Kamis, 2 Desember 2021

Penguatan Pengawasan Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah, KPK dan BPKP Fokus 8 Area

JAKARTA — Guna meningkatkan efektifitas dan penguatan upaya pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperbarui perjanjian kerja sama dalam pengawasan.

Pembaruan kerja sama pengawasan pemerintahan daerah itu ditandatangani oleh Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Herry Muryanto bersama Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Dadang Kurnia, baru-baru ini di Jakarta.

Herry Muryanto menjabarkan kerja sama dialamatkan untuk pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. “Ada banyak permasalahan di daerah yang tentunya jika KPK tangani sendiri tidak akan mampu,” katanya dilansir dari laman resmi KPK, Minggu (2/5/2021).

Herry menjelaskan kerja sama dengan BPKP akan membantu KPK melakukan intervensi dalam pencegahan korupsi. Dimana, terdapat 8 area intervensi lembaga antirasuah, antara lain pada perencanaan dan penganggaran APBD serta Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Baca Juga :  Pemerintah Transisi Menuju Pemilu 2021, Libya Segera Keluar dari Kekacauan Politik

Kemudian intervensi pada bidang perizinan, pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dan manajemen aparatur sipil negara (ASN). “Selanjutnya, intervensi KPK pada bidang manajemen aset daerah, optimalisasi pajak daerah, dan tata kelola keuangan desa,” urai Herry.

Sementara itu, Dadang Kurnia menegaskan bahwa BPKP menyambut baik pembaruan perjanjian kerja sama dengan KPK dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah. Adapun implementasi kerja sama KPK dan BPKP akan dilakukan dalam beberapa kegiatan.

Pelaksanaan kerja sama itu diselenggarakan dalam bentuk pendampingan, monitoring, dan evaluasi implementasi atas seluruh ruang lingkup kerja sama. Perjanjian kerja sama mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani pada April 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

“BPKP memberikan apresiasi atas penyelenggaraan rapat koordinasi pengawasan intern (rakorwasin) yang berkolaborasi bersama KPK. Kedepannya kegiatan Rakorwasin perlu dilakukan tindak lanjut bersama,” pungkas Dadang. (*/CP)

Latest news

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...

Percepat Gerak Birokrasi, PNS Boleh Berpindah-pindah Instansi

JAKARTA -- Menpan RB alias Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, menyatakan kementerian yang dipimpinnya saat ini terus berupaya merombak sistem kerja...
Baca Juga :  Pangkas Birokrasi yang Panjang, Perizinan di Daerah Harus Berbasis Elektronik

Bentrok Anggota Kopassus dengan Personil Brimob Bikin Geram Panglima TNI

JAKARTA -- Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jendral Andika Perkasa seketika merasa gusar dan kecewa mendengar kabar Satgas Nanggala Kopassus TNI AD terlibat bentrokan dengan...

Percepatan Muktamar NU Terus Disuarakan, PBNU Harus Patuhi Rais Am

SURABAYA -- Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur secara resmi mendukung percepatan penyelenggaraan Muktamar NU ke-34 di Lampung pada 17 Desember 2021 yang sesuai...

KPK Minta Pengusaha dan Pejabat Jangan Lagi Lakukan Praktik Suap Menyuap

JAKARTA -- Kalangan atau para pengusaha di seluruh tanah air, khususnya yang mengerjakan proyek-proyek pemerintah, diminta agar jangan lagi memberi suap kepada penyelenggara negara. Praktik...
- Advertisement -

Related news

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...

Panitia Reuni 212 Belum Minta Ijin ke Polres Bogor dan Satgas Covid

BOGOR -- Kepolisian Resort (Polres) Bogor menegaskan bahwa pihaknya belum mengeluarkan izin untuk kegiatan reuni 212 yang akan dilaksanakan di Masjid Az-Zikra Sentul, Citeureup,...

DPR Setujui Deputi Gubernur Bank Indonesia yang Baru

JAKARTA -- Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menyetujui Juda Agung dan Aida Budiman menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Hal tersebut diambil...

Percepat Gerak Birokrasi, PNS Boleh Berpindah-pindah Instansi

JAKARTA -- Menpan RB alias Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, menyatakan kementerian yang dipimpinnya saat ini terus berupaya merombak sistem kerja...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here