Kamis, 2 Desember 2021

Kapolsek Akrab Narkoba, Kapolri Murka, Anak Buahnya se-Indonesia Wajib Tes Urine

JAKARTA — Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo benar-benar murka menyusul penangkapan Kapolsek Astana Anyar Kompol Yuni Purwanti dan sejumlah anggotanya terkait dengan dugaan kepemilikan dan peredaran narkoba. Selain Yuni yang sudah dicopot dari jabatan Kapolsek, banyak anggota Polri lainnya yang tersangkut masalah Narkoba.

Atas hal itu, Kapolri langsung menerbitkan surat telegram (ST) mengenai pelaksanaan tes urine kepada seluruh anggota Polri se-antero Indonesia. Surat dengan Nomor ST/331/II/HUK.7.1 /2021 tertanggal 19 Februari 2020 itu ditujukan kepada seluruh Kapolda.

Isinya, mengenai pelaksanaan tes urine kepada seluruh anggota Polri untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba di lingkungan Polri. Dan apabila ada polisi yang hasil tesnya positif, maka wajib dilakukan tindakan lanjutan untuk pembuktian hukum.

Perintah Kapolri Listyo Sigit itu dibenarkan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo. “Iya betul ada penerbitan surat telegram yang segera ditindaklanjut hingga ke tingkat Polsek. Kapolri ingin institusi Polri bersih dan bermartabat, bebas narkoba,” ungkapnya kepada wartawan, Sabtu (20/2/2021).

Selain itu, Jendral Listyo juga menginstruksikan jajarannya agar melakukan razia narkoba di tempat-tempat yang diduga terjadi peredaran narkoba melibatkan polisi serta memperkuat pengawasan internal dan koordinasi reserse narkoba dengan BNN pusat dan daerah.

Baca Juga :  Menteri Dalam Negeri Instruksikan Para Kepala Daerah Gunakan APBD untuk Maksimalkan PPKM

“Pengawasan dan pembinaan dari atasan maupun rekan kerja dengan memperhatikan anggota yang mulai berperilaku negatif. Seperti malas apel, kinerja menurun, tidak memperhatikan penampilan, menutup diri terhadap lingkungan, emosional dan terjadi konflik rumah tangga,” urai Ferdy.

Ditambahkannya, para atasan juga diminta untuk selalu mengingatkan jajarannya tentang dampak negatif penyalahgunaan narkoba. Selain itu, agar juga selalu diingatkan tentang sanksi bagi yang melanggar. Yaitu berupa pemecatan dan pemidanaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara untuk anggota yang terindikasi sebagai korban penyalahgunaan narkoba akan direhabilitasi. Selain itu mereka juga akan dibina dan diawasi ketat oleh atasannya.

Sedangkan untuk anggota yang berhasil mengungkap jaringan narkoba melibatkan anggota atau PNS Polri maka akan diberikan penghargaan.

Dan bagi mereka yang sudah diputus bersalah, maka diupayakan secepatnya dipecat dengan tidak hormat secara resmi. “Mempercepat penerbitan keputusan PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat) kepada personel yang sudah dinyatakan bersalah,” imbuhnya. (***/CP)

Latest news

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...
Baca Juga :  Menteri Dalam Negeri Instruksikan Para Kepala Daerah Gunakan APBD untuk Maksimalkan PPKM

Bentrok Anggota Kopassus dengan Personil Brimob Bikin Geram Panglima TNI

JAKARTA -- Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jendral Andika Perkasa seketika merasa gusar dan kecewa mendengar kabar Satgas Nanggala Kopassus TNI AD terlibat bentrokan dengan...

Jaksa Agung Bakal Tindak Pimpinan Kejaksaan yang Tak Bisa Awasi Kinerja Anak Buah

JAKARTA -- Jaksa Agung Republik Indonesia, Sanitiar Burhanuddin, menegaskan bahwa dirinya akan mengevaluasi sampai mencopot jabatan para pimpinan unit kerja dan kewilayahan, yang tidak bisa...

Percepatan Muktamar NU Terus Disuarakan, PBNU Harus Patuhi Rais Am

SURABAYA -- Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur secara resmi mendukung percepatan penyelenggaraan Muktamar NU ke-34 di Lampung pada 17 Desember 2021 yang sesuai...

KPK Minta Pengusaha dan Pejabat Jangan Lagi Lakukan Praktik Suap Menyuap

JAKARTA -- Kalangan atau para pengusaha di seluruh tanah air, khususnya yang mengerjakan proyek-proyek pemerintah, diminta agar jangan lagi memberi suap kepada penyelenggara negara. Praktik...
- Advertisement -

Related news

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...

Panitia Reuni 212 Belum Minta Ijin ke Polres Bogor dan Satgas Covid

BOGOR -- Kepolisian Resort (Polres) Bogor menegaskan bahwa pihaknya belum mengeluarkan izin untuk kegiatan reuni 212 yang akan dilaksanakan di Masjid Az-Zikra Sentul, Citeureup,...

DPR Setujui Deputi Gubernur Bank Indonesia yang Baru

JAKARTA -- Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menyetujui Juda Agung dan Aida Budiman menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Hal tersebut diambil...

Percepat Gerak Birokrasi, PNS Boleh Berpindah-pindah Instansi

JAKARTA -- Menpan RB alias Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, menyatakan kementerian yang dipimpinnya saat ini terus berupaya merombak sistem kerja...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here