Sabtu, 25 September 2021

Kemenkeu Ajak BPKP Awasi Dana Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Negara bersinergi melakukan upaya penguatan ekosistem pengawasan APBN yang terintegrasi. Hal itu ditandai melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama Pengawasan atas pengelolaan keuangan negara.

Kerjasama ini dirasa penting untuk menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sejak 2020 hingga saat ini menjadi instrumen utama dalam penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19.

Dimana salah satu turunan APBN adalah Anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 sebesar Rp699,43 triliun yang dalam hal ini dikelola oleh Kemenkeu. Untuk itu, BPKP berperan penting melakukan pengawasan umum.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Rahayu Puspasari, menjelaskan kerja sama antara Kemenkeu dan BPKP akan difokuskan untuk meningkatkan kemampuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga dan Daerah serta Satuan Pengawasan Intern (SPI) BUMN dan BLU.

Nota Kesepahaman Kemenkeu dengan BPKP mencakup ruang lingkup pengawasan APBN secara end-to-end, manajemen pengawasan, pencegahan dan penanganan kasus berindikasi kecurangan, pertukaran data dan informasi, peningkatan kapasitas dan kapabilitas APIP dan SPI,

Baca Juga :  Pembangunan Terintegrasi di Kawasan Wisata Danau Toba Mendongkrak Perekonomian Masyarakat dan Daerah

“Kemudian dukungan pelaksanaan anggaran atas beban APBN, dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dalam kerangka fiskal nasional,” kata Rahayu dalam siaran persnya yang diterima media massa, Jumat (5/3/2021).

Kemenkeu dan BPKP menyadari perlunya memperkuat kerja sama pengawasan APBN mulai dari pembuat kebijakan, pelaksana program, APIP, aparat penegak hukum, dan BPK. Pengawasan APBN dilakukan untuk memastikan anggaran tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat kualitas.

“Dengan adanya Nota Kesepahaman ini diharapkan akan dapat dibangun ekosistem pengawasan APBN yang lebih terintegrasi, dalam rangka mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang memberikan manfaat terbesar bagi peningkatan kesejahteraan bangsa,” ujar Rahayu.

Terakhir, lanjut Rahayu, peran aktif masyarakat juga diperlukan sebagai kontrol sosial. Masyarakat diharapkan turut mengawasi pengelolaan APBN dan memberikan informasi kepada aparat pengawas jika mengetahui adanya penyimpangan. (***/CP)

- Advertisement -

Latest news

Jelang Rakerda dan Harlah, Ketua PPWI Kabupaten Bogor Sambangi Mabes Polri.

JAKARTA – Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) melakukan audiensi dengan Divisi Humas Mabes Polri, baru-baru ini. Asudiensi diterima oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo...

Elite PDIP Ancam Berikan Sanksi, Relawan Ganjar Mengecam

BENGKULU -- Merebaknya kabar di media massa tentang DPP PDI Perjuangan akan memberikan sanksi kepada salah satu kader terbaiknya, Ganjar Pranowo, terkait isu sebagai...
Baca Juga :  Membangun Zona Integritas Harus Dari Kesadaran dan Keikhlasan Aparatur Negara

Inisiasi Kapolri Vaksinasi Merdeka Bersama BEM dan OKP Serentak Mendapat Apresiasi

JAKARTA -- Dewan Pimpianan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (LPPI) mengapresiasi tindakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menggelar kegiatan Vaksinasi Merdeka se-Indonesia dengan menggandeng...

Diduga Terima Suap Rp 250 Juta, KPK Jadikan Bupati Kolaka Timur Tersangka

JAKARTA - Terciduk dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu dini hari (22/9/2021), Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan anak...

Ketua DPRD DKI Sebut Gubernur Anies Bertanggungjawab atas Kasus Lahan Munjul

JAKARTA -- Gubernur Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, Selasa siang (21/9/2021), memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPL) terkait...
- Advertisement -

Related news

Kesabaran Penyidik KPK Habis! Wakil Ketua DPR Dijemput Paksa

JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Azis Syamsuddin akhirnya benar-benar menjadi tersangka dan Jumat malam langsung dijemput ke rumah pribadinya...

Kasetukpa Polri Berangkatkan 44 Dokter ke ajang PON XX di Papua

SUKABUMI - Bertempat di lapangan Sutadi Ronodipuro-Sukabumi, Kepala Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Lemdiklat Polri Brigjen Pol Mardiaz Kusin Dwihananto, memimpin apel keberangkatan Satgas Kesehatan...

Gubernur Al Haris Tegaskan Jambi Siap Laksanakan Pembelajaran Tatap Muka

JAMBI – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris memberikan penegasan khusus bahwa Pemerintah Daerah dan jajaran beserta masyarakat Provinsi Jambi telah siap melaksanakan kegiatan...

Jelang Rakerda dan Harlah, Ketua PPWI Kabupaten Bogor Sambangi Mabes Polri.

JAKARTA – Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) melakukan audiensi dengan Divisi Humas Mabes Polri, baru-baru ini. Asudiensi diterima oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here