Jumat, 25 Juli 2025
Beranda blog Halaman 259

Bakal Dibidik Penegak Hukum, Bagian Pengadaan Barang dan Perizinan Rawan Korupsi

Penulis
admin
-
0

JAKARTA — Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah menjadi tempat paling rawan korupsi di Indonesia. Selain unit kerja tersebut, Bagian Perizinan, Bagian Pelayanan dan Bagian Keuangan juga sangat rentan praktik korupsi.

Hal tersebut mengemuka berdasarkan hasil survei terkini Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang mengambil sampel atau jajak pendapat dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang notabene sangat memahami kultur, perilaku dan modus korupsi di instansi pemerintah.

“Bagian pengadaan dinilai paling rawan terjadi kegiatan koruptif, yakni 47,2 persen. Selanjutnya di bagian perizinan usaha 16 persen, keuangan 10,4 persen, pelayanan 9,3 persen, dan lainnya 1 persen,” ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam keterangan persnya’, Minggu (18/4/2021).

Djayadi menyampaikan, bahwa mayoritas responden beranggapan bentuk tindak pidana korupsi yang paling banyak terjadi di instansi pemerintah adalah penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi, khususnya di kalangan pimpinan instansi.

“Sementara bentuk penyalahgunaan korupsi yang paling banyak terjadi di instansi pemerintahan ialah menggunakan wewenang untuk kepentingan pribadi sebesar 26,2 persen, dan kerugian keuangan negara sebanyak 22,8 persen,” kata dia.

Ditambahkannya, dengan gratifikasi sebanyak 19,9 persen, menerima pemberian tidak resmi atau suap sebanyak 14,8 persen, penggelapan dalam jabatan 4,9 persen, perbuatan curang 1,7 persen, adanya pemerasan 0,2 persen, dan lain-lain sebanyak 2,3 persen.

“Hasil survei diharapkan dapat memberi masukan pada pengambil kebijakan tentang pemberantasan korupsi dan upaya reformasi birokrasi, serta demokrasi, khususnya di kalangan PNS,” jelas Djayadi.

Dalam survei kali ini, LSI melibatkan sebanyak 1.201 PNS untuk menjadi responden. Mereka diwawancarai dalam kurun waktu 3 Januari-31 Maret 2021. Untuk populasi PNS yang disurvei mencakup PNS di 14 provinsi dan menggunakan metode multistage random sampling melalui wawancara tatap muka. (***/Husni)

Program Dana Satu Miliar Satu Desa Kabupaten Bogor Mulai Tahapan Verifikasi Pencairan

Penulis
admin
-
0


CIBINONG — Program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) sudah resmi diluncurkan oleh Bupati Bogor Hj. Ade Yasin baru-baru lalu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor bersama pihak Kecamatan langsung melakukan sosialisasi ke Pemerintahan Desa, sekaligus memverifikasi proposal administrasi pencairan dana Samisade.

Sosialisasi ke desa- desa penerima mulai dilakukan pada hari Jumat 9 April 2021. “Samisade digulirkan berdasarkan usulan desa yang membutuhkan dana, minimal Rp 200 juta rupiah sampai maksimal Rp 1 miliar,” ungkap Kasi Sarpras DMPD, Harif, kepada wartawan, akhir pekan kemarin.

Namun demikian, jelas Harif, dari usulan awal yang telah diteliti oleh DPMD Kabupaten Bogor, ternyata tidak semua desa yang menerima dana Samisade, dari 416 desa se-Kabupaten Bogor hanya 356 desa yang menerimanya.

Adapun pencairan dana Samisade dilakukan dengan 2 termin. Untuk termin pertama 40 persen, dan termin kedua sebesar 60 persen. “Jadi ada persyaratan dana dari termin pertama untuk mengajukan termin kedua,” kata Harif.

Yaitu, dana termin kedua dapat dicairkan ketika progress pekerjaan termin pertama sudah mencapai sesuai target pegerjaaan. Dan itu pun harus dengan akurasi data yang sesuai di lapangan serta detail pengerjaannya transparan.

Harif menambahkan, persyaratan yang harus diajukan penggunaan dana termin pertama ini, harus didokumentasikan kondisi lokasi dari 0 persen dan ketika mengajukan termin kedua, maka pihak desa harus mengajukan rencana pembangunan di tahap 2.

“Jadi Desa sudah harus melaporkan penggunaan dana termin pertama 40 persen secara transparan dengan akurasi data yang sesuai, dan bersamaan itu pengajuan RAB termin kedua sebesar 60 persen juga wajib dilampirkan,” paparnya.

Menurut Harif lagi, guna menjamin pemanfaatan dana Samisade sesuai dengan rencana dan target Pemerintah Kabupaten Bogor, maka nanti dilakukan pemeriksaan ke lapangan secara bersama oleh pihak Kecamatan dan dinas -dinas terkait. “Hal ini dilakukan untuk mencegah penyimpangan,” pungkas Harif.

Sebagai informasi, sampai saat ini belum ada desa yang sudah mencairkan dana Samisade, pihak DPMD dan Kecamatan masih melakukan verifikasi atas proposal pencairan tahap pertama yang diajukan 356 Pemerintah Desa. (***/Tian)

Ketua DPD RI Soroti Khusus Soal Pembentukan Detasemen Kawal Khusus Kementerian Pertahanan

Penulis
redaksi
-
0
Ketua DPD RI La Nyalla Matalitti

SURABAYA — Pembentukan Detasemen Kawal Khusus (Denwalsus) yang dibentuk Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menjadi sorotan khusus Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Senator perwakilan Provinsi Jawa Timur itu mempertanyakan urgensi pembentukan pasukan elit di Kemenhan tersebut. Sebab, selama ini tamu-tamu negara telah mendapat pengawalan prioritas oleh TNI/Polri setiap berkunjung ke Indonesia.

“Selama ini para tamu negara telah mendapat pengawalan dan pengamanan khusus dari jajaran TNI/Polri. Lalu untuk apalagi dibentuk pasukan pengawalan di Kemenhan itu?” kata LaNyalla dalam keterangan persnya, Minggu (18/4/2021).

Apalagi Denwalsus yang disebut-sebut akan melakukan tugas protokoler tersebut terdiri dari tiga matra TNI yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. “Jangan dilupakan bahwa Kemenhan ini merupakan lembaga sipil meski mengurus soal pertahanan negara,” tuturnya.

Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur itu menilai, selain pengamanan telah diberikan TNI/Polri kepada tamu negara, jika diperlukan sesuatu yang khusus boleh saja dikoordinasikan kepada kedua lembaga tersebut. Substansinya, Kemenhan tak boleh membuat satuan tersendiri.

LaNyalla tak mempersoalkan niat baik Prabowo yang ingin menampilkan prajurit Indonesia yang gagah di mata tamu undangan. “Tetapi urgensinya apa? Itu kan yang harus kita perhatikan dengan serius. Saya belum menemukan urgensi pembentukan lembaga ini,” papar mantan Ketua Umum PSSI ini.

Sebagaimana dikatakan juru bicara Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, Denwalsus diisi 100 orang prajurit dari tiga matra TNI yakni, Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Dimana, pasukan bakal menjalankan tugas protokoler. Menurut Dahnil, tugas itu terkait penyambutan tamu kehormatan di Kemenhan. Selain itu, melakukan pengamanan internal di Kemenhan.

Dahnil menyebut pasukan jajar kehormatan itu dibentuk agar Kemenhan terlihat gagah ketika menerima tamu negara. Kemudian, secara fisik Denwalsus merepresentasikan prajurit Indonesia yang kuat dan gagah berwibawa. (CP/Iwan)

UMKM Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Gulirkan Bantuan Triliunan Rupiah

Penulis
redaksi
-
0
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

JAKARTA — Masa pandemi Covid-19 selama satu tahun terakhir yang membatasi mobilitas maupun aktivitas masyarakat, telak-telak membuat Usaha Kecil Menengah dan Mikro (UMKM) terkapar nyaris mati. Padahal, UMKM memiliki peran besar dalam menopang perekonomian nasional.

“Para pelaku UMKM itu memiliki porsi besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena itu mereka harus dikuatkan dengan diberikan bantuan dari pemerintah,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dilansir dari akun instagramnya keterangannya di Instagramnya, Minggu (18/4/2021).

Menurut mantan Managing Director Bank Dunia ini, untuk menjaga daya tahan UMKM, pemerintah di tahun 2021 telah mengalokasikan bantuan anggaran untuk mendorong geliat sektor UMKM dan koperasi.

“Pemerintah sudah memberikan alokasi anggaran dukungan sebesar Rp184,83 triliun, serta dukungan insentif usaha sebenar Rp58,46 T triliun untuk UMKM dan Koperasi,” ujar Sri.

UMKM, bagi pemerintah, berperan penting dalam menciptakan kesempatan kerja dan memacu kreativitas masyarakat dalam membuat sebuah produk yang berkualitas.

Selain dukungan itu, acara-acara yang mempromosikan UMKM, seperti UMKM Fest seperti yang diselenggarakan oleh Bank BCA diharapkan UMKM mampu dapat semakin terpacu semangatnya untuk terus berkarya dan meningkatkan produktivitasnya.

“Saya mengapresiasi inisiatif yang sangat baik dari sektor swasta ini karena telah berpartisipasi bersama pemerintah untuk memulihkan ekonomi nasional,” kata Sri Mulyani.

Semoga, sambungnya, ke depan akan ada forum-forum lain bagi UMKM untuk saling bertukar pengalaman, menggali ide-ide kreatif baru, meningkatkan kualitas produk, mengembangkan akses pasar baru, dan terpenting berbagi pengetahuan dalam menanggulangi tantangan seperti pandemi ini.

“Kepada seluruh pelaku UMKM, terus bersemangat, terus berjuang, dan terus tekuni bidang yang telah Anda pilih dengan seluruh kemampuan pikiran. Yakinlah perjuangan ini akan membuahkan hasil yang baik, sehingga produk-produk UMKM kelak dapat menembus pasar domestik maupun global,” pungkas Sri Mulyani. (***/CP)

Kasetukpa Polri Tegaskan Korps Resimen Siswa SIP Arena Belajar Jadi Pemimpin

Penulis
redaksi
-
0
Kasetukpa Polri lantik korps resimen siswa Sekolah Inspektur Polisi

SUKABUMI — Kepala Sekolah Pembentukan Perwira (Kasetukpa) Lemdiklat Polri Brigadir Jenderal (Brigjen) Pol Mardiaz Kusin Dwihananto, S.I.K., M.Hum, melantik perangkat Korps Resimen Siswa Sekolah Inspektur Polisi (SIP) angkatan ke-50 TA 2021 Wira Satya Adhipradana (WSA) di Gedung Anton Soebarkah Setukpa, Sukabumi, Sabtu (17/4/2021).

Pelantikan tersebut diikuti oleh Pejabat Utama Setukpa, 404 perangkat resimen terpilih, dan seluruh siswa SIP angkatan 50 serta diikuti secara virtual di jajaran pusdik penyelenggara SIP angkatan 50 juga para unsur pimpinan musyawarah daerah.

Kasetukpa Brigjen Pol Mardiaz Kusin Dwihananto, selaku inspektur upacara dalam amanatnya mengatakan, menjadi perangkat resimen korp siswa merupakan suatu kepercayaan dari siswa atau telah diberikan mandat untuk menjalankan organisasi dengan baik.

“Tentu ini kesempatan baik untuk belajar menjadi pemimpin atau leadership. Bagi siswa yang tidak menjadi perangkat, dapat belajar menjadi pengikut, bawahan atau folowership, yang mana dalam teori leadership dan folowership sama pentingnya dalam menjalankan roda organisasi,” kata Brigjen Mardiaz.

“Sebagaimana dilansir dalam beberapa teori para pakar tentang leadership dan folowership, bahwa pemimpin menyumbangkan 10 sampai 20% keberhasilan organisasi, pengikut dapat menyumbangkan 80 sampai 90%, dan setiap pemimpin pasti pernah jadi bawahan,” ungkap Brigjen Mardiaz sambil meneruskan teori- teori lain tentang  folowership.

Lebih lanjut Kasetukpa Polri Brigjen Mardiaz menyampaikan kepada para siswa agar menempa diri agar menjadi strong leadership, pimpinan yang memiliki power, pengikut dan miliki konsep yang bisa diambil dari pengalaman orang lain maupun pengalaman diri sendiri.

Dalam kesempatan tersebut Kasetukpa Lemdiklat Polri Brigjen Pol Mardiaz juga memerintahkan kepada seluruh perangkat yang terpilih agar segera menyusun program-program resimen siswa.

Adapun program-program tersebut adalah Mendukung satuan pendidikan dalam rangka mencegah Covid-19 agar tidak terjadi cluster baru dan merumuskan program yang dapat meningkatkan kemampuan peserta didik

Kemudian, merumuskan program untuk meningkatkan iman dan taqwa serta membangkitkan semangat cinta tanah air serta program- program yang melatih empati para peserta didik dalam melihat situasi kondisi sosial yang terjadi saat ini.

Upacara ditandai dengan penyerahkan bendera resimen oleh Kasetukpa Lemdiklat Polri Brigadir Jenderal (Brigjen) Pol Mardiaz Kusin Dwihananto, S.I.K., M.Hum kepada perwakilan yang dilantik yaitu Komandan Resimen (Danmen) angkatan 50 TA 2021, Siswa Irvan M Ali.

Sementara pejabat yang dilantik antara lain Danmen WAS, 54 siswa perangkat resimen lainnya, serta Danyon Siswa dan perangkatnya yang di Setukpa Lemdiklat Polri dan 5 Pusdik yakni Diklat Reskrim, Pusdik Intel, Pusdik Brimob, Pusdik Administrasi dan Pusdik Binmas. (Loebis/Leo/Sutan)

Mantan Danjen Koppasus Target Kemenangan Berkarya di Jakarta dengan Bentuk Satu Fraksi DPRD

Penulis
redaksi
-
0

JAKARTA — Seperti tak mau berpusing ria dengan keabsahan kepengurusan partainya yang masih berproses hukum di Mahkamah Agung, Ketua Umum Partai Berkarya Mayjend Purn TNI Muchdi Purwoprandjono, tetap melantik Ketua dan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) DKI Jakarta sekaligus memberikan target politik.

Muchdi pun mematok target kepada para kadernya agar mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta pada 2024 mendatang. Terkhusus untuk para kader yang dipimpin Ketua DPW Partai Berkarya DKI Jakarta, Tony Hasibuan.

Tahun 2024 merupakan momentum pemilihan umum (pemilu), pemilihan presiden (pilpres), dan pemilihan kepala daerah (pilkada). “Jadi, kami ada persiapan tiga tahun. Persiapan untuk pemilu, pilpres, dan pilkada 2024,” kata Muchdi usai melantik pengurus DPW DKI, di Jakarta Pusat, Sabtu (17/4/2021).

“Saya tegaskan, saya minta satu fraksi ada di DPRD DKI Jakarta, mugkin kami juga bisa menyalonkan untuk gubernur DKI Jakarta yang akan datang,” lanjutnya dengan nada lantang.

Sebagai informasi, Partai Berkarya pimpinan Muchdi PR sempat kalah dari DPP Partai Berkarya versi Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Dimana, Tomy mengalahkan Muchdi saat memperebutkan kursi Ketua Umum (Ketum) Partai Berkarya pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Atas gugatan Tomy, PTUN Jakarta mencabut Surat Keputusan (SK) Kemenkum HAM lalu yang menyatakan Muchdi PR sebagai Ketum Partai Berkarya dalam putusan tersebut. PTUN Jakarta juga memutuskan Tomy Soeharto sebagai Ketum Partai Berkarya.

Namanya sengketa di PTUN kan kami kalah dengan kepengurusan yang lama. Tapi sekarang kami ajukan banding. Kalah itu biasa. Apalagi bagi saya sebagai mantan prajurit, kekalahan itu kemenangan yang tertunda,” ujar mantan Komandan Jendral Koppassus itu dengan tersenyum. (***/CP)

Walikota Bobby dan Wartawan Buka Puasa Bersama, Sepakat Saling Memahami dan Memperbaiki

Penulis
redaksi
-
0

MEDAN — Beberapa hari setelah aksi demo sejumlah wartawan akibat dugaan pengusiran seorang jurnalis peliput di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Medan, Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution berbuka puasa bersama wartawan di Tjong A Fie Mansion Jalan Ahmad Yani, Jumat (16/4) malam.

Puluhan wartawan yang biasa bertugas meliput di Pemkot Medan juga terlihat hadir. Setelah buka bersama kemudian salat magrib berjemaah di Masjid Arab, dilanjutkan makan bersama selepasnya acara dilanjutkan dengan silaturahmi yang terlihat begitu guyub atau penuh keakraban.

Tampak hadir Ketua PWI Sumut H Hermansyah dan rombongan. Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumut Budi Aman Tanjung dan pengurus, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumut Zulfikar Tanjung dan pengurus. Juga hadir Ketua Wartawan Unit Pemko Medan Edison Ginting dan pengurus.

Dalam kesempatan itu, Bobby Nasution pun menjelaskan bahwa dirinya tak pernah menolak untuk diwawancarai wartawan baik secara doorstop atau dengan cara lain. “Kita semua punya amanah. Saya diamanahkan masyarakat jadi wali kota, wartawan diamanahkan juga untuk mendapat informasi, jadi tidak mungkin saya menolak wartawan,” ujarnya.

“Dan kita semua menjalankan tugas masing-masing. Paspampres juga bertugas dengan Undang-Undang, kawan-kawan wartawan juga. Jadi ini benar-benar miskomunikasi. Tentu akan kita perbaiki ke depan,” tambah Bobby yang mendapatkan pengawalan Paspampres lantaran statusnya sebagai menantu Presiden Jokowi.

Ditambahkan Bobby sejak awal ketika rapat perdana setelah dilantik sebagai wali kota, di hadapan OPD Bobby bilang harus merangkul media massa. “Wartawan itu jadi teman curhat kita. Dan masyarakat harus tahu informasi dari corong media, karena itu saya tekankan kepada semua pejabat Pemkot Medan untuk terbuka,” lanjut suami Kahiyang Ayu, putri kedua Presiden itu.

Bahkan sepekan sebelum Ramadhan, Bobby sudah bertemu dengan wartawan unit Pemko Medan. Dalam pertemuan itu Bobby telah mengagendakan pertemuan dengan wartawan untuk buka bersama. “Sedianya di dua pekan Ramadhan, tapi ini kita percepat. Terima kasih kepada seluruh wartawan, pengurus organisasi Pers atas kehadirannya,” kata Bobby.

Sementara itu, Ketua PWI Sumut H Hermansyah mengatakan silaturahmi antara Pemko Medan dan wartawan memang sudah lumrah. Hermansyah bilang, apa yang baru saja terjadi adalah miskomunikasi. “Kita paham wali kota saat ini adalah bagian dari keluarga presiden, maka mendapat pengawalan Paspampres. Dan wartawan juga punya kewajiban untuk konfirmasi bisa dengan doorstop,” kata Hermansyah.

Hermansyah juga memuji langkah wali kota untuk segera duduk bareng wartawan. Hermansyah masih aktif sebagai Redaktur di Harian Analisa itu juga menilai Bobby Nasution aktif laksanakan pembangunan sejak dilantik.

“Jadi ada celah yang bisa kita bangun untuk mencegah miskomunikasi. Mungkin salah satunya dengan membuat pertemuan rutin antara Pemko Medan dengan wartawan. Bisa dengan coffee morning mungkin. Jadi kita saling dukung, Pemko Medan bisa suarakan programnya, dan wartawan bisa mendapat informasi yang dibutuhkan,” papar Hermansyah lagi.

Pada dasarnya, wartawan juga sangat mendukung kinerja Pemko Medan. “Pak Bobby berusaha mengangkat nama Kota Medan, bahkan sedang buat program The Kitchen of Asia. Mungkin nanti bisa dijelaskan,” tutur Hermansyah.

Ketua IJTI Sumut Budi Aman Tanjung juga menyambut baik ide untuk melakukan pertemuan secara berkala antara wartawan dengan wali kota Medan. “Semoga di bulan baik ini, silaturahmi kita pun baik. Yang terjadi kami pandang sebagai miskomunikasi. Dan semoga ini bisa jadi pelajaran agar lebih baik lagi ke depan,” kata Budi. (Leo/Sutan)

Siap Hadapi dan Tumbangkan Rezim Militer, Pemerintahan Persatuan Myanmar Terbentuk

Penulis
redaksi
-
0

YANGON — Komite Khusus mewakili parlemen Myanmar hasil Pemilihan 2020 yang telah dibubarkan oleh rezim militer Myanmar mengumumkan pembentukan ‘pemerintah persatuan’ baru. Pemerintah persatuan ini terdiri dari anggota parlemen yang dicopot militer,, anggota kelompok etnis dan tokoh-tokoh dalam protes anti-kudeta.

Mereka bersepakat bahwa tujuan mereka adalah untuk menghadapi dan sekaligus menumbangkan kekuasaan militer. Dilansir Reuters, Sabtu (17/4/2021), pengumuman pembentukan pemerintahan persatuan disampaikan oleh Dr Sasa, pejabat perwakilan Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diberhentikan penguasa militer.

“Untuk pertama kalinya dalam sejarah kami, Myanmar memiliki pemerintahan persatuan yang meliputi semua kekuatan dan etnis,” kata Sasa seraya menyebutkan Win Myint tetap sebagai presiden dan Aung San Suu Kyi sebagai penasihat negara.

Sementara, pejabat Wakil Presiden Myanmar Mahn Win Khaing Than diangkat sebagai perdana menteri sementara. Dan Dr Sasa sendiri telah ditunjuk sebagai menteri serikat pekerja dalam kerjasama internasional.

Perkembangan dan dinamisasi politik terus muncul di Myanmar, ribuan orang melakukan berbagai bentuk protes di seluruh negeri – dari pemogokan diam-diam di Yangon hingga pawai protes di Mandalay dan di tempat lain untuk menentang kudeta militer.

Rakyat Myanmar juga mengecam tindakan keras yang menewaskan lebih dari 700 orang. Di Mandalay, ribuan pengunjuk rasa bertopeng berbaris membawa spanduk besar menyerukan agar militer mundur. Selain itu, ribuan orang juga berbaris di Hpakant, kota giok di negara bagian Kachin.

Sementara, di wilayah Sagaing, ratusan pengunjuk rasa mengendarai kendaraan mereka dan mengibarkan bendera Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dari pemimpin negara yang digulingkan, Aung San Suu Kyi.

Sedangkan, militer juga telah mengumpulkan para pengkritiknya dan telah menerbitkan nama-nama lebih dari 200 orang yang dicari berdasarkan undang-undang yang membuatnya ilegal untuk mendorong pemberontakan atau melalaikan tugas di angkatan bersenjata.

Mereka juga telah menggerebek sebuah biara Buddha terkenal di Mandalay dan menangkap dua orang. Tindakan keras berlanjut, dengan laporan pasukan keamanan membawa warga sipil dari rumah mereka di distrik Aung Zaya di Yangon, menghentikan pengendara di Divisi Bago.

Media Myanmar Now melaporkan, setelah lebih dari dua bulan berlalu, penentang kudeta akhirnya memutuskan untuk diam dan mengosongkan jalan. Pada Jum’at, 16 April 2021, para pengunjuk rasa Myanmar menyerukan untuk melakukan “serangan diam-diam,” setelah 700 warga sipil tewas oleh pasukan keamanan.

“Mari kita heningkan jalan,” menurut postingan pemimpin protes Ei Thinzar Maung di halaman Facebook-nya. “Kita harus melakukan Serangan Diam untuk menunjukkan kesedihan kita bagi para martir yang telah menakut-nakuti hidup mereka. Suara paling sunyi adalah yang paling keras.” kata Thinzar Maung.

Hari Jumat kemarin, diketahui merupakan hari ke tiga Thingyan (Hari Tahun Baru Tradisional). Dan untuk tahun ini, kebanyakan orang-orang tidak melakukan perayaan yang biasa, melainkan fokus terhadap protes mereka melawan para jendral yang menggulingkan pemerintahan Suu Kyi. (***/Rtr/MN)

Video Presiden Jokowi Masuk ke Kamar Mandi Rumah Warga Jadi Viral di Sosial Media

Penulis
redaksi
-
0

JAKARTA — Sebuah video amatir berdurasi pendek yang merekam momen Presiden Joko Widodo (Jokowi) masuk ke kamar mandi di rumah seorang warga baru-baru ini viral di media sosial.

Dikawal seorang personil Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), Presiden Jokowi dengan santai numpang ke kamar mandi di rumah warga tersebut.

Video Presiden Jokowi yang langsung menjadi sorotan netizen tersebut salah satunya dibagikan oleh akun Instagram @tommysetiotomo.

Dalam video singkat itu, Presiden Jokowi terlihat mengenakan setelan kemeja bewarna putih dan celana hitam. Dia memakai sepatu hitam dan sebuah masker bewarna keabu-abuan.

Presiden Jokowi terlihat keluar dari sebuah rungan di rumah warga dan berjalan menuju arah kamar mandi. Kedatangan Presiden Jokowi yang lantas masuk ke ruangan toilet tersebut membuat si perekam video merasa antusias.

Presiden Jokowi datang dibersamai oleh seorang pria bertubuh tinggi tegap yang diperkirakan personil Paspampres. Pria tersebut mengenakan pakaian serba hitam sebagaimana kerap dipakai pasukan keamanan.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi masuk ke kamar mandi rumah warga. Paspampres tampak ikut menutup pintu perlahan dari luar. Setelahnya, Paspampres tersebut tampak berdiri di depan pintu kamar mandi untuk menjaga Presiden Jokowi

Dalam video tersebut, kondisi rumah yang ditumpangi Jokowi terbilang sederhana. Sampai artikel ini diturunkan, belum diketahui di mana tepatnya aksi Presiden Jokowi numpang kamar mandi rumah warga itu. (****)

DJKN Segera Tarik Barang Milik Negara yang Dikuasai Keluarga Cendana dan Pihak Tertentu

Penulis
admin
-
0

JAKARTA – Selain mengambil alih Taman Mini Indonesia Indah beberapa hari lalu, Pemerintah juga akan segera menarik seluruh aset Barang Milik Negara (BMN) yang selama ini dikuasai oleh keluarga Cendana atau anak-anak dari mendiang Presiden RI ke 2, Soeharto dan para oknum tidak sah lainnya. 

Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN Kemenkeu), Encep Sudarwan, mengemukakan hal itu sebagai penegasan sikap Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap siapapun yang menguasai aset milik negara.

Diterangkannya setelah penarikan atau ambil alih tempat rekreasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Pemerintah juga telah menyita sejumlah properti, yaitu Gedung Granadi dan aset Megamendung milik penguasa Orde Baru, almarhum Soeharto atau keluarga Cendana, untuk dikelola DJKN.

“Pemerintah juga telah menyita Gedung Granadi dan aset di Megamendung. Dan DKJN segera mengambil aset lainnya yang masih dikelola oleh keluarga mantan Presiden Soeharto, serta aset lain yang juga dikuasai oleh pihak tidak sah,” ujar Encep dalam keterangan persnya, Jumat (16/4/2021).

Dijelaskannya, BMN yang diambil alih Pemerintah itu nantinya akan diserahkan kepada Sekretariat Negara (Setneg) statusnya pengguna barang dan pihak yang ditetapkan sebagai pengelola adalah Kementerian Keuangan. Hal itu ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2021. (***/Louis)

1...258259260...318Halaman 259 dari 318

Connect With Us

Copyright © 2021 kabarindo24jam.com
All Right reserved

HARUS BACA

Suara Pembaca