Kamis, 2 Desember 2021

Jaksa Geledah Kantor dan Sita Dokumen KPU Tanjabtim, Inspektorat Tuding Gegabah!

JAMBI — Menyusul tindakan Jaksa menggeledah kantor dan menyita dokumen KPUD Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Inspektorat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menyampaikan penegasan terkait kewenangan audit dana hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjabtim 2020.

Kamis (21/10/2021), Inspektorat KPU RI bersurat ke KPU Tanjabtim dengan tembusan ke Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanjabtim terkait langkah Kajari dan tim dari Kantor Kejaksaan Negeri Tanjabtim yang melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi dana hibah.

Dalam aturan perundang-undangannya, seperti UU no. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara dan UU no. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam UU itu dijelaskan pengawasan terhadap penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Karena itu, kewenangan pemeriksaan hingga penggeledahan KPU daerah harus terlebih dahulu melalui hasiI tindak lanjut audit Inspektorat KPU RI. Hal ini sebagaimana Perpres no. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Kuasa Hukum Sekretaris KPU Tanjabtim, Rifki Septino melihat dalam kasus KPU Tanjabtim, Kajari Tanjabtim sudah cukup gegabah melakukan pemeriksaan hingga penggeledahan dan penyitaan, tanpa meminta audit Inspektorat KPU RI.

Kajari, bunyi surat tersebut, tidak meneruskan ke Inspektorat KPU RI, ketika mendapatkan informasi soal dugaan penyalahgunaan penggunaan dana hibah hingga langsung menggeledah dan menyita barang di KPU Tanjabtim. 

“Padahal berdasarkan Permendagri no. 41 tahun 2020 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari APBD, wewenang untuk mengaudit adalah Inspektorat KPU RI,” papar Rifki dalam keterangan persnya.

Justru sampai saat ini, diakui Rifki, kliennya heran dengan sumber informasi Kajari soal dari mana informasi dugaan penggunaan dana hibah yang dituduhkan Kajari ke KPU Tanjabtim tersebut. Sebab, dalam surat awal pemeriksaan, tidak disebutkan sumber informasi dari mana, apakah dari laporan atau dari temuan administrasi.

Baca Juga :  Sukses Habisi Praktik Sogok dalam Pengesahan APBD, Ganjar Apresiasi Bantuan KPK

Maka, menurut dia, dengan adanya Surat dari Inspektorat KPU RI no. 112/HK.07/11/2021 tanggal 18 Oktober 2021, dengan tembusan ke Kajari Tanjabtim. Ia melihat semakin jelas ada kewenangan yang telah dilampaui Kajari dalam melakukan pemeriksaan KPU Tanjabtim. 

“Surat ini intinya meminta kepada Sekretaris KPU Tanjabtim untuk berkoordinasi kepada Kajari untuk meminta KPU RI supaya memerintahkan Inspektorat KPU RI untuk melakukan pemeriksaan atas anggaran hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjabtim tahun 2020,” tegas Rifki.

Dia memastikan pihaknya akan melanjutkan ke praperadilan atas adanya pelanggaran prosedural dalam proses penggeledahan dan penyitaan barang di KPU Tanjabtim. Bahkan, uang pribadi milik Bendahara KPU Tanjabtim hasil jual beli tanah sebesar 230 juta yang dititipkan dalam brankas juga ikut disita. 

Pihaknya mendaftarkan permohonan praperadilan ke pengadilan negeri setempat terhadap Kajari Tanjabtim karena penggeledahkan dan penyitaan yang dilakukan pada 29 September 2021 dinilai cacat hukum.

Sebelumnya, Tim Penyidik Antikorupsi dari Kejari Kabupaten Tanjab Timur menggeledah Kantor KPU Tanjab Timur, Rabu (29/9/2021) terkait dugaan korupsi anggaran dana hibah Pilkada serentak tahun 2020 sebesar Rp 19 miliar. 

Di kantor KPU Tanjab Timur, petugas langsung memasang garis pembatas berlogo Kejaksaan dan bertuliskan Kejaksaan RI di ruang Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Tanjabtim. (***/CP)

Latest news

Baca Juga :  Bupati Bogor Tegas, Satgas Covid Akan Disiplinkan Warga

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...

Bentrok Anggota Kopassus dengan Personil Brimob Bikin Geram Panglima TNI

JAKARTA -- Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jendral Andika Perkasa seketika merasa gusar dan kecewa mendengar kabar Satgas Nanggala Kopassus TNI AD terlibat bentrokan dengan...

Jaksa Agung Bakal Tindak Pimpinan Kejaksaan yang Tak Bisa Awasi Kinerja Anak Buah

JAKARTA -- Jaksa Agung Republik Indonesia, Sanitiar Burhanuddin, menegaskan bahwa dirinya akan mengevaluasi sampai mencopot jabatan para pimpinan unit kerja dan kewilayahan, yang tidak bisa...

Percepatan Muktamar NU Terus Disuarakan, PBNU Harus Patuhi Rais Am

SURABAYA -- Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur secara resmi mendukung percepatan penyelenggaraan Muktamar NU ke-34 di Lampung pada 17 Desember 2021 yang sesuai...

KPK Minta Pengusaha dan Pejabat Jangan Lagi Lakukan Praktik Suap Menyuap

JAKARTA -- Kalangan atau para pengusaha di seluruh tanah air, khususnya yang mengerjakan proyek-proyek pemerintah, diminta agar jangan lagi memberi suap kepada penyelenggara negara. Praktik...
- Advertisement -

Related news

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...

Panitia Reuni 212 Belum Minta Ijin ke Polres Bogor dan Satgas Covid

BOGOR -- Kepolisian Resort (Polres) Bogor menegaskan bahwa pihaknya belum mengeluarkan izin untuk kegiatan reuni 212 yang akan dilaksanakan di Masjid Az-Zikra Sentul, Citeureup,...

DPR Setujui Deputi Gubernur Bank Indonesia yang Baru

JAKARTA -- Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menyetujui Juda Agung dan Aida Budiman menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Hal tersebut diambil...

Percepat Gerak Birokrasi, PNS Boleh Berpindah-pindah Instansi

JAKARTA -- Menpan RB alias Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, menyatakan kementerian yang dipimpinnya saat ini terus berupaya merombak sistem kerja...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here