Selasa, 26 Oktober 2021

Jika Curiga, Masyarakat Bisa Laporkan Harta Kekayaan Para Penyelenggara Negara

JAKARTA — Untuk memberikan efek jera sekaligus menjadi pintu masuk penindakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak masyarakat untuk pro aktif melaporkan apabila curiga atau menemukan kejanggalan atas perolehan harta kekayaan penyelenggara negara, di level pusat maupun daerah.

Ketua KPK, Firli Bahuri, menyebutkan bahwa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) diadakan untuk mewujudkan rasa malu bagi penyelenggara negara bila hartanya bertambah secara tidak wajar, atau tidak sebanding dengan pendapatannya.

Apalagi jika kekayaan yang melimpah tersebut bukan berasal dari gajinya sendiri. “Karena itu, peran masyarakat dalam memantau kepatutan serta kejujuran para penyelenggara negara dalam menyampaikan LHKPN, sangat penting dan kami butuhkan,” kata Firli dalam siaran persnya, Kamis (1/4/2021).

Untuk itu, Firli mengajak semua elemen masyarakat agar memantau langsung harta kekayaan yang diperoleh dari seorang penyelenggara negara melalui laman resmi yang disediakan KPK. Jika merasa ada perolehan yang tidak wajar, maka masyarakat bisa melaporkannya langsung ke KPK untuk ditindaklanjuti.

Baca Juga :  Soal Maldministrasi Tes Pegawai KPK, Ombudsman Diminta Tak Intervensi

Dijelaskannya, masyarakat dapat mengetahui harta kekayaan penyelenggara dengan mengetik nama penyelenggara negara yang dimaksud pada kolom search di laman e-Announcement LHKPN pada e-lhkpn.kpk.go.id dan setelah menekan tombol search, maka akan keluar ikhtisar LHKPN penyelenggara negara tersebut.

Kewajiban menyerahkan LHKPN itu merupakan amanat dari Pasal 5 ayat 2 dan 3 Undang-undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Apalagi untuk melaporkannya, pejabat negara bisa melakukannya melalui aplikasi yang disediakan secara khusus.

“Sebenarnya, hanya perlu beberapa jam saja untuk membuat LHKPN sesuai dengan prosedur,” ujarnya seraya menambahkan bahwa batas akhir penyerahan dokumen LHKPN resmi ditutup per tanggal 31 Maret 2021. (***/Nurali)

- Advertisement -

Latest news

Tuduh Pimpinan KPK Langgar Kode Etik, Novel Baswedan Menuai Kecaman Publik

JAKARTA -- Sejumlah kalangan mengecam pernyataan dan segala tuduhan yang disampaikan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan kepada publik soal adanya...

Airlangga Hartarto Luncurkan Roadmap Kemenangan di 2024

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto benar-benar sangat serius mempersiapkan dirinya untuk menjadi Presiden pengganti Joko Widodo di Pemilihan Presiden (Pilpres)...
Baca Juga :  Panglima Kostrad Minta Gatot Nurmantyo Pertanggungjawabkan dan Buktikan Tudingannya

Wisatawan Bebas ke Bali, Panglima TNI dan Kapolri Atensi Khusus Tempat Karantina

BADUNG – Seiring dengan turunnya level Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Wilayah Provinsi Bali dan untuk mendorong pemulihan ekonomi daerah, maka sejak...

Masyarakat Dukung Kapolri Tindak Tegas Polisi yang Langgar Aturan Dalam Bertugas

JAKARTA -- Apresiasi serta dukungan publik terus mengalir terhadap langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menginstruksikan secara tegas kepada seluruh jajarannya untuk...

Jaksa Geledah Kantor dan Sita Dokumen KPU Tanjabtim, Inspektorat Tuding Gegabah!

JAMBI -- Menyusul tindakan Jaksa menggeledah kantor dan menyita dokumen KPUD Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Inspektorat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menyampaikan...
- Advertisement -

Related news

Militer Sudan Tak Tahan Lagi Duduki Kekuasan Politik, Perdana Menteri Ditangkap 

KHARTOUM - Gelombang kudeta militer di wilayah Benua Arab-Afrika kembali terjadi. Kali ini, militer di negara Sudan melangsungkan aksi pengambilalihan kekuasaan politik yang...

Tuduh Pimpinan KPK Langgar Kode Etik, Novel Baswedan Menuai Kecaman Publik

JAKARTA -- Sejumlah kalangan mengecam pernyataan dan segala tuduhan yang disampaikan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan kepada publik soal adanya...

Airlangga Hartarto Luncurkan Roadmap Kemenangan di 2024

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto benar-benar sangat serius mempersiapkan dirinya untuk menjadi Presiden pengganti Joko Widodo di Pemilihan Presiden (Pilpres)...

Bank Jabar Banten Dinilai Setengah Hati Bantu Pelaku UMKM

TAMAN SARI - Para pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) / IKM (Industri Kecil Menengah) di wilayah Kecamatan Taman Sari, beberapa waktu...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here