Kamis, 17 Juni 2021

Jawa Bali Siaga Satu, PPKM Mikro Diterapkan

JAKARTA — Setelah mengevaluasi penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM) di sejumlah kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali sejak 8 Januari sampai tanggal 7 Februari 2021, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan upaya mengendalikan penularan virus corona dengan kebijakan PPKM berskala mikro.

Pembatasan tersebut rencananya diterapkan selama 14 hari selama 9-22 Februari 2021. Keputusan ini diambil Presiden Jokowi lantaran melihat PPKM belum efektif menekan laju penularan Covid-19 meski telah diperpanjang. Oleh karenanya, Presiden menilai perlu adanya PPKM berskala mikro yang diterapkan di RT/RW.

Untuk itu, ada hal-hal yang perlu diketahui masyarakat luas terkait dengan penerapan PPKM mikro. Berikut sejumlah hal yang harus diketahui masyarakat

1. Pos Komando

Untuk menunjang dan memuluskan PPKM mikro, pemerintah mewajibkan seluruh daerah membentuk pos komando (Posko) penanganan Covid-19 tingkat desa/kelurahan. Posko ini dipimpin oleh kepala desa/lurah dengan wakilnya petugas Badan Pengendalian Bencana Daerah (BPBD) atau tokoh masyarakat.

Untuk personel Posko, melibatkan Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, agama, adat; pemuda, penyuluh, pendamping, tenaga kesehatan, relawan, PKK, hingga Karang Taruna.

Posko memiliki 4 fungsi sebagai berikut:

– Pencegahan, yakni melakukan sosialisasi protokol 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) dan pembatasan mobilitas;

– Penanganan kesehahatan (testing, tracing, treatment, karantina, vaksinasi), ekonomi, dan sosial;

– Pembinaan penegakan disiplin, pemberian sanksi;

– Pendukung data, logistik (beras dan masker), komunikasi, dan administrasi.

Setiap posko dianjurkan memiliki sarana komunikasi berupa internet, telepon seluler, radio komunikasi, dan laptop atau komputer. Kemudian sarana transportasi, serta alat pelindung diri sesuai protokol kesehatan.

2. Indikator PPKM skala mikro RT

Penerapan PPKM skala mikro di tingkat RT dibagi menjadi empat kategori zonasi, yakni zona hijau, kuning, oranye, dan merah. Berikut penjabarannya:

Zona hijau: jika tidak ada rumah di satu RT yang memiliki kasus konfirmasi positif. Skenario pengendaliannya berupa surveilans aktif, seluruh suspek dites, pemantauan kasus tetap berlangsung berkala:

Baca Juga :  Tidak Ada Intimidasi Intel Polri, Demokrat Klarifikasi Pernyataan Petingginya

Zona kuning: jika terdapat 1-5 rumah di satu RT yang memiliki kasus konfirmasi positif. Skenario pengendaliannya berupa menemukan suspek dan pelacakan kontak erat, serta isolasi mandiri pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;

Zona oranye: jika terdapat 6-10 rumah di satu RT yang memiliki kasus konfirmasi positif. Skenario pengendaliannya seperti PPKM di zona kuning, tetapi disertai dengan penutupan rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum;

Zona merah: jika terdapat lebih dari 10 rumah di satu RT yang memiliki kasus konfirmasi positif. Skenario pengendaliannya seperti PPKM di zona oranye, tetapi disertai dengan pembatasan keluar masuk wilayah maksimal pukul 20.00, serta pelarangan kegiatan masyarakat seperti arisan, tahlilan, dan sebagainya.

3. Aturan pembatasan

Sama seperti PPKM jilid 1 dan 2, PPKM mikro akan membatasi sejumlah kegiatan masyarakat.

Dimana, selama PPKM mikro pusat perbelanjaan atau mal wajib tutup pukul 21.00 tanpa toleransi.

Sebelumnya, pada PPKM jilid 1, mal hanya boleh beroperasi hingga pukul 19.00. Sementara, saat PPKM jilid 2, mal wajib tutup pukul 20.00.

Pada PPKM mikro, pekerja yang boleh bekerja di kantor (work from office) dibatasi 50 persen dengan protokol kesehatan ketat, sementara sisanya bekerja dari rumah (work frome home).

Kemudian, kapasitas makan di restoran atau dine in dibatasi maksimal 50 persen. Tempat makan pun hanya boleh buka hingga pukul 21.00.

Lalu, kapasitas rumah ibadah dibatasi maksimal 50 persen. Sedangkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan protokol kesehatan.

Baca Juga :  Banjir Terus di Ibukota, Gubernur Anies Tak Salah, Cuma Tidak Fokus Tangani

“Kegiatan di fasilitas umum atau fasilitas sosial budaya yang bisa menimbulkan kerumunan dihentikan semrntara,” terang Pusdalops Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Minggu (7/2/2021).

Sebagai informasi, pada Sabtu (6/2), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga telah menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021 tentang PPKM berbasis mikro dan pembentukan posko penanganam Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan dalam rangka pengendalian Covid-19. (**/CP)

- Advertisement -

Latest news

Serap Aspirasi dan Komunikasi dengan Masyarakat, Bupati Bogor Gelar Boling

CIBINONG -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggelar program Rebo Keliling (Boling) secara daring dan luring di Kecamatan Klapanunggal. Bupati Bogor Ade Yasin memastikan bahwa...

Dinkes Kesehatan Kabupaten Bogor Kerahkan 101 Puskesmas untuk Intens Lakukan 3T

CIBINONG - Guna mengantisipasi lonjakan kasus baru Covid-19 serta untuk mengoptimalkan penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor menginstruksikan 101 Puskesmas...

Bikin Berbagai Gebrakan, DPR RI Puji Kinerja Kapolri Listyo Sigit

JAKARTA -- Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo selama beberapa bulan terakhir. Herman menyebut digitalisasi...

Lebih Senior dan Dekat Dengan Presiden, Andika Perkasa Diyakini Jabat Panglima TNI

JAKARTA -- Beberapa hari terakhir ini, publik di tanah air diriuhkan dengan topik siapa figur Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto yanh...

Zona Merah Covid-19!! Wilayah Bandung Raya Tertutup untuk Kunjungan Wisatawan

BANDUNG -- Lonjakan kasus postif Covid-19 pasca liburan lebaran dan musim liburan sekolah terjadi di DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bahkan, trend kenaikan...
- Advertisement -

Related news

Kepala BNN Rotasi Belasan Pejabat Strategis, Brigjen Sukawinaya Jadi Sekretaris Utama

JAKARTA -- Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Petrus Golosse mempromosikan Brigjen Pol I Wayan Sukawinaya, ke jabatan strategis di lingkungan BNN sebagai Sekretaris...

Di Tengah Hiruk Pikuk Soal Calon Panglima TNI, KPK Tagih LHKPN Jendral Andika

JAKARTA -- Hiruk pikuk di ranah publik terkait dengan wacana pergantian Panglima TNI yang memunculkan nama Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jendral TNI Andika Perkasa...

Ajang Pemilihan Presiden 2024 Ditentukan oleh Tiga Ketua Umum Parpol Besar

JAKARTA -- Lembaga konsultan dan survei politik terkemuka di tanah air, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, menyebutkan bahwa pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang...

Serap Aspirasi dan Komunikasi dengan Masyarakat, Bupati Bogor Gelar Boling

CIBINONG -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggelar program Rebo Keliling (Boling) secara daring dan luring di Kecamatan Klapanunggal. Bupati Bogor Ade Yasin memastikan bahwa...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here