Kabarindo24jam.com | Cibinong -Gubernur Jawa Barat yang akrab dipanggil Kang Dedi Mulyadi (KDM) rupanya terus memonitor perkembangan terkait jalur khusus tambang di Kabupaten Bogor. Khusus jalan tambang ini, Dedi mengaku ingin melihat progresnya lebih dulu. Yakni, soal ketersediaan lahannya dan kemudian juga bukan hanya persoalan jalan khusus tambangnya.
Ia pun menegaskan, seluruh pembangunan jalan khusus tambang di wilayah Parung Panjang – Kabupaten Bogor harus memiliki kajian lingkungan. Selain itu, perusahaan tambang yang masih berlangsung harus dihitung mulai dari luas area dan dampak bagi masyarakat sekitar.
“Kita lihat dulu apakah tambangnya masih akan ada keberlangsungan atau tidak. Yang kedua kalau masih ada keberlangsungan berapa luasnya? Kemudian yang berikutnya adalah setelah tambang itu apa yang akan dilakukan untuk kehidupan masyarakatnya? Ini yang lagi kita rumuskan sehingga menjadi tepat,” kata KDM dalam keterangannya yang dikutip, Senin (18/5/2026).
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, mengakui jalur khusus tambang di Parung Panjang, hingga kini belum terealisasi karena beberapa hal. Dikatakan Herman, penjajakan pembangunan jalan khusus tambang memang sudah dilakukan. Namun, pembebasan lahan baru mencapai 80 persen dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) belum selesai.
Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sudah mulai memetakan lokasi pembebasan lahan untuk jalan khusus tambang yang membentang sepanjang 11 kilometer di wilayah Barat Kabupaten Bogor dengan rencana anggaran sebesar Rp 100 miliar.
Sekda Ajat menyebutkan trase atau jalur jalan khusus tambang tersebut sudah ditetapkan dan proses penetapan lokasi kini tengah berjalan di level Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. “Sudah berproses penetapan segala macamnya. Penetapan lokasi sedang berjalan di Pemprov,” kata Ajat kepada wartawan di DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong, Rabu (6/5/2026).
Jalan sepanjang 11 kilometer itu, lanjut Sekda Ajat Jatnika, bakal melintasi kecamatan Cigudeg, Rumpin, hingga Parung Panjang. Rencananya terintegrasi dengan tol JORR 3 (ruas Bogor-Serpong via Parung) dan jalan ini dirancang agar kendaraan pengangkut material tambang tidak lagi melintas di jalan umum yang digunakan warga.
Ia menambahkan, dari anggaran Rp 100 miliar yang telah disiapkan dalam APBD Kabupaten Bogor belum tentu terserap seluruhnya. Besaran realisasi bergantung pada hasil appraisal (penilaian) dan seberapa banyak lahan yang dihibahkan oleh perusahaan tambang yang lahannya dilintasi jalur tersebut.
“Nanti dari proses appraisal itu ketahuan mana yang memang harus kita bebaskan, mana yang mungkin dihibahkan oleh para pemilik lahan (tambang) misalnya yang melewati area quarry mereka,” ujar mantan Kepala Bappedalitbang ini.
Ia lantas menyebut sejumlah perusahaan tambang diklaim sudah menyatakan kesediaan menghibahkan lahan. Namun demikian, hingga saat ini belum diketahui secara detil nama perusahaan maupun luasan lahan hibah yang diberikan.
Dia pun menegaskan bahwa Bupati Bogor Rudy Susmanto berkomitmen menargetkan seluruh proses pembebasan lahan selesai pada 2026. Setelah lahan bebas, tahapan konstruksi jalan dapat segera dimulai. (Cok)
