Sabtu, 25 September 2021

KPK Dalami Data Tambahan Kasus Lahan Rumah Dp Rp O, Ketua DPRD Sebut Gubernur DKI yang Bertanggungjawab

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mengumpulkan bukti dan keterangan serta mendalami data dugaan korupsi pengadaan lahan bakal perumahan DP-0 Rupiah Pemprov DKI di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur. Terakhir, KPK sudah menerima data tambahan dari Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) pada Jumat (19/3/2021).

“Kami telah menerima data terkait legalitas lahan di Pondok Ranggon, tentu ini langsung dipelajari dan dianalisa lebih lanjut oleh penyidik guna pendalaman kasus,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangan persnya, Minggu (21/3/2021).

Ia juga memastikan segala proses yang dilakukan dalam kegiatan penyidikan ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. “Kami tegaskan segala perkembangan dari penanganan perkara ini akan selalu kami infokan kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan KPK,” tegas Ali.

Secara terpisah sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai dalam pengadaan lahan oleh PT Pembangunan Sarana Jaya di Munjul, sejatinya menjadi tanggung jawab Gubernur DKI Anies Baswedan yang menandatangani keputusan pencairan anggaran.

Sebab dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1684 Tahun 2019 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tahun Anggaran 2019, dijelaskan Pemprov DKI memutuskan pencairan PMD untuk Sarana Jaya pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp800 miliar.

“Uang Rp 800 miliar itu yang kemudian digunakan untuk membeli lahan yang akan diperuntukan Program Rumah DP Rp 0,” kata politikus PDI Perjuangan yang dipercaya partainya menjabat Ketua DPRD DKI periode 2014-2019 dan periode 2019-2024 itu.

Baca Juga :  Soliditas Terjaga, Sinergitas Menguat, TNI-Polri Sukses Jaga Persatuan Bangsa

Prasetio mengungkapkan, dalam Kepgub itu juga dijelaskan bahwa Direksi PT Pembangunan Sarana Jaya setelah menerima Penyertaan Modal Daerah (PMD) tersebut harus melaporkan progress dan hasil pelaksanaan kepada Gubernur. “Dan Gubernur yang bertandatangan dalam Kepgub itu Anies Baswedan,” katanya.

Kemudian, disebutkan juga bahwa Direksi Sarana Jaya harus menyampaikan laporan penyerapan penggunaan PMD secara periodik setiap tiga bulan kepada gubernur dengan tembusan Inspektur, Kepala Badan Keuangan Daerah (BPKD) DKI dan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI.

Sebagai informasi, program Rumah DP Rp 0 merupakan realisasi janji kampanye Gubernur Anies Baswedan. Janji itu dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.

Gubernur Anies menjanjikan akan menyediakan 232.214 unit rumah susun milik dalam waktu lima tahun. Untuk mewujudkan janjinya itu, Gubernur menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2019 yang menugaskan sejumlah BUMD untuk memenuhi janjinya itu.

Di dalam pergub itu dijelaskan bahwa untuk melaksanakan tugas itu Gubernur Anies Baswedan akan memberikan pendanaan berupa penyertaan modal daerah, subsidi, pemberian pinjaman atau pendanaan lainnya yang sah.

“Sejak 2019 sudah Rp 3,3 triliun digelontorkan dari APBD untuk PT Sarana Jaya. Sejauh ini paling banyak digunakan untuk pembebasan lahan,” pungkas Prasetio. (***/COK)

- Advertisement -

Latest news

Baca Juga :  BPKP Dapat Tugas Berat, Awasi Pengelolaan Keuangan Negara untuk Cegah Korupsi

Elite PDIP Ancam Berikan Sanksi, Relawan Ganjar Mengecam

BENGKULU -- Merebaknya kabar di media massa tentang DPP PDI Perjuangan akan memberikan sanksi kepada salah satu kader terbaiknya, Ganjar Pranowo, terkait isu sebagai...

Diduga Terima Suap Rp 250 Juta, KPK Jadikan Bupati Kolaka Timur Tersangka

JAKARTA - Terciduk dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu dini hari (22/9/2021), Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan anak...

Telegram Kapolri Sebagai Bukti Komitmen Polri Semakin Humanis

JAKARTA -- Kebebasan berpendapat menyampaikan aspirasi merupakan hak dari semua orang, di mana seseorang bisa menyampaikan aspirasinya dengan bebas tanpa adanya batasan kecuali menyebarkan...

Ketua DPRD DKI Sebut Gubernur Anies Bertanggungjawab atas Kasus Lahan Munjul

JAKARTA -- Gubernur Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, Selasa siang (21/9/2021), memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPL) terkait...

Anak Buah Ketangkap Polisi Lalu Bernyanyi, Bandar Kecil Akhirnya Terciduk

SIMALUNGUN -- Pengakuan atau nyanyian pemuda pengangguran pecandu sabu, Adi Sahputra alias Adi (27), akhirnya menyeret sang bandar sabu, Saf alias Memet (30), warga...
- Advertisement -

Related news

Kesabaran Penyidik KPK Habis! Wakil Ketua DPR Dijemput Paksa

JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Azis Syamsuddin akhirnya benar-benar menjadi tersangka dan Jumat malam langsung dijemput ke rumah pribadinya...

Kasetukpa Polri Berangkatkan 44 Dokter ke ajang PON XX di Papua

SUKABUMI - Bertempat di lapangan Sutadi Ronodipuro-Sukabumi, Kepala Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Lemdiklat Polri Brigjen Pol Mardiaz Kusin Dwihananto, memimpin apel keberangkatan Satgas Kesehatan...

Gubernur Al Haris Tegaskan Jambi Siap Laksanakan Pembelajaran Tatap Muka

JAMBI – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris memberikan penegasan khusus bahwa Pemerintah Daerah dan jajaran beserta masyarakat Provinsi Jambi telah siap melaksanakan kegiatan...

Jelang Rakerda dan Harlah, Ketua PPWI Kabupaten Bogor Sambangi Mabes Polri.

JAKARTA – Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) melakukan audiensi dengan Divisi Humas Mabes Polri, baru-baru ini. Asudiensi diterima oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here