JAKARTA — Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mulai memanaskan mesinnya untuk kerja politik menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang dengan mengukuhkan kepengurusan baru Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra pada Sabtu (6/2/2021). Menariknya, Prabowo kali ini tidak lagi mengakomodir sosok kontroversial, Fadli Zon, di posisi utama DPP.

Prabowo sendiri ditetapkan menjadi Ketua Umum DPP sekaligus Ketua Dewan Pembina. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina. Menariknya, Prabowo menunjuk cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Ashari yakni M Irfan Yusuf Hasyim akrab disapa Gus Irfan sebagai Wakil Ketua Umum.

Selanjutnya, Sufmi Dasco Ahmad yang sehari-hari menjabat Wakil Ketua DPR RI diangkat menjadi Ketua Harian atau pelaksana tugas sehari-hari Ketua Umum Partai Gerindra. Dan Ahmad Muzani dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra.

Kepada seluruh pengurus baru dan kader partai, kata Ahmad Muzani, Prabowo berpesan untuk memberikan tempat kepada orang-orang yang bersedia berjuang bersama. “Gerindra membutuhkan energi yang banyak dan memerlukan kekuatan yang banyak yang bersumber dari semua untuk mencapai tujuan bersama,” kata Prabowo dikutip Muzani.

Muzani yang juga Wakil Ketua MPR ini menambahkan, dalam menjalankan tugas berkhidmat kepada bangsa, negara dan rakyat, seringkali kader Partai Gerindra mendapatkan hal-hal tidak populer seperti hinaan, cacian, dan makian.

Namun, menurut Muzani, Prabowo berpesan agar para kader Gerindra tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan baik untuk melaksanakan kebaikan, mengenai persatuan dan menebar persahabatan di tengah-tengah bangsa Indonesia yang merupakan negara besar dan beragam etnis, suku, agama, bahasa.

“Karena perbedaan perbedaan itu sangat rentan dan mungkin diadu domba. Untuk itu sebagai kekuatan dan gerakan besar partai politik, Gerindra tidak boleh merasa lelah, tetap bersabar dalam menghadapi situasi tersebut sehingga kita menjadi perekat persatuan, kesatuan dan kekuatan di tengah-tengah kemajemukan masyarakat Indonesia,” ungkapnya.

Prabowo Subianto, lanjut Muzani, juga berpesan terkait adanya pandemi COVID-19. Ia meminta para kader melakukan pergerakan politik dengan cara baru, menjaga kesehatan, memanfaatkan situasi dengan cermat. Semua juga diminta mengikuti vaksinasi untuk menjaga kesehatan masing-masing.

“Pak Prabowo berpesan kepada kader dalam berjuang jangan cepat menyerah, janganlah cepat lelah, dan jangan merasa kalah, kesabaran harus menjadi sebuah cara perjuangan untuk terus konsisten dan agar perjuangan dapat terus tetap dipertahankan,” ujarnya. (**/CP)

Perut Angela Gilsha, Impian Pria Nakal

Penulis

admin

7 Februari 2021

Artis cantik, Angela Gilsha mengaku bahwa foto dirinya di media sosial saat berpose dengan perut terbuka kerap dijadikan fantasi seks oleh pria otak mesum. Jumlahnya tak sedikit, tapi tak semua bersikap terang-terangan, namun ada beberapa yang nekat menyampaikan hasrat seksnya melalui akun Instagram Angela.

Angela Gilsha pun merasa gerah dan kemudian menyampaikan alasannya kerap membagikan foto dirinya berpose dengan perut terbuka di akun sosmednya. Yang pasti bukan untuk membuat kaum pria terpikat pada daya tarik tubuhnya yang padat berisi.

Menurutnya, foto itu ia posting untuk memotivasi wanita lainnya agar selalu mencintai diri sendiri bagaimana bentuk tubuh mereka. Wanita berusia 25 tahun itu pun menegaskan bahwa kehidupan nyatanya tidak sesempurna apa yang ia pamerkan di media sosial.

“Walaupun selama ini aku sering banget selfie selfie pamer perut rata, percaya deh. Perut aku juga sering bloating, berlipat, layaknya perut manusia biasa. Jadi selama ini foto foto/video bodygoalz yang kalian lihat di social media, kenyataannya ngga se-sempurna itu. Kita semua sama!,” ungkap Angela Gilsha seperti dikutip dari akun Instagramnya, baru-baru ini.

Foto itu, kata Angela, ia dedikasikan untuk mengajak para perempuan agar tidak minder dengan bagaimana bentuk tubuhnya. Hal ini karena semua perempuan cantik dengan caranya masing-masing.

“Semua bentuk tubuh itu indah. Dan kita harus bisa menerima dan mencintai tubuh kita apa adanya.. Tapi, mencintai diri sendiri itu bukan berarti membiasakan lifestyle yang tidak sehat sehingga memperburuk keadaan tubuh kita. Contohnya seperti “ga papa gue makan donat setiap hari, gue udah trima tubuh gue apa adanya kok, jadi ga takut gendut!,” tuturnya.

Selain itu, wanita blasteran Italia tersebut juga meminta para pengikutnya untuk terus mencintai diri sendiri. Artis cantik itu pun mengungkapkan bagaimana dirinya mengubah pola hidup demi tubuh yang lebih sehat dan proporsional.

“Lifestyle aku berubah semenjak aku pindah rumah, dan aku mau memulai hidup baru. Mulai rutin olahraga, dan belajar tentang makanan sehat. Disaat itu aku belum ada pikiran pengen kurus. Tapi dengan aku rutin olahraga dan hidup sehat, perlahan lahan badanku menyesuaikan dengan berat badan idealku. Sampai detik ini,” ujarnya. (**/CP)

Penggunaan Seragam dan Atribut Kekhususan Agama di Sekolah Adalah Hak Individu

Penulis

admin

6 Februari 2021

JAKARTA — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memastikan bahwa para siswa, guru, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara seragam dan atribut tanpa kekhususan agama, atau seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Oleh sebab, memakai seragam dan atribut berbasis keagamaan di sekolah negeri adalah keputusan murid dan guru sebagai individu.

Hal ini pun sudah dipertegas dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendikbud, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut di Lingkungan Sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Ketentuan dalam SKB itu mengatur sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, tegas Mendikbud, pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang penggunaan seragam dan atribut dengan kekhususan agama.

“Dengan terbitnya SKB itu, tidak ada lagi keraguan mengenai posisi pemerintah terhadap apa yang menjadi hak masing-masing murid dan guru. Jadi ini satu esensi yang harus dimengerti. Saya tekankan bahwa agama apapun, keputusan untuk memakai seragam dan atribut berbasis keagamaan di sekolah negeri adalah keputusan individu,” jelas Andien seperti dikutip dari laman resminya, Sabtu (6/2/2021).

Berdasarkan SKB yang ditandatangani pada 3 Februari 2021 tersebut, jika terdapat pelanggaran terhadap ketentuan di dalam SKB, maka sanksi akan diberikan kepada pihak yang melanggar. Pemerintah daerah dapat memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan. Gubernur juga dapat memberikan sanksi kepada bupati/wali kota, dan Kemendagri bisa memberikan sanksi kepada gubernur.

Sementara ranah Kemendikbud adalah memberikan sanksi kepada sekolah terkait bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan pemerintah lainnya. “Kemendikbud mengambil posisi yang sangat tegas jika terdapat pelanggaran dari ketentuan yang diputuskan dalam SKB tersebut. Ada konsekuensinya kalau tidak menghargai kemerdekaan untuk bisa menjalankan keyakinannya masing-masing,”kata Nadiem. (**/Husni)

KONI Makin Optimis Tim Sepeda Kabupaten Bogor Juara Lagi di Porprov Jabar

Penulis

admin

6 Februari 2021

CIBINONG — Setelah menyaksikan langsung latihan tim balap sepeda Kabupaten Bogor yang dipersiapkan ke ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Jawa Barat pada 2022 mendatang, pengurus KONI setempat semakin optimis cabang olahraga bergengsi ini kembali mempertahankan gelar juara umum di Porprov.

“Kita menaruh harapan besar kepada Tim Sepeda untuk kembali mendulang banyak emas di Porprov. Waktu kita monitor ke pusat latihan tim balap sepeda, kita lihat atlet kita kuat teknik dan fisiknya, tentu kita jadi sangat optimis,” ujar Sekretaris KONI Kabupaten Bogor Rike Iskandar kepada kabarindo24jam, Sabtu (6/2/2021).

Selain memuji kesiapan 22 atlet sepeda menghadapi Porprov, Rike juga mengaku sudah mendapat informasi hal hal yang bisa jadi kendala Tim Sepeda dalam menghadapi Porprov nanti. “Pak Tatang selaku Binpres ISSI Kabupaten Bogor sudah memberikan berbagai catatan yang akan jadi bahan evaluasi kita,” ucapnya.

Namun demikian, tambah Rike yang juga Ketua Tim Monitoring I KONI, pengurus cabang ISSI dan pengurus KONI sudah sepaham soal solusi apa yang harus dilakukan dalam kaitan pencapaian target emas dan mempertahankan juara umum di Porprov XIV.

Seperti diketahui, Tim Balap Sepeda Kabupaten Bogor yang sudah lima kali juara umum Porprov Jabar, saat ini sudah kembali fokus melakukan pemusatan latihan jangka panjang di area Ring Road kawasan Stadion Pakansari, Cibinong dan Kawasan Sentul Babakan Madang.

Koordinator Binpres Ikatan Sepeda Sport Indonesia (ISSI) Kabupaten Bogor, Tatang Iskandar, menjelaskan ada sebanyak 22 pebalap sepeda yang digembleng. Namun dari 22 pebalap itu nantinya masih akan diseleksi lagi untuk memunculkan yang terbaik di nomor masing-masing.

“ ISSI Kabupaten Bogor hanya akan menerjunkan para pebalap yang memang punya kans besar merebut medali emas dan punya potensi membuat kejutan untuk merebut medali emas di ajang Porprov XIV Jabar 2022,” ucap Tatang. (Cok/**)

Masyarakat Diminta Waspada, Kaum Muda Jadi Sasaran Paham Radikalisme

Penulis

admin

6 Februari 2021

JAKARTA — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jendral Pol Boy Rafli Ammar meminta masyarakat luas dan berbagai pihak di tanah air untuk mewaspadai penyebaran paham radikalisme atau intoleran yang saat ini cendrung menyasar generasi atau kaum muda. Boy menegaskan generasi muda menjadi target kelompok radikal karena dianggap lebih mudah mengubah pola pikirnya.

“Kalau di Indonesia ini sangat jelas fakta-fakta pengaruh paham radikalisme-intoleran yang intens menyasar generasi muda, karena dia tahu anak muda adalah kelompok potensial dan produktif yang punya idealisme tinggi dan mudah berubah cara berpikirnya,” tutur Boy Raffli dalam sesi diskusi virtual di Jakarta, Jumat (5/2/2021).

Menurut mantan Kadiv Humas Mabes Polri dan Kapolda Papua ini, para pelaku penyebaran paham radikalisme meyakini ketika anak-muda berusia belasan tahun diberikan pemahaman-pemahaman atau doktrin-doktrin, mereka menjadi sangat berubah cara berpikirnya secara ekstrem,” ujar Boy.

Boy Rafli juga menyebutkan ancaman terorisme merupakan sebuah ancaman yang nyata. Bahkan saat ini, ada upaya proses radikalisasi yang masif di dunia. Tak hanya di Indonesia, beberapa negara di dunia kini juga memiliki masalah serupa. Karenanya, tindak pidana terorisme kini telah menjadi bahaya laten dunia.

“Kita melihat ancaman terorisme adalah nyata dan dia bisa terjadi di mana saja dan bisa menjadikan pihak siapa saja yang menjadi korban dan bisa menjadikan masyarakat jadi bagian dari kejahatan itu Jadi kalau tidak sadar masyarakat bisa masuk ke dalam pengaruh dan kemudian tidak sadar ikut dalam kejahatan terorisme,” urainya.

Ia pun menjelaskan paham radikalisasi memang dapat mengubah pola pikir masyarakat dengan mewajarkan berbagai tindakan kekerasan. Pola pikir itu masuk dengan menunggangi ajaran agama tertentu hingga melalui propaganda.

“Karena radikalisasi mengubah alam pikiran orang. Bahkan melegalkan cara-cara kekerasan di dalam melakukan aktivitas upaya pencapaian tujuan. Ketika dia yakinin pemahaman dan keyakinannya dan dia ingin capai tujuan itu maka tidak bisa menggunakan cara-cara yang damai,” terang Boy Rafli.

“Pada akhirnya orang akan memilih jalan (kekerasan) karena dia yakin apa yang dia lakukan itu sebagai sebuah kebenaran. Andaikan dia mati di dalam melakukan tindakan-tindakan itu maka katanya mati masuk surga dan sebagainya. Dan tanpa disadari virus ini masuk ke dalam sistem kehidupan masyarakat,” tambahnya.

Sebagai contoh kasus, BNPT mencatat ada 1.250 warga negara Indonesia (WNI) yang telah pergi ke Irak dan Suriah sampai 2021 ini. Kepergian ribuan WNI itu ke Irak dan Suriah untuk mengikuti kelompok-kelompok terorisme. Dari jumlah yang pergi ke Irak dan Suriah itu, sebagian telah meninggal dunia akibat aksi bom bunuh diri.

“Sebagian lagi ditahan, sementara wanita dan anak-anak saat ini berada di kamp pengungsian. Mereka semua yang pergi ke Irak dan Suriah terbujuk dengan apa yang ditawarkan dalam konten narasi radikalisasi oleh kelompok-kelompok terorisme. Inilah dampak proses radikalisasi itu,” papar Boy.

Menurut catatan BNPT, sudah hampir 2.000 masyarakat Indonesia berkaitan dengan kasus tindak pidana terorisme dalam waktu 20 tahun terakhir. “Ancaman tindak kejahatan terorisme adalah ancaman yang nyata adanya di tengah masyarakat,” imbuhnya.

Berdasarkan catatan kelam itu, BNPT memprakarsai penerbitan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme (RAN PE) tahun 2020-2024. Regulasi tersebut telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 6 Januari dan resmi diundangkan pada 7 Januari 2021.

Boy Rafli mengungkapkan, pembentukan Perpres RAN PE didasari semakin meningkatnya ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada aksi terorisme di Indonesia. Kondisi ini menciptakan situasi rawan yang mengancam hak atas rasa aman dan stabilitas keamanan nasional.

Pemahaman tentang radikalisme ini sesuai dengan yang didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) Perpres RAN PE. Bahwa Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme adalah keyakinan dan/atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme.

Pada ayat (4) dijelaskan, Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana.

Dalam menanggulangi radikalisasi yang mengarah pada terorisme, Perpres RAN PE mengedepankan pendekatan lunak atau soft approach. Penyusunan dan implementasi soft approach Perpres RAN PE menekankan pada keterlibatan menyeluruh pemerintah dan masyarakat.

“Dalam Perpres ini banyak hal-hal yang mengarah kepada langkah-langkah pencegahan, koordinasi, peningkatan kapasitas di antara pemangku kepentingan, serta mengedepankan partnership, kemitraan, baik dengan masyarakat sipil yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri,” tutup Boy. (**/CP)

Bupati Bogor Realisasikan Dana Rp 1 Miliar Satu Desa, Awas Jangan Diselewengkan!

Penulis

admin

5 Februari 2021

BOGOR — Bupati Bogor Hj.Ade Yasin merealisasikan janjinya memajukan pembangunan desa yang kelak berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tahun ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dipastikan mengucurkan dana Rp 1 miliar ke 416 desa se-Kabupaten Bogor. Namun demikian, Bupati Ade Yasin mengingatkan agar dana program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) tersebut jangan diselewengkan.

Untuk memastikan pemanfaatan dana tersebut tepat sasaran dan tidak terjadi penyelewengan, Bupati Ade Yasin mengajak pihak Kejaksaan Negeri Cibinong dan Kepolisian Resort Bogor untuk ikut mengawasi. Selain itu, para Camat ditugasi memonitor ketat pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana Samisade.

Bupati Ade Yasin menargetkan program Samisade untuk menghapus desa tertinggal di wilayahnya. Sehingga dana Samisade lebih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa dan pemulihan ekonomi. “Target saya sampai masa jabatan berakhir, tidak ada lagi desa tertinggal dan terwujud kemajuan di desa-desa,” kata Ade Yasin usai melantik 88 Kepala Desa hasil Pilkades 2020 di Cibinong, Jumat (5/2/2021).

“Karena itu, saya ingin dana Samisade benar-benar tepat sasaran dan tidak diselewengkan oleh oknum. Karenanya, kita koordinasi dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan untuk mengawasi dan mencegah terjadi penyimpangan,” tambahnya.

Demikian pula di level Kecamatan, Camat ditugaskan bersama tim khusus melakukan monitoring program. “Nanti ada tim dari kecamatan untuk pemantauan mulai perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program ini,” jelas Ade yang juga menjabat Ketua DPW PPP Jabar ini.

Dalam kesempatan pelantikan Kepala Desa (Kades), Ade Yasin pun meminta para Kades untuk memanfaatkan program satu miliar satu desa dengan baik. “Saya minta para kepala desa bekerja dengan baik dan berlari cepat. Gunakan dana Samisade dengan tepat,” ucap Ade Yasin.

Bupati pun berharap program ini bisa dimaksimalkan oleh para kepala desa untuk membangun dan memajukan desanya masing-masing. “Manfaatkan secara optimal dan pastikan sesuai rencana serta target,” tutupnya. (Nurali/Husni)

Kembali Gairahkan Pelaku Usaha Parekraf, Pemerintah Suntik Bantuan Uang

Penulis

admin

5 Februari 2021

JAKARTA — Pariwisata dan ekonomi kreatif (Parekraf) merupakan sektor prioritas yang menghasilkan devisa dalam jumlah besar. Ditambah lagi, begitu banyak orang yang terlibat di dalamnya, sehingga pemulihannya harus didorong oleh pemerintah dengan menggulirkan berbagai program, salah satunya pemberian bantuan dana kepada pelaku usaha Parekraf.

Dan kabar gembira pun muncul dari Kementerian Parekfraf yang akan meluncurkan bantuan kredit sebesar Rp 50 juta kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di bidang parekraf. Besaran dana bantuan tersebut sebesar Rp 3 triliun dan akan disalurkan kepada 60 ribu pelaku UMKM Parekraf.

Program spektakuler Kemenparekraf ini pun disambut antusias Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Mardani H. Maming. “Hipmi mengapresiasi program Kemenparekraf. Dan kita berharap program itu direalisasikan secepatnya,” kata Mardani dalam keterangan persnya, Jumat (5/1/2021).

Terkait bantuan tersebut, Mardani mengingatkan agar Kemenparekraf terlebih dahulu mengidentifikasi calon penerima dengan mendata pelaku usaha parekraf yang terdampak. Hal itu perlu dilakukan agar pelaku UMKM Parekraf mendapat bantuan secara merata dan benar-benar yang membutuhkan.

Mardani pun menegaskan, bahwa ia dan HIPMI, baik di pusat dan daerah, menyatakan siap membantu upaya membangkitkan sektor pariwisata di penjuru nusantara sejak dibuka kembali aktivitas menerima kunjungan wisatawan.

“Kami menyambut positif dan gembira sektor pariwisata perlahan bangkit. Tentu banyak pengusaha anggota Hipmi yang juga ikut bangkit di sektor ini, dan kita akan daftarkan UMKM yang di bidang pariwisata untuk partisipasi program tersebur,” ucapnya.

Seperti diketahui, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyebutkan rencana prioritasnya, yaitu program bantuan kredit sebesar Rp50 juta kepada pelaku UMKM di bidang parekraf yang bertujuan membangkitkan dan upaya mendorong pemulihan di sektor Parekraf.

Sandi juga menyampaikan bahwa pelaku usaha parekraf di Bali melalui Gubernur I Wayan Koster telah mengajukan pembiayaan sebesar Rp 9 triliun kepada pemerintah pusat. Aspirasi pembiayaan ini bertujuan menggairahkan kembali kepariwisataan di Bali.

“Bantuan kredit ini merupakan program Kredit Pemilihan Parekraf (KPP) yang sudah disetujui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Skema pembiayaan ini diharapkan bermanfaat bagi UMKM parekraf agar mereka dapat bangkit dari pandemi covid-19 dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya,” jelas Sandi.

Kemenparekraf juga membahas sejumlah skema pembiayaan murah dan cepat bagi para pelaku UMKM parekraf. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor parekraf juga akan dilanjutkan pada tahun ini. Sandi juga akan memanfaatkan skema kredit sosial, yaitu lewat Bank Wakaf Mikro (BWM) untuk memulihkan sektor parekraf.

“Semua program tersebut ditargetkan bisa mulai dilaksanakan satu hingga tiga bulan ke depan. Diharapkan sederet program pembiayaan pemulihan sektor parekraf itu bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya,” pungkas Sandi Uno. (CP/**)

Perumda Tohaga Kabupaten Bogor Ketatkan Protokol Kesehatan di Seluruh Pasar

Penulis

admin

5 Februari 2021

BOGOR — Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Tohaga Kabupaten Bogor bergerak cepat ikuti instruksi Bupati Ade Yasin agar lebih ketat memantau kepatuhan masyarakat menerapkan protokol kesehatan (Prokes) di areal pasar-pasar tradisional se-Kabupaten Bogor.

Terpantau sejak diberlakukannya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) pada 10 Januari 2021 lalu hingga kini, BUMD Pasar ini terus melakukan edukasi terhadap pedagang dan pengunjung pasar tradisional

Direktur Utama Perumda Pasar Tohaga, Haris Setiawan mengatakan, selama pelaksanaan PPKM, sudah ratusan masyarakat pasar yang ditindak oleh Satgas Covid Pasar. Bentuk sanksinya memang tidak berat, namun diharapkan bisa menimbulkan efek jera

“Kita menindak untuk memperbaiki, jadi lebih ke arah edukatif agar masyarakat semakin patuh terhadap aturan protokol kesehatan. Setelahnya pun kami beri masker secara cuma-cuma,” jelas Haris kepada kabarindo24jam, Jumat (5/2/2021).

Sebagai informasi, tim gabungan Satgas Penegak Disiplin Prokes Perumda Pasar Tohaga Kabupaten Bogor tersebar di seluruh pasar yang dikelola Perumda Tohaga, semua struktur karyawan dikerahkan guna mencegah mencegah oenyebaran virus cobid 19.

Pada Kamis 4 Januari kemarin, dilaporkan areal pasar yang disisir adalah Pasar Cibinong, Cisarua, Cikereteg dan secara keseluruhan screening di setiap pasar terus dilakukan.

“Selama penerapan PPKM, ada tidak adanya satgas yang bertugas, unit Pasar tetap melakukan himbauan penerapan protokol kesehatan. Wajib untuk kita berikhtiar agar masyarakat sadar dan kita akan terus mengedukasi,” katanya.

Menurutnya, Perumda Pasar Tohaga memang menyelaraskan kebijakan pemerintah terkait penerapan PPKM di Jawa dan Bali sekaligus melaksanakan instruksi Bupati Bogor Ade Yasin agar tren kasus peningkatan terkonfirmasi positif bisa ditekan. “Kita pun juga berkoordinasi dengan Polres Bogor, Satpol PP dan Satgas kecamatan,” pungkas Haris. (Nurali/ Husni)

BPKP Ingatkan Perbaikan, Pemprov Sumut Tindaklanjuti 91 Rekomendasi BPK

Penulis

admin

5 Februari 2021

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) telah menindaklanjuti 91 dari total 121 rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2020 atas laporan pengelolaan keuangan Pemprov Sumut. Meski pihak BPKP mengapresiasi hal tersebut, namun Pemprov diminta untuk terus memperbaiki laporan keuangannya kedepan.

Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, menerangkan, ada 121 rekomendasi BPK yang terdiri atas 97 temuan administrasi dan 24 temuan kerugian daerah. Atas hal itu, menurut Edy, Pemprov Sumut telah berhasil menindaklanjuti temuan tersebut dan menyelesaikan 71 temuan administrasi dan 20 temuan kerugian daerah.

“Untuk administrasi, kita sudah menindaklanjuti 73,19 persen. Sedangkan, untuk temuan kerugian daerah sudah 83,3 persen. Sampai Februari, ada 4 temuan yang sedang dalam proses, dan kita segera menyelesaikan hal ini,” jelas Edy di rumah jabatan Gubernur, Kamis petang (4/1/2/2021).

Didampingi Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset, dan SDA Agus Tripriyono serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Irman Oemar, Gubernur Edy memaparkan hal tersebut kepada tim Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

Sejumlah temuan administrasi di lingkungan Pemprov Sumut, menurut Edy, salah satunya terkait situasi darurat di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di bulan Maret 2020. Namun, di awal tahun 2021, katanya, Pemprovsu mampu menyelesaikan 73,19 persen temuan administrasi BPK.

“Bulan Maret dinyatakan darurat, kita semua kebingungan. Sementara, peralatan kesehatan untuk mengantisipasi Covid-19 harus tersedia. Akhirnya, ada belanja yang administrasinya masih kurang tepat, tetapi itu sekarang kita selesaikan,” ucap mantan Panglima Kostrad ini.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut Yono Andi Atmoko menekankan, semua pemda harus memiliki Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkompeten. Dengan begitu, pengelolaan keuangan daerah akan bisa lebih baik ke depannya.

“Semua pemda di Sumut sudah memiliki APIP, namun baru 4 pemda yang sudah mencapai level 3, salah satunya Sumut, yang lain masih di level 2. Selain itu juga, gunakan aplikasi yang kita sediakan untuk pengelolaan keuangan, yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah atau Simda. Tinggal 3 pemda yang belum menggunakan ini,” katanya

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua III BAP DPD RI Zainal Arifin yang datang bersama tiga senator lainnya; Willem TP Simarmata, Muhammad Fadhil Ramli, dan Maya Rumantir, mengapresiasi kinerja Pemprov Sumut terkait tindak lanjut rekomendasi BPK. Meski begitu, diingatkan juga agar pemerintah daerah tidak hanya benar secara administrasi, tetapi juga dalam penggunaan anggaran yang tepat sasaran.

“Tindak lanjut rekomendasi dari BPK sudah di atas rata-rata. Ini sangat positif dan perlu kita apresiasi. Ke depan, kita tentu berharap tidak ada lagi temuan-temuan dari semua pemda. Bukan hanya Sumut, dan yang lebih penting tepat dalam menggunakan anggaran sehingga masyarakat merasakan pembangunan yang nyata,” kata Zainal.

Sebagai informasi, tim BPA DPD RI meminta keterangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2020 ke beberapa pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumut. Antara lain Pemko Medan, Pemko Pematangsiantar, Pemkab Serdang Bedagai (Sergai), Pemkab Labuhanbatu, Pemkab Tapanuli Utara (Taput), dan Pemkab Tapanuli Tengah. (Leo/Sutan)

FORKI Ingin Rebut Tiket ke Olimpiade dan Sabet Lima Emas Sea Games 2021

Penulis

admin

5 Februari 2021

DENPASAR — Ketua Umum Pengurus Besar Federasi Karate-Do Indonesia (FORKI) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengungkapkan bahwa pihaknya sudah bersiap diri untuk menghadapi event internasional di bulan Juli untuk memperebutkan tiket ke arena Olimpiade di Jepang pada Agustus 2021 dan Sea Games di Vietnam pada November 2021.

Hadi menyampaikan hal itu ketika bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengunjungi arena Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) Karate di GOR Jasdam Kodam IX/Udayana, Kepaoen Bali, Kamis (4/2/2021). Hadi juga berkesempatan berdiskusi sekaligus memotivasi para atlet dan ofisial.

“Ini merupakan peristiwa yang sangat luar biasa, karena Pelatnas Karate yang dilaksanakan di Bali sudah berjalan tiga bulan. Saya yakin ini bisa dilaksanakan dengan baik, saya melihat langsung keseriusan para atlet karateka dalam melaksanakan latihan hari ini,” katanya.

Menurut pria yang sehari-hari menjabat Panglima TNI ini, permasalahan bagi para atlet tidak mudah, di samping mempersiapkan diri untuk kegiatan yang bentuknya ‘Kata’ atau ‘Kumite’, juga permasalahan bagaimana para atlet masih bisa melaksanakan latihan dengan sungguh-sungguh di tengah pandemi Covid-19.

“Dalam satu tahun para atlet istirahat, dalam kegiatan latihan ini mereka bisa menunjukkan kemampuannya sesuai dengan apa yang sudah dilaporkan oleh Ketua Harian FORKI bahwa para atlet memiliki disiplin yang tinggi, sehingga terhindar dari pandemi Covid-19,” imbuhnya.

“Siapkan latihan dengan baik sehingga ketika kita melaksanakan, entah ‘Kata’ atau ‘Kumite’ bisa dilaksanakan sesuai harapan kita semua. Kuncinya adalah disiplin latihan, latihan dan latihan,” tambah Hadi yang menargetkan karateka Indonesia lolos ke Jepang dan merebut 5 emas di Sea Games.

Kunjungan Panglima TNI Marsekal Hadi bersama Kapolri Listyo Sigit ini dihadiri oleh Pangkogabwilhan II Marsdya TNI Imran Baidarus, Gubernur Bali Wayan Koster, Manajer Pelatnas Karate Indonesia Mayjen TNI Sapriadi, sejumlah pejabat tinggi Mabes TNI dan Polri. (CPU)

1...279280281...301 Halaman 280 dari 301

Connect With Us

HARUS BACA

Pendidikan

Suara Pembaca

Redaksi
Tentang
Pedoman Media Siber
Kotak Pos
Privacy Policy
Info Iklan
Karir
Media Partner
Disclaimer