, Lurah Pun Langsung Dicopot

Penulis
redaksi
-
0
Walikota Solo Gibran Rakabuming berdialog dengan warga Gajahan

SOLO — Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menunjukan kepemimpinannya yang berpihak pada masyarakat. Itu terlihat dengan respon Gibran Rakabuming atas informasi adanya pungutan liar (pungli) kepada para pedagang dengan dalih zakat di lingkungan kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon.

Gibran yang mendapat aduan langsung menyambangi para pedagang di Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, pada Minggu (2/4/202). Yaitu, terjadi pungli dengan dalih penarikan zakat yang dilakukan oleh aparatur Kelurahan setempat.

Dalam akun Instagram pribadinya, Gibran Rakabuming datang langsung memonitor area pertokoan, menemui para pedagang didampingi oleh Camat Pasar Kliwon, untuk melakukan cross check terhadap perangkat aparatur Kelurahan Gajahan.

Dari keterangan dalam unggahan akun Instagram Gibran Rakabuming tersebut, uang pungli terkumpul sebanyak Rp11,5 juta hasil pemungutan dengan alasan zakat dari 145 toko selama lima belas hari.

Putra pertama Presiden Jokowi itu pun menunjukan sikap rendah hati dengan meminta maaf, walau kesalahan bukan dilakukan olehnya. Melainkan, dilakukan oknum aparatur kelurahan. Dalam kesempatan itu, Gibran pun meminta kepada para pedagang agar berani menolak jika ada lagi pungli.

Diterangkannya, sekalipun warga ikhlas dalam memberikan uang zakat tersebut. Tetapi, dalam peraturan hanya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang memiliki kewenangan mengumpulkan zakat.

Gibran berjanji akan menghilangkan praktik pungli seperti itu, pasalnya menyalahi peraturan yang berlaku. Sebagaimana aturan dalam pemerintahan, maka kasus di Kelurahan Gajahan penindakannya akan menjadi kewenangan inspektorat daerah dan dinas terkait.

Kemudian, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming berpesan kepada seluruh warga Surakarta agar membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. “Sekali lagi, saya mohon maaf atas kejadian yang merugikan ini,” imbau Gibran.

“Warga jangan takut melapor apabila ada terjadi insiden yang sekiranya tidak sesuai dengan prosedur. Silakan kontak nomer whatsapp 0812-2506-7171 (chat only) untuk aduan. Dan atas insiden ini, oknum lurah Gajahan resmi dibebastugaskan,” pungkasnya. (***/Nur)

Antisipasi Lonjakan Covid, Satpol PP Kabupaten Bogor Tambah Titik Penyekatan Menuju Kawasan Wisata

Penulis
redaksi
-
0

PUNCAK — Pada masa liburan akhir pekan dan hari-hari besar keagamaan, Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di kawasan wisata Puncak. Akan tetapi, para wisatawan justru beralih dan ramai-ramai mengunjungi objek-objek wisata di kawasan Sentul, Sukamakmur, dan Pamijahan.

Hal ini pun langsung menjadi bahan evaluasi menjelang musim liburan Hari Raya Idul Fitri nanti. Dari evaluasi tersebut, Satuan Polisi Pamong Prajal (Satpol PP) Kabupaten Bogor berinisiatif menambah titik penyekatan wisatawan yang hendak masuk ke wilayah tiga kecamatan tersebut.

“Pada akhir pekan, Natal dan Tahun Baru lalu, penyekatan wisatawan di Puncak membuat wisatawan beralih ke Babakan Madang (Sentul), Sukamakmur dan Pamijahan. Karena itu kami menambah titik penyekatan wisatawan di tiga titik potensi keramaian itu,” kata Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor Agus Ridho kepada wartawan, Minggu (2/5/2021).

Dia menambahkan, ramainya kunjungan wisatawan saat musim liburan atau akhir pekan, seperti yang disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berdampak pada lonjakan masyarakat yang terpapar Covid-19.

“Karena itu, tambahan titik penyekatan wisatawan ini merupakan antusipasi, dimana para wisatawan wajib menunjukkan surat vaksin Covid 19 atau hasil non reaktif rapid test antigen,” paparnya.

Agus menuturkan, dalam upaya penyekatan wisatawan itu jajarannya akan dibantu Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya di Kabupaten Bogor. Mereka akan melaksanakan rapid test antigen kepada wisatawan dan warga.

Sebelumnya pada Minggu pagi (2/5), Satpol PP Kabupaten dan Satpol PP Kota Bogor menggelar Operasi Gabungan Yustisi terkait Protokol Kesehatan di Perempatan Ciawi dibantu oleh Polres Bogor, Koramil 2122 Ciawi dan Dinas Perhubungan kota dan kabupaten serta turut hadir Satpol PP Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengingatkan masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap aktifitasnya serta penyekatan kendaraan dari pintu masuk kota/kabupaten bogor menjelang operasi besar penyekatan yang akan digelar pada 6 mei 2021 sampai dengan 17 mei 2021.

“Hari ini kita melakukan operasi gabungan dalam menegakan peraturan protokol kesehatan, sekaligus mempersiapkan untuk operasi besar mudik lebaran yang akan digelar pada 6 mei sampai dengan 17 mei 2021 nanti” ujar Agus.

Operasi ini dilakukan di dua titik pintu masuk wilayah kota dan kabupaten bogor yang melibatkan total 150 personil dan berhasil menjaring 105 pelanggar protokol kesehatan.

Kabupaten bogor sendiri akan memperketat penjagaan di 8 titik untuk penyekatan terhadap pemudik dan melibatkan personil gabungan dari TNI, Polri, Subdenpom III kab Bogor, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Pramuka dan Unsur pendukung lainnya. (***/Cok)

Penguatan Pengawasan Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah, KPK dan BPKP Fokus 8 Area

Penulis
redaksi
-
0
Pejabat utama KPK dan BPKP usai penandatanganan perjanjian kerjasama pengawasan pemerintahan daerah di gedung KPK

JAKARTA — Guna meningkatkan efektifitas dan penguatan upaya pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperbarui perjanjian kerja sama dalam pengawasan.

Pembaruan kerja sama pengawasan pemerintahan daerah itu ditandatangani oleh Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Herry Muryanto bersama Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Dadang Kurnia, baru-baru ini di Jakarta.

Herry Muryanto menjabarkan kerja sama dialamatkan untuk pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. “Ada banyak permasalahan di daerah yang tentunya jika KPK tangani sendiri tidak akan mampu,” katanya dilansir dari laman resmi KPK, Minggu (2/5/2021).

Herry menjelaskan kerja sama dengan BPKP akan membantu KPK melakukan intervensi dalam pencegahan korupsi. Dimana, terdapat 8 area intervensi lembaga antirasuah, antara lain pada perencanaan dan penganggaran APBD serta Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Kemudian intervensi pada bidang perizinan, pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dan manajemen aparatur sipil negara (ASN). “Selanjutnya, intervensi KPK pada bidang manajemen aset daerah, optimalisasi pajak daerah, dan tata kelola keuangan desa,” urai Herry.

Sementara itu, Dadang Kurnia menegaskan bahwa BPKP menyambut baik pembaruan perjanjian kerja sama dengan KPK dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah. Adapun implementasi kerja sama KPK dan BPKP akan dilakukan dalam beberapa kegiatan.

Pelaksanaan kerja sama itu diselenggarakan dalam bentuk pendampingan, monitoring, dan evaluasi implementasi atas seluruh ruang lingkup kerja sama. Perjanjian kerja sama mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani pada April 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

“BPKP memberikan apresiasi atas penyelenggaraan rapat koordinasi pengawasan intern (rakorwasin) yang berkolaborasi bersama KPK. Kedepannya kegiatan Rakorwasin perlu dilakukan tindak lanjut bersama,” pungkas Dadang. (*/CP)

Aksi Tolak Kudeta Terus Terjadi, Rakyat Myanmar Bersiap Hadapi Aparat Militer

Penulis
redaksi
-
0

YANGON — Meski sebelumnya mengalami tindakan kekerasan dari aparat militer, aksi unjuk rasa di Myanmar terus terjadi pada Sabtu (1/5/2021). Hari Sabtu tepat tiga bulan dilakukannya aksi protes terhadap kudeta pemerintah oleh militer.

Walaupun dibayangi ketakutan, para pengunjuk rasa anti kudeta militer di jalanan ini terus meneriakkan tuntutannya untuk kembali diberlakukan demokrasi di negara tersebut.

“Tujuan kami, demokrasi, tujuan kami, serikat federal. Pemimpin yang ditangkap bebas,” teriak massa di salah satu dari dua aksi unjuk rasa di kota utama Yangon, dikutip dari Reuters.

Menurut laporan, unjuk rasa juga terjadi di kota Mandalay dan kota Dawei. Hingga saat ini tidak ada laporan kekerasan yang dilaporkan. Meski demikian, di beberapa daerah provinsi negara miskin tersebut terjadi gelombang serangan militer terhadap kelompok pemberontak etnis.

Sementara itu, media setempat melaporkan telah terjadi ledakan kecil di tempat berbeda termasuk Yangon pada Jumat malam dan Sabtu malam. Meski hingga saat ini masih belum ada laporan langsung tentang korban dan tidak ada klaim siapa yang tanggung jawab atas ledakan tersebut.

Utusan khusus PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener mengatakan kepada Dewan Keamanan pada hari Jumat (30/4/2021) bahwa dengan tidak adanya tanggapan kolektif internasional terhadap kudeta tersebut, kekerasan semakin memburuk dan jalannya negara berisiko terhenti.

“Administrasi umum negara dapat terhenti karena gerakan pro-demokrasi terus berlanjut meskipun penggunaan kekuatan mematikan, penangkapan sewenang-wenang, dan penyiksaan sebagai bagian dari represi militer,” kata Schraner Burgener, menurut para diplomat.

Dia mengatakan kepada para diplomat bahwa laporan tentang tindakan keras yang berkelanjutan berisiko merusak momentum untuk mengakhiri krisis menyusul pertemuan 10 anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada 25 April dengan pemimpin junta, Jenderal Senior Min Aung Hlaing.

Schraner Burgener, mengungkapkan keprihatinan tentang meningkatnya kekerasan, mengutip laporan serangan bom dan warga sipil, kebanyakan siswa dari daerah perkotaan, mendapatkan pelatihan senjata dari pemberontak etnis minoritas.

Hingga saat ini, menurut kelompok advokasi Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), sebanyak 759 pengunjuk rasa telah tewas dan 3.400 orang telah ditahan. Jumlah warga yang tewas akibat tindak kekerasan aparat militer diperkirakan jauh lebih banyak karena tidak terekspos.

Atas hal itu, Dewan Keamanan PBB menegaskan kembali keprihatinan yang mendalam atas situasi tersebut dan dukungannya untuk transisi demokrasi Myanmar. Dewan telah mengeluarkan beberapa pernyataan sejak kudeta tetapi Rusia dan China tidak memberikan dukungan.

Di sisi lain, warga Myanmar mulai bertindak tegas dengan mempersiapkan perlawanan, yang memungkinkan kondisi negara semakin kacau. “Gerakan pro-demokrasi terus berlanjut meskipun (militer) telah menggunakan kekuatan mematikan, penangkapan sewenang-wenang dan penyiksaan,” kata Schraner Burgener. (Rtr/CP)

Di Hari Buruh, Polda Sumut Salurkan 4.000 Paket Sembako kepada 49 Elemen Serikat Buruh

Penulis
redaksi
-
0
Wakapolda Sumut Brigjen Pol Dadang Hartanto

MEDAN – Di momen peringatan hari buruh, Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut) menyalurkan bantuan sembako sebanyak 4.000 paket kepada 49 elemen pekerja/buruh yang ada di Sumut. Pemberian bantuan ini sebagai wujud kepedulian institusi Polri terhadap pekerja/buruh yang terdampak pandemi Covid-19.

Penyerahan bantuan secara simbolis ini diberikan Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak diwakili oleh Wakapolda Sumut Brigjen Pol Dadang Hartanto kepada perwakilan pekerja/buruh di halaman Mapolda Sumut, Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, Sabtu (1/5).

“Pemberian bantuan ini juga sebagai bentuk perhatian Polri dalam menyambut Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2021 (May Day). Kita ingin meringankan beban kalangan pekerja/buruh yang terdampak Covid-19,” ujar Dadang.

Adapun sembako yang disalurkan untuk kalangan buruh itu meliputi beras, minyak goreng dan gula. Bantuan secara simbolis ini diterima oleh perwakilan pekerja/buruh selaku Ketua May Day Sumut, Parulian Sinaga.

Atas penyerahan bantuan sembako itu, Ketua May Day Sumut Parulian Sinaga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak yang telah aspiratif untuk para buruh.

“Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak Kapolda Sumut atas bantuan yang telah diberikan. Bantuan ini akan kami salurkan kepada para pekerja/buruh yang terdampak pandemi Covid-19,” ujarnya.

Parulian mengatakan ada 4.000 paket sembako yang diberikan Polda Sumut kepada 49 Serikat Pekerja/Buruh yang ada di Sumatera Utara. “Jadi ada 4.000 paket sembako yang akan dibagikan kepada para pekerja/buruh, melalui 49 elemen serikat pekerja/buruh,” ujar Parulian.

“Selain dari Polda Sumut, para serikat pekerja/buruh juga mendapatkan sembako dari BP Jamsostek sebanyak 2.000 paket dan dari Apindo sebanyak 500 paket,” tambahnya.

Lanjut dikatakan Parulian, di peringatan May Day ini para pekerja/buruh meminta kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara agar pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada buruh oleh pihak perusahaan paling lambat satu minggu sebelum lebaran.

“Kami juga meminta pengawasan di Dinas Ketenagakerjaan agar lebih intens melihat sampai sejauh mana pengaduan yang telah dilaporkan oleh buruh terkait adanya pelanggaran yang dilakukan perusahaan,” pungkasnya. (Loebis)

Jajaran Polrestabes Medan Ciduk Kawanan Spesialis Pembobol Rumah Toko

Penulis
redaksi
-
0

MEDAN — Petugas Unit Reskrim Polsek Medan Area berhasil mengungkap kasus pembongkaran rumah toko (ruko) di Komplek Asia Mega Mas Jl. Asia Raya Blok H6, Kelurahan Sukaramai II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan. Dalam pengungkapan itu, petugas meringkus 3 pelaku kawanan spesialis pembobol ruko.

Ketiga pelaku, yakni Rahmad Dani alias Dani Ayam (27) warga Jl. Kepiting 7 Tangkahan-Medan Labuhan, Faisal Bawazir alias Faisal (26) warga Jl. Puri Gg. Waspada Kelurahan Komat I-Medan Area dan Zulfahmi Lubis alias Fahmi (28) warga Jl. Pukat 2 Kelurahan Bantan Timur-Medan Tembung.

“Dari penyelidikan dan keterangan saksi, petugas kemudian menangkap ketiga pelaku yang membongkar ruko milik korban Riyadi Suranvah (31) pada Sabtu (17/4/2021) sekira pukul 06.45 WIB,” papar Wakapolrestabes Medan, AKBP Irsan Sinuhaji, dalam jumpa pers di Mapolsek Medan Area, Jumat (30/4/2021)

Dalam aksinya para pelaku menggasak hampir seluruh barang berharga milik korban bernilai ratusan juta Rupiah, yaitu berupa 1 unit Tv LED merk Sharp 60 inci warna hitam, 1 unit TV LED merk Sharp 52 inci, 2 unit Tv merk Sony masing-masing 40 dan 22 inci, 1 unit TV LED merk Toshiba 32 inci, 3 unit monitor komputer merk LG, 2 unit Tv merk LG 21 inci.

Kemudian 1 unit monitor DEL, 2 unit AC merk Sharp 1 pk, 4 unit mesin AC, 2 buah Microwafe, 3 unit DVD player, 1 unit printer merk Brother, 1 unit printer merk Canon, 1 unit scanner merk Canon, alat perkengkapan kantor, beberapa pakaian, 1 set spare part genset, 1 unit stabilizer listrik, 1 buah blender, 2 unit CPU.

Lainnya, beberapa barang pecah belah dan sparepart mobil Fuso diantaranya, 6 buah bangku mesin belakang, 10 buah baut roda depan sebelah kanan, 8 buah baut roda depan sebelah kiri, 250 buah karet tutup abu, 40 buah karet rem 55.56, 20 buah karet rem 35.5, 20 buah karet rem 50.5, 20 botol lem silikon.

Selanjutnya, 5 buah batu gerenda potong, 10 buah batu gerenda tebal, 4 buah tojok klos bawah, 5 buah saringan oli lohan, 8 buah saringan oli fuso, 8 saringan solar lohan, 8 buah saringan solar bawah lohan, 12 buah saringan atas Fuso, 11 buah saringan solar bawah Fuso, 2 buah mata gerenda potong kayu dan 30 buah baut roda jumbo belakang Fuso.

“Setelah menerima laporan korban, petugas bergerak cepat melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi para pelakunya. Kemudian satu persatu para pelaku dibekuk petugas,” jelas AKBP Irsan yang didampingi Kapolsek Medan Area Kompol Faidir Chaniago dan Kanit Reskrim Iptu Rianto.

Pada Rabu 28 April 202, salah satu pelaku, Faisal Bawazir, berhasil diringkus petugas saat berada di rumah orantuanya di Jl. Karya Darma Gg. Sukur 4 Medan Johor. “Saat diinterogasi, Faisal mengaku dirinya beraksi bersama 2 temannya, Rahmad Dani alias Ayam dan Zulfahmi alias Fahmi.

“Selanjutnya kita lakukan pengembangan dan berhasil meringkus pelaku Dani Ayam di rumah pamannya. Kemudian petugas melakukan pengembangan lagi dan meringkus tersangka Zulfahmi di rumahnya,” ucap Wakapolrestabes Medan.

“Dari pengakuan tersangka Dani Ayam, ia menerima uang hasil kejahatan sebesar Rp 2,2 juta, tersangka Faisal menerima Rp. 1 juta dan tersangka Fahmi menerima uang Rp. 500 ribu,” tambahnya seraya menegaskan para pelaku dijerat pasal 363 dengan ancaman diatas 5 tahun penjara. (Loebis)

1...253254255...321Halaman 254 dari 321

Connect With Us

Copyright © 2021 kabarindo24jam.com
All Right reserved

HARUS BACA

Suara Pembaca