Selasa, 11 Mei 2021

Kemenkeu Ajak BPKP Awasi Dana Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Negara bersinergi melakukan upaya penguatan ekosistem pengawasan APBN yang terintegrasi. Hal itu ditandai melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama Pengawasan atas pengelolaan keuangan negara.

Kerjasama ini dirasa penting untuk menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sejak 2020 hingga saat ini menjadi instrumen utama dalam penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19.

Dimana salah satu turunan APBN adalah Anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 sebesar Rp699,43 triliun yang dalam hal ini dikelola oleh Kemenkeu. Untuk itu, BPKP berperan penting melakukan pengawasan umum.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Rahayu Puspasari, menjelaskan kerja sama antara Kemenkeu dan BPKP akan difokuskan untuk meningkatkan kemampuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga dan Daerah serta Satuan Pengawasan Intern (SPI) BUMN dan BLU.

Nota Kesepahaman Kemenkeu dengan BPKP mencakup ruang lingkup pengawasan APBN secara end-to-end, manajemen pengawasan, pencegahan dan penanganan kasus berindikasi kecurangan, pertukaran data dan informasi, peningkatan kapasitas dan kapabilitas APIP dan SPI,

Baca Juga :  Kerahkan Pasukan TNI Hadapi Aksi Teroris Harus Persetujuan Presiden-DPR

“Kemudian dukungan pelaksanaan anggaran atas beban APBN, dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dalam kerangka fiskal nasional,” kata Rahayu dalam siaran persnya yang diterima media massa, Jumat (5/3/2021).

Kemenkeu dan BPKP menyadari perlunya memperkuat kerja sama pengawasan APBN mulai dari pembuat kebijakan, pelaksana program, APIP, aparat penegak hukum, dan BPK. Pengawasan APBN dilakukan untuk memastikan anggaran tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat kualitas.

“Dengan adanya Nota Kesepahaman ini diharapkan akan dapat dibangun ekosistem pengawasan APBN yang lebih terintegrasi, dalam rangka mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang memberikan manfaat terbesar bagi peningkatan kesejahteraan bangsa,” ujar Rahayu.

Terakhir, lanjut Rahayu, peran aktif masyarakat juga diperlukan sebagai kontrol sosial. Masyarakat diharapkan turut mengawasi pengelolaan APBN dan memberikan informasi kepada aparat pengawas jika mengetahui adanya penyimpangan. (***/CP)

- Advertisement -

Latest news

Anak Mantan Kepala BIN Mundur dari Ketua Umum PKPI, Kepemimpinan Bergeser ke Pengacara Kondang

JAKARTA -- Kepemimpinan di Partai Persatuan Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) mendadak berubah. Advokat kondang yang juga Wakil Ketua Umum PKPI, Sunan Kalijaga, kini resmi...

Para Preman Bayaran Pengepung Babinsa di Tol Koja Diciduk Tim Gabungan TNI-Polri

JAKARTA -- Tak sudi dipermalukan oleh aksi debt collector alias mata elang yang mengepung Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI AD Kelurahan Sempet Timur, Sersan...
Baca Juga :  Baharkam Ujung Tombak Polri Dalam Penindakan dan Pelayanan Masyarakat

Kapolri, Ketua DPR, Panglima TNI Monitor Pengamanan dan Mudik Lebaran di Pelabuhan

LAMPUNG -- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Ketua DPR RI Puan Maharani dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meninjau posko penyekatan check point Pelabuhan...

Setiap Bulan, Badan Anti Teror Perangi Ratusan Konten Radikal di Media Sosial

JAKARTA -- Paham radikal yang menjadi embrio dari terorisme di tanah air ternyata makin hari kian menyelusup ke tengah masyarakat. Hal itu tercermin dari temuan...

Paparkan Strategi Penanganan Khusus KKB, Panglima TNI dan Kapolri Turun Gunung ke Papua

TIMIKA -- Semakin panasnya kondisi politik dan keamanan di wilayah Provinsi Papua beberapa pekan terakhir ini, membuat Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal...
- Advertisement -

Related news

Setelah Operasi Tangkap Tangan Bareng KPK, Kasus Suap Bupati Nganjuk Dilanjutkan Bareskrim Polri

JAKARTA -  Tindak lanjut hasil operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Nganjuk dan sejumlah pejabat terkait suap jual beli jabatan di Kabupaten Nganjuk diserahkan oleh Komisi...

Anak Mantan Kepala BIN Mundur dari Ketua Umum PKPI, Kepemimpinan Bergeser ke Pengacara Kondang

JAKARTA -- Kepemimpinan di Partai Persatuan Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) mendadak berubah. Advokat kondang yang juga Wakil Ketua Umum PKPI, Sunan Kalijaga, kini resmi...

Konflik Internal Kadin Jawa Barat Dibawa ke Pengadilan oleh Ketua Hasil Musprov 2019

BANDUNG -- Konflik di tubuh kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat berlanjut ke Pengadilan Negeri. Gugatan didaftarkan oleh Ketua Kadin Jabar hasil Musyawarah Provinsi...

Dua Oknum Polisi Jadi Tersangka Penganiaya Jurnalis Tempo di Surabaya

SURABAYA -- Dua orang penganiaya seorang jurnalis media Tempo, Nurhadi, ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrinum) Polda Jawa Timur. Kedua tersangka adalah...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here