Kamis, 2 Desember 2021

Kisruh Pasar Induk TU Kemang Membutuhkan Diskresi Pemkot Bogor

BOGOR – Ratusan pedagang pasar induk Teknik Utama (TU) Kemang, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, belakangan ini mulai mengeluhkan pelayanan pengelola pasar kepada pihak pengelola PT Galvindo Ampuh. Keluhan itu mencuat akibat uang sewa yang ditetapkan pengelola, selain mahal juga diberlakukan oleh pihak ketiga, bukan oleh pengelolanya.

Kepada wartawan, Supendi (46) yang sudah berdagang sejak tahun 2000, mengeluhkan tarif sewa yang diberlakukan terhadap pedagang. “Kami dikenakan tarif yang mahal, Cuma karena kebutuhan, jadi terpaksa kami bayar sewanya,” keluhnya.

Hal senada dikemukakan oleh Madrofi (52) warga Cilebut, yang berjualan di lapak milik saudaranya. Dia merasa terbebani dengan uang sewa tersebut. “Sewa yang kami bayar bukan kepada pengelola tapi kepada oknum yang biasa dikenal dengan sebutan pengepul (cukong),” ujarnya.

Ketika hal tersebut hendak dikonfirmasi kepada manajemen Pasar TU Kemang, menurut tenaga keamanan, pimpinan dan staf pengelola sedang tidak berada di tempat alias tak bisa ditemui.

Secara terpisah, Kabag Hukum Pemkot Bogor, Alma Wiranta, SH, mengatakan, bahwa posisi terakhir, itikad baik yang di fasilitasi, dengan pihak Kejaksaan, pengelola (PT. Galvindo,Red), Perumda Pakuan Jaya termasuk pihak pemerintah kota (Pemkot) Bogor,  mengalami jalan buntu.

Pihak manajemen PT. Galvindo, tambah Alma, bahkan tidak mengakui adanya kerjasama dengan Pemkot Bogor, yang menurut data Pemkot Bogor , hak pengelolaan mereka sudah habis masanya.

Baca Juga :  Jadikan Pusat Peradaban dan Ekonomi Keumatan, Menantu Jokowi Luncurkan Program Masjid Mandiri

Sesuai, putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Nomor 320/PDT/2020/PT BDG tertanggal 27 Juli 2020, ditentukan bahwa hak pengelolaan Pasar TU sudah menjadi hak Pemerintah Kota Bogor, dan harus segera diserahkan oleh pihak pengelola,. PT Galvindo.

Menanggapi kemelut itu, Mahrita Dina, SH, seorang pakar hukum Tata Usaha Negara, menanggapi aneh, manakala eksekusi terkait putusan pengadilan tinggi Bandung itu, belum juga dilaksanakan.

“Ini perlu dilakukan diskresi oleh Pemkot Bogor. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, kehadiran UU tersebut dimaksudkan untuk menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menciptakan dan kepastian hukum,” jelasnya.

Selain itu, UU 30/2014 itu dimaksudkan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintahan, serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk menerapkan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Para pedagang berharap kepastian hukum dari pemkot Bogor, karena beberapa waktu belakangan, pihak pengelola mengeluarkan Edaran yang intinya menjelaskan, bahwa pengelolaan mereka (Galvindo) baru akan berakhir, pada 2025 mendatang. (Meisa)

Latest news

Bupati Bogor Janji Permudah Perizinan Setelah Ditegur Gubernur Jabar

BOGOR -- Bupati Bogor, Ade Yasin, berjanji akan mengawal kemudahan berinvestasi di wilayahnya, demi melakukan pemulihan ekonomi imbas dari pandemi COVID-19. Untuk itu, dia menginstruksikan...
Baca Juga :  Kapolda Sumut Tegaskan Peran Penting Tokoh Agama Sukseskan Program Vaksinasi

LIPPI Apresiasi Sikap Humanis Dirlantas Polda Metro Saat Amankan Aksi Demo

JAKARTA -- Aksi damai massa organisasi kemasyarakatan di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis (25/11/21) lalu, tercoreng oleh tindakan anarkis segelintir oknum yang...

Nurut Rais Aam, Pengurus Daerah Desak PBNU Percepat Muktamar

JAKARTA -- Munculnya wacana pengunduran waktu pelaksanaan muktamar Nadhlatul Ulama (NU) ke 34 terkait rencana Pemerintah menerapkan kembali Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 yang...

Disnakertrans Manggarai Timur Gelar Sosialisasi Undang-Undang Ketenagakerjaan

MANGGARAI TIMUR -- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Manggarai Timur (Matim), Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar kegiatan sosialisasi tentang Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan di...

Momentum Hari Pahlawan, Kabinda Sumut Vaksin Veteran di Medan Deli

MEDAN -- Bertepatan dengan peringatan hari Pahlawan 10 November, Badan Intelijen Negara ((BIN) kembali melaksanakan vaksinasi massal terhadap pelajar dan masyarakat di kota Medan. Di...
- Advertisement -

Related news

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...

Panitia Reuni 212 Belum Minta Ijin ke Polres Bogor dan Satgas Covid

BOGOR -- Kepolisian Resort (Polres) Bogor menegaskan bahwa pihaknya belum mengeluarkan izin untuk kegiatan reuni 212 yang akan dilaksanakan di Masjid Az-Zikra Sentul, Citeureup,...

DPR Setujui Deputi Gubernur Bank Indonesia yang Baru

JAKARTA -- Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menyetujui Juda Agung dan Aida Budiman menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Hal tersebut diambil...

Percepat Gerak Birokrasi, PNS Boleh Berpindah-pindah Instansi

JAKARTA -- Menpan RB alias Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, menyatakan kementerian yang dipimpinnya saat ini terus berupaya merombak sistem kerja...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here