BENGKULU – Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78 Pimpinan Wilayah (PW) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Bengkulu, mengadakan Rapat kordinasi wilayah (RAKORWIL) yang diikuti seluruh pengurus serta cabang-cabang IPNU yang berada di Bengkulu, Kamis (27/07/2023).

Selain untuk menyambut HUT RI ke-78, dalam sambutanya Ketua PW IPNU, Nurul Hidayah, mengatakan gelaran Rakorwil ini dimaksudkan sebagai sarana untuk menyatukan persepsi kader-kader IPNU di Provinsi Bengkulu, memperkuat ikatan emosional kader agar terciptanya kedamaian dan kekondusifan organisasi.

“Harapannya kegiatan ini menjadi pendongkrak pergerakan ranah organisasi, dan menghilangkan isu-isu provokator yang tidak jelas,” terang Nurul.

Senada, Dewan Pembina PW IPNU yang diwakili oleh Wirahadi Kusuma tidak menafikan bahwa banyak persoalan yang terjadi di IPNU terutama Bengkulu, mengingat IPNU merupakan pintu utama kaderisasi yang ada dalam Banom Nahdlatul Ulama.

“Logaritma yang ada di Provinsi Bengkulu ini adalah persoalannya banyak, solusi sedikit, maka ini menjadi PR bagi PW IPNU agar menjadi langkah besar IPNU sebagai pelajar Nahdlatul Ulama, sebagai SDM pelajar unggul, semoga melalui Rakorwil ini tercipta kesepakatan yang menjadi solusi dari persoalan yang sedang terjadi,” beber Wira.

Rakorwil kali ini dilaksanakan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama (Sties Nu) Bengkulu di Jalan Pancur Mas, Kelurahan Suka Rami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dengan mengususng tema “Raih Mimpi Perkuat Ikatan”.

Adapun bahasan pada rakorwil kali ini sebagai berikut :
1. Keorganisasian dan program kerja oleh Ahmad Singgih S, Pd
2. Kondisi dan tataletak organisasi di Provinsi Bengkulu oleh Wira Hadikhusuma, M. Sl
3. Mitra Kerja organisasi oleh Sarjan Efendi, Komisioner KPU Provinsi Bengkulu
4. Sumber pengelolaan dana organisasi oleh Evan Stiawan, M.M
5. Kondusif dan langkah terjang organisasi oleh Nurul Hidayah, S.E dan M. Abdul Malik, S. Sos

Pimpinan Wilayah IPNU juga menyampaikan terkait pentingnya toleransi antar umat beragama dan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan NKRI.

Selain itu peran santri dan pelajar sangat sentral dalam menolak paham-paham yang merusak tatanan negara dan kesatuan NKRI.

Mereka juga mengajak untuk bersama sama menjaga toleransi antar umat beragama ditengah keberagaman masyarakat.

“Sekali lagi saya mengingatkan agar kita semua bijak dalam menggunakan medsos jangan sampai menyampaikan berita yang belum tentu kebenarannya yang dapat membuat polemik ditengah masyarakat,” tandas Nurul Hidayah.

Dalam kegiatan tersebut pengurus PW IPNU Bengkulu juga menyatakan sikap bahwa siap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan menolak seluruh paham radikalisme dan terorisme yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI.

Kami IPNU Bengkulu siap mendukung TNI Polri dalam menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan NKRI dan menjadi garda terdepan dalam merawat toleransi dan kerukunan antar umat beragama.

Kegiatan rakorwil dihadiri oleh, PWNU Bengkulu, PW LP MA’ARIF NU Bengkulu, PW Fatayat NU Bengkulu, Ketua Stiesnu Bengkulu, Dewan Alumni Dan Dewan Pembina IPNU Bengkulu, Organisasi Kepemudaan, Pimpinan Cabang IPNU-IPPNU se-Provinsi Bengkulu.

Hadir juga komisioner KPU Kota Bengkulu Irwansyah dan Komisioner KPU Provinsi Bengkulu Sarjan Efendi.

Penulis : Wendy HS

BENGKULU – Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu melaksanakan rapat kerja wilayah dan sarasehan kebangsaan di Aula Asrama Haji Bengkulu, pada Rabu (26/07/2023).

Ketua PW IPNU Bengkulu Rekan Nurul Hidayah mengucapkan terimakasih kepada seluruh rekan rekanita yang telah ikut serta menyukseskan kegiatan Rakerwil dan sarasehan kebangsaan, juga mengucapkan banyak terimakasih kepada tamu undangan yang hadir.

“Dalam hal ini kita melaksanakan Rakerwil dan sarasehan kebangsaan PW IPNU IPPNU Bengkulu, akan membahas subab subab yang menjadi PR besar di IPNU IPPNU Bengkulu yakni dalam meperdayakan SDM yang telah ada juga menjalin silaturahmi guna memperkuat persatuan dalam berorganisasi dan bernegara,” terang Nurul.

Ia melanjutkan, hal itu dinilai sangat penting dalam menjaga ketahanan organisasi dan juga memperkuat wawasan kebangsaan, bersamaan dengan kegiatan inilah PW IPNU IPPNU Bengkulu melibatkan beberapa kepemudaan yang nantinya akan selalu bersinergi dalam nenjaga dan merawat organisasi bahkan NKRI sekalipun.

“Dan perlu kami sampaikan bahwa kami telah menjalin kerjasama diberbagai instansi diluar Banom-Banom NU. Ini adalah sebuah wujud sinerginya IPNU dalam memperdayakan SDM dan melibatkan organisasi sebagai salah satu upaya peningkatan keamanan daerah, program kerja yang nantinya akan dihasilkan dalam agenda Rakerwil dan sarasehan kebangsaan ini akan menjadi tombak perjuangan Ormas agama dalam segala lini,” ujar Nurul.

Kegiatan ini, lanjutnya, juga sebagai upaya dalam menjaga keamanaan dan meningkatkan pengetahuan pemuda terhadap bahayanya radikalisme.

“Yang mana saat ini kita harus mendukung segala bentuk upaya Kamtibmas sebagai sarana penumpas persoalan radikalisme dan meningkatkan keamanan daerah khususnya di Provinsi Bengkulu,” ungkap Nurul.

Sementara pemateri sarasehan menyampaikan, materi wawasan kebangsaan terkait pantingnya toleransi antar umat beragama dan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan NKRI.

Selain itu peran santri dan pelajar sangat sentral dalam menolak paham-paham yang merusak tatanan negara dan kesatuan NKRI.

Ia juga mengajak untuk bersama-sama menjaga toleransi antar umat beragama ditengah keberagaman masyarakat. Ia juga mengingatkan agar semua bijak dalam menggunakan medsos jangan sampai menyampaikan berita yang belum tentu kebenarannya yang dapat membuat polemik ditengah masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut pengurus PW IPNU Bengkulu juga menyatakan sikap bahwa siap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan menolak seluruh paham radikalisme dan terorisme yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Badan Otonom (Banom) Nahdlatul Ulama, PWNU Bengkulu, LP Ma’ rif Bengkulu, PW Fatayat NU, Pembina PW IPNU IPPNU Bengkulu, Organisasi Kepemudaan, remaja rekolah dan Pengurus Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama.

Penulis : Wendy HS

BOGOR – Ketua PAC PDI Perjuangan Bogor Barat memenuhi permintaan warga untuk fogging, mencegah timbulnya jentik nyamuk yang disebabkan hujan beberapa hari ini. Fooging kali ini di laksanakan di Kampung Curug RT 04 RW 06, Kelurahan Curug, Kecamamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

Dikabarkan, sudah ada warga yang terjangkit dan saat ini sedang dalam penanganan pihak rumah sakit.

“Permintaan warga karena dikhawatirkan jentik nyamuk berkembang dan sudah ada yang terjangkit maka perlu di lakukan fogging untuk meminimalis tumbuhnya nyamuk, agar warga bisa terhindar dari serangan DBD,” tutur Iskandar.

Ketua PAC PDI Perjuangan Bogor Barat, Herdiansyah, bersama ketua LPM Kelurahan Curug Iskandar melakukan fooging sebagai upaya Pencegahan DBD.

Menurut Herdiansyah, lingkungan di sekitar lokasi memiliki masalah sanitasi yang perlu diperhatikan. Banyak saluran air yang tidak mengalir sehingga menyebabkan terjadinya genangan air.

“Kondisi inilah yang menimbulkan perkembangbiakan jentik nyamuk sangat masif terjadi. Karena saluran airnya tidak jalan dan menumpuk, makanya banyak jentik nyamuk yang berkembang biak sangat cepat. Itu yang menyebabkan terjangkitnya DBD,” terang Herdiansyah.

PDI Perjuangan bersama LPM Kelurahan Curug memberikan edukasi kepada warga sekitar, bahwa untuk pencegahan penyebaran nyamuk demam berdarah bukan hanya dilakukan foging tapi kesadaran warga tentang kebersihan harus benar benar di perhatikan, begitu juga saluran saluran air yang tersumbat harus segera di rapihkan

“Kegiatan gotong royong untuk kepentingan bersama harus terus di lakukan demi menjaga lingkungan bersama, hal ini tidak bisa hanya di lakukan sebatas dari pengurus akan tetapi semua harus memiliki tanggung jawab bersama,” tambah Herdi.

Penulis : Zudiy Ichtianto

Editor : Edwin S

BOGOR – Kota Bogor masuk peringkat lima besar sebagai kota termiskin menurut Badan Pusat Statistik (BPS) melansir data kota dan kabupaten termiskin di Jawa Barat pada 2022.

Pada posisi pertama kota termiskin di Jawa Barat, ada Kota Tasikmalaya dengan persentase angka kemiskinan mencapai 12,72 persen. Diikuti Kota Cirebon 9,82 persen, Kota Sukabumi 8,02, Kota Bogor 7,10 dan Kota Banjar 6,73.

Sedangkan untuk kabupaten termiskin di Jawa Barat ada Kabupaten Indramayu dengan persentase angka kemiskinan mencapai 12,77 persen.

Kemudian, Kabupaten Kuningan dengan 12,76 persen, Kabupaten Cirebon 12,01, Kabupaten Majalengka 11,94 persen dan Kabupaten Bandung Barat 10,82 persen.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri mempertanyakan mengapa di akhir masa jabatan, Wali Kota Bima Arya justru malah menyisakan angka kemiskinan yang meningkat.

Sebab, berdasarkan data BPS di 2022 jumlah penduduk miskin Kota Bogor mencapai 79,2 ribu jiwa atau 7,10 persen. Sementara pada 2021 80,1 ribu jiwa, dan pada 2020 sebesar 75 ribu jiwa.

“Padahal dengan adanya pembangunan infrastruktur yang begitu masif diakhir masa jabatan wali kota seperti Taman, GOM, dan jembatan harusnya membuat pertumbuhan ekonomi karena menyerap tenaga kerja,” ungkap pria yang akrab disapa Gus M itu, Jumat (23/6/2023).

Apalagi, kata Gus M, saat ini Kota Bogor memiliki sebuah maskot bernama Rubo (Rusa Bogor), di mana kehadiran maskot itu digadang akan memberikan dampak positif bagi para pelaku UMKM. Namun, rupanya tak berdampak positif.

“Hal Ini menjadi sebuah gambaran bahwa Kemiskinan absolut terjadi dikarenakan program dan kegiatan yang dilakukan tidak menyasar pada tataran dasar kebutuhan masyarakat,” terang politisi PPP itu.

Seharusnya, kata Gus M, pembangunan di Kota Bogor lebih berpihak kepada pergerakan UMKM.

“Apakah pembangunan di Kota Bogor lebih berpihak pada kelompok middle up saja tidak membangunan pergerakan ekonomi UMKM. Atau ini adalah pembenaran bahwa Pemkot hanya membangun di tataran permukaan dan tampak bagus untuk pencitraan,” ungkapnya.

Meski demikian, sambungnya, harus juga dipertanyakan indikator dan parameter yang digunakan oleh BPS. Karena DPRD dan Pemkot terus melakukan berbagai program utk pemulihan ekonomi pasca Covid 19.

“Apakah angka kemiskinan berbanding lurus dengan ketidakmampuan Pemkot menurunkan angka pengangguran, PMKS dan stunting serta program UHC,” ucapnya.

Jangan sampai, kata Gus M, Kota Bogor yang memiliki segudang prestasi, tapi juga masuk dalam lima besar kita termiskin di Jabar.

“Angka kemiskinan di Kota Bogor adalah akumulasi bahwa program kegiatan yang dijalankan selama ini masa tak menyasar pada kebutuhan dasar,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, Fachrudin mengatakan bahwa berdasarkan data terbaru dari Kementerian PMK, warga miskin di Kota Bogor menyentuh 6,8 persen dari total penduduk 1,2 juta jiwa. Sementara menurut BPS 7,10 persen.

“Kalau untuk data DTKS bukan merupakan penduduk miskin, tapi data penduduk yang pernah diusulkan atau mengusulkan untuk meminta bantuan sosial. Dari data DTKS yang dinyatakan layak mendapatkan bantuan program PKH ada kurang lebih 34 ribu KK,” pungkasnya. (*)

Editor : Edwin S